Jumlah Spesies dalam Perdagangan Satwa Liar Dunia Melonjak Dua Kali Lipat

KOMPAS.com - Riset terbaru menunjukkan lebih dari 107.000 spesies tumbuhan, hewan, dan jamur dimanfaatkan serta diperdagangkan di seluruh dunia.

Angka ini mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding perkiraan sebelumnya. Skala sebenarnya bahkan diperkirakan jauh lebih besar karena masih banyaknya celah data.

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances dan dipimpin oleh University of Melbourne ini menyajikan estimasi menyeluruh pertama mengenai jumlah spesies yang dimanfaatkan dan diperdagangkan secara global.

Melansir Phys, Jumat (30/10/2026) perkiraan terdahulu mencatat ada sekitar 50.000 spesies yang diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, analisis baru yang menggabungkan berbagai data pemantauan lintas sektor menemukan bahwa jumlahnya minimal dua kali lipat dari angka tersebut, yakni mencapai 107.356 spesies.

Baca juga: AI Bisa Jadi Senjata Baru Berantas Perdagangan Satwa Laut Ilegal

Cakupan perdagangan yang lebih luas

Ketua peneliti Alice Hughes, profesor dari School of BioSciences di University of Melbourne, menyatakan bahwa meskipun perdagangan satwa dan tumbuhan liar sudah terbukti menjadi pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati, informasi mengenai sejauh mana dan seberapa berkelanjutannya perdagangan tersebut masih belum lengkap dan sangat terpecah-pecah.

"Saat kita memikirkan tentang perdagangan satwa liar, kita cenderung hanya membayangkan perdagangan ilegal gajah, harimau, dan trenggiling. Namun kenyataannya, cakupannya jauh lebih luas dari itu," ujar Hughes.

"Perdagangan satwa dan tumbuhan liar mencakup segala hal, mulai dari kayu, hasil laut, dan tanaman obat, hingga hewan peliharaan, bunga potong, ikan hias, dan jamur dan sebagian besar dari perdagangan tersebut berstatus legal," paparnya.

Perdagangan legal tidak hanya bernilai sekitar 10 kali lipat lebih besar dibandingkan perdagangan ilegal, namun analisis juga menunjukkan bahwa jumlah spesies yang diperdagangkan setidaknya dua kali lipat lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya.

"Untuk sebagian besar dari spesies ini, kita hanya memiliki sedikit data atau bahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada data mengenai jumlah maupun asal-usulnya, apalagi data tingkat populasi yang dibutuhkan untuk menilai apakah perdagangan tersebut mengancam kelangsungan hidup mereka," kata Hughes.

"Tanpa data yang lebih baik, kita tidak bisa menilai risiko terhadap keanekaragaman hayati secara akurat atau mengetahui kapan aktivitas perdagangan mulai mendorong suatu spesies menuju kepunahan," tambahnya.

Pelaporan yang tidak merata

Hughes menyatakan bahwa temuan ini membongkar celah besar dalam sistem pemantauan perdagangan satwa liar dunia, serta menegaskan perlunya perubahan besar-besaran dalam cara mencatat dan melaporkan perdagangan tersebut.

"Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang secara sistematis mencatat dan membagikan data perdagangan secara terbuka untuk berbagai jenis kelompok organisme (taxa). Bagi sebagian besar wilayah dunia lainnya, data setara seperti itu tidak ada sama sekali," kata Hughes.

Untuk beberapa kelompok spesies, sebanyak 75 persen spesies yang diperdagangkan hanya muncul dalam basis data milik Amerika Serikat. Padahal untuk wilayah seperti Eropa, tingkat pembeli atau perdagangannya bisa jadi setara atau bahkan lebih tinggi.

Masalah utamanya adalah kita benar-benar tidak mengetahuinya karena datanya tidak tersedia secara terbuka dan tidak menggunakan standar yang memadai untuk mengukur skala perdagangan yang sebenarnya.

Para peneliti menyatakan bahwa pembenahan sistem pemantauan global sangat penting untuk menutup celah pengetahuan yang terus terjadi selama ini.

Baca juga: Kompleksnya Perdagangan Satwa Liar Ilegal, Aktor Utama Makin Sulit Diburu

"Meskipun kerangka kerja keanekaragaman hayati global memiliki target terkait perdagangan, berdasarkan perkiraan kami target tersebut hanya mencakup sekitar 2 persen hingga 3 persen spesies yang diperdagangkan, dan melewatkan 97 persen sisanya," ujar Hughes.

Untuk mengubah kondisi saat ini, kita harus menyelaraskan dan mengumpulkan data perdagangan secara terstandar.

Saat ini, data yang ada sangat terbatas dan tiadanya sistem pengumpulan data yang teratur ini menghambat penilaian keberlanjutan serta kemampuan kita dalam mengelola dampak perdagangan.

"Jika negara-negara memanfaatkan ulang proses kepabeanan dan pemeriksaan kesehatan hewan (zoosanitary) yang sudah ada, kita dapat membangun sistem yang kuat untuk memantau perdagangan. Namun, hal ini membutuhkan komitmen lebih lanjut untuk diterapkan dalam skala luas," ungkap Hughes.

"Kalau kita benar-benar serius ingin menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, kita membutuhkan pelaporan perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang jauh lebih menyeluruh, transparan, serta terkoordinasi secara global," katanya lagi.