Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AI Bisa Jadi Senjata Baru Berantas Perdagangan Satwa Laut Ilegal

Kompas.com, 8 Juni 2026, 19:04 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Saat memikirkan tentang perdagangan satwa liar, kita mungkin akan membayangkan cula badak atau bayi orangutan yang dijual sebagai hewan peliharaan.

Namun, siapa sangka perdagangan satwa laut pun juga terjadi hanya saja jarang diketahui.

Banyak produk satwa laut yang sering diselundupkan, seperti sirip hiu, bisa disembunyikan di dalam koper atau paket dan dibawa melewati perbatasan negara dengan sangat mudah tanpa ketahuan.

Melansir Phys, Minggu (7/6/2026) untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk menciptakan algoritma yang bisa mendeteksi sampel satwa laut yang paling sering diperdagangkan yaitu sirip hiu, kuda laut, dan teripang dengan tingkat akurasi mencapai 92 persen.

"Perdagangan satwa liar itu kejam dan tidak bermoral," kata Dr. Vanessa Pirotta dari Universitas Macquarie, penulis utama artikel yang dipublikasikan di jurnal Frontiers in Ocean Sustainability.

"Bagi banyak orang, ini mungkin pertama kalinya mereka mendengar tentang penyelundupan satwa laut ilegal. Perdagangan satwa liar tidak hanya mengincar hewan-hewan yang paling sering kita dengar, seperti cula badak atau gading gajah," katanya.

Baca juga: Kontaminasi Bahan Kimia dari Plastik Bikin Perilaku Hewan Laut Berubah

Bernilai miliaran dollar AS tiap tahun

Perdagangan ilegal satwa liar laut diperkirakan bernilai miliaran dolar setiap tahunnya, dan hal ini menjadi ancaman besar bagi hewan-hewan yang terancam punah.

Pengiriman hewan untuk bahan makanan, obat-obatan, hiasan, atau hewan peliharaan mengancam kelangsungan hidup kelompok satwa yang jumlahnya sudah sangat sedikit di alam. 

Selain itu, hewan yang diselundupkan dalam keadaan hidup bisa saja kabur dan menjadi spesies asing yang merusak ekosistem baru. Namun, menangkap basah aksi penyelundupan ini sangat sulit dilakukan. Akibatnya, petugas tidak hanya kesulitan menghentikan perdagangan tersebut, tetapi juga susah menghitung seberapa besar dampak kerusakannya terhadap lingkungan.

Dalam studi ini para ilmuwan memilih untuk meneliti sirip hiu, kuda laut, dan teripang. Sirip hiu sangat banyak dicari untuk bahan makanan mewah, sedangkan kuda laut kering diperdagangkan untuk obat tradisional.

Baca juga: Kompleksnya Perdagangan Satwa Liar Ilegal, Aktor Utama Makin Sulit Diburu

Penyelundupan teripang memang jarang tercatat, meskipun kita tahu hewan ini sering ditangkap secara berlebihan dan ilegal; para peneliti yakin bahwa penyelundupan teripang sebenarnya jauh lebih sering terjadi daripada yang bisa kita buktikan saat ini.

Mendeteksi perdagangan satwa laut ilegal

Tim peneliti pun memanfaatkan kembali mesin pemindai X-ray CT yang sudah ada. Mesin ini biasanya digunakan di banyak bandara untuk mendeteksi bahan peledak atau ancaman keamanan hayati.

Pemindai ini mengambil banyak foto rontgen dari satu objek, lalu mengubahnya menjadi gambar tiga dimensi (3D) dari isi tas tersebut. Dengan menggunakan jaringan saraf komputer untuk melatih algoritma agar bisa mengenali jenis-jenis hewan yang sering diselundupkan pada gambar tersebut, para ilmuwan berharap bisa menciptakan sistem yang dapat otomatis memberi tanda peringatan pada tas yang mencurigakan untuk diperiksa.

Peneliti pun kemudian membuat total 298 hasil pemindaian dari 20 sampel teripang, 30 sampel kuda laut, dan 18 sampel sirip hiu, yang sebagian besar berasal dari barang bukti sitaan kasus penyelundupan.

Lima pemindaian berbeda dibuat untuk setiap sampel dengan posisi dan kondisi yang berbeda-beda, ditambah pemindaian yang menggabungkan beberapa jenis hewan sekaligus.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Urutan Pesan yang Tepat Tingkatkan Keberhasilan Ajakan Peduli Lingkungan
Urutan Pesan yang Tepat Tingkatkan Keberhasilan Ajakan Peduli Lingkungan
Pemerintah
Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil
Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Limbah Beracun yang Sulit Terurai Ancam HAM di Seluruh Dunia
Limbah Beracun yang Sulit Terurai Ancam HAM di Seluruh Dunia
Pemerintah
BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan
BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan
LSM/Figur
78,3 Persen Petani dan Nelayan Akui Alami Gangguan Kesehatan Saat Bekerja di Tengah Panas
78,3 Persen Petani dan Nelayan Akui Alami Gangguan Kesehatan Saat Bekerja di Tengah Panas
LSM/Figur
Google Sepakati Pembelian Kredit Karbon Metana Terbesar dalam Sejarahnya
Google Sepakati Pembelian Kredit Karbon Metana Terbesar dalam Sejarahnya
Pemerintah
PBB Desak Negara-Negara Memperketat Aturan AI untuk Hindari Risiko Fatal
PBB Desak Negara-Negara Memperketat Aturan AI untuk Hindari Risiko Fatal
Pemerintah
Hutan Adat NTT Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Hutan Adat NTT Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Pemerintah
Bantu Pemulihan Gempa Flores, Musim Mas Gandeng PMI Sumatra Utara Bantu 2.000 Keluarga Terdampak
Bantu Pemulihan Gempa Flores, Musim Mas Gandeng PMI Sumatra Utara Bantu 2.000 Keluarga Terdampak
BrandzView
UN Women Rilis Pusat AI untuk Dorong Kesetaraan Gender di Era Digital
UN Women Rilis Pusat AI untuk Dorong Kesetaraan Gender di Era Digital
Pemerintah
Riset Sebut Polusi Udara Kota Turunkan Performa Pelari
Riset Sebut Polusi Udara Kota Turunkan Performa Pelari
Pemerintah
Terumbu Karang di Bali Terus Memburuk, Wisata Berkelanjutan Kunci Pemulihan
Terumbu Karang di Bali Terus Memburuk, Wisata Berkelanjutan Kunci Pemulihan
Pemerintah
Lindungi Negara Kepulauan, PBB Adopsi Deklarasi Kenaikan Permukaan Air Laut
Lindungi Negara Kepulauan, PBB Adopsi Deklarasi Kenaikan Permukaan Air Laut
Pemerintah
Dunia Terancam Gagal Capai Target Perlindungan Lautan 2030
Dunia Terancam Gagal Capai Target Perlindungan Lautan 2030
Pemerintah
Seni dan Budaya Bisa Jadi Kunci Aksi Iklim yang Inklusif
Seni dan Budaya Bisa Jadi Kunci Aksi Iklim yang Inklusif
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau