UN ESCAP Dorong Model Kerja Sama Baru Perkuat Transisi Energi di ASEAN

SINGAPURA, KOMPAS.com - Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) mendorong kawasan Asia-Pasifik untuk memelopori model kerja sama baru guna mempercepat transisi energi bersih dan mencapai kemakmuran bersama.

Inisiatif yang disebut sebagai "Konektivitas 2.0" (Connectivity 2.0) ini menitikberatkan pada integrasi sistem energi lintas batas yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputy Executive Secretary for Programme UN ESCAP, Lin Yang, dalam gelaran Singapore International Energy Week (SIEW) di Singapura, Rabu (28/10/2026).

Baca juga: Menjaga Keandalan Listrik di Tengah Transisi Energi Indonesia

Lin Yang menegaskan bahwa pendekatan konektivitas masa depan tidak lagi cukup hanya berfokus pada efisiensi biaya, melainkan harus beralih kepada pengintegrasian berbagai sistem, mulai dari infrastruktur fisik, digital, finansial, hingga kelembagaan.

"Ini dapat membuka potensi energi terbarukan yang belum tergarap, memungkinkan negara-negara berbagi fleksibilitas dan cadangan daya, mengurangi kerentanan terhadap guncangan bahan bakar, serta menciptakan investasi dan lapangan kerja," ujar Lin Yang.

Sebagai salah satu wujud nyata kerja sama kawasan, proyek ASEAN Power Grid melalui jalur perintis Laos-Thailand-Malaysia-Singapura (LTMS-PIP) dinilai telah menunjukkan kemajuan dengan peningkatan kapasitas dari 100 megawatt (MW) menjadi 200 MW.

Kendati demikian, Yang menggarisbawahi bahwa perdagangan listrik lintas batas saat ini baru menyumbang sekitar 3 persen dari total pasokan listrik regional.

Untuk itu, ESCAP mendorong langkah yang lebih ambisius agar ASEAN Power Grid tidak menjadi pulau integrasi yang terisolasi, melainkan terhubung lebih luas ke jaringan Asia-Pasifik, seperti koridor ASEAN–Tiongkok, ASEAN–Asia Selatan, hingga Asia Tengah–Asia Selatan.

Menurut Yang, tantangan utama dalam merealisasikan integrasi energi lintas batas saat ini bukan lagi pada aspek teknik atau rekayasa (engineering), melainkan tata kelola (governance).

Baca juga: AESI Dorong Pemanfaatan PLTS dan Baterai untuk Percepat Transisi Energi di ASEAN

Isu krusial yang perlu diselaraskan mencakup aturan akses pihak ketiga (third-party access), tarif transit yang adil, keselarasan kode jaringan (grid codes), penyelesaian transaksi, hingga sertifikasi karbon.

Selain regulasi dan infrastruktur, Yang menekankan bahwa keberhasilan model kerja sama lintas batas ini bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kepercayaan publik.

"Para insinyur yang akan membangun jaringan listriknya, tetapi kepercayaan publiklah yang akan menjaga keberlanjutannya," pungkasnya.