Pertamina Perkuat Pemulihan Ekonomi dan Ketangguhan Masyarakat Pascabencana Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketika banjir mulai surut dan bantuan darurat selesai disalurkan, perjuangan masyarakat justru baru dimulai. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kehilangan modal usaha, sementara lahan pertanian belum sepenuhnya pulih. Di fase inilah proses pemulihan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan logistik.

Hal seperti itu lebih kurang yang dialami korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada pengujung 2025. Bencana ini menyisakan pekerjaan rumah yang jauh lebih panjang daripada masa tanggap darurat.

Pemulihan pascabencana bukan hanya soal memperbaiki rumah atau infrastruktur yang rusak. Masyarakat juga membutuhkan kesempatan untuk kembali bekerja, memperoleh penghasilan, dan membangun kehidupan yang lebih siap menghadapi bencana pada masa mendatang.

Berangkat dari pengalaman tersebut, PT Pertamina (Persero) tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Perusahaan melanjutkan pemulihan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk membantu masyarakat kembali mandiri sekaligus memperkuat ketahanan mereka menghadapi krisis.

Melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, upaya pemulihan tidak berhenti ketika bantuan selesai disalurkan. Pendampingan terus dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kembali kehidupan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan sosial mereka.

Pemulihan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat

Konsep “Build Back Better” yang diperkenalkan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dalam penanganan pascabencana menempatkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai momentum untuk membangun kembali wilayah terdampak sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

Prinsip serupa juga diterapkan di Indonesia. Dikutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, serta kelembagaan masyarakat agar mampu bangkit secara berkelanjutan.

Pemerintah sendiri telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Diberitakan Kompas.com, Minggu (17/5/2026), satgas tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi penyintas serta mitigasi terhadap potensi bencana susulan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar proses rehabilitasi berjalan lebih terintegrasi. Dalam pemberitaan Kompas.com, Senin (18/5/2026), pemerintah juga menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera sebagai acuan pelaksanaan pemulihan di berbagai sektor.

Salah satu fokus dalam Renduk adalah menghidupkan kembali perekonomian masyarakat. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Senin (25/5/2026), pemerintah menargetkan dukungan bagi sekitar 200.000 UMKM terdampak dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.

Program itu diharapkan membantu pelaku usaha yang kehilangan modal dan mata pencaharian akibat bencana agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

Sejalan dengan arah pemulihan tersebut, PT Pertamina (Persero) mengembangkan program pemberdayaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi jangka panjang. Perusahaan mengawali setiap program melalui social mapping dan potential mapping untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus potensi yang dimiliki masyarakat di masing-masing wilayah.

Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan program sekaligus pendampingan selama tiga hingga lima tahun. Dengan pendekatan itu, masyarakat diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan program secara mandiri setelah masa pendampingan berakhir.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, bantuan kemanusiaan menjadi langkah awal dalam penanganan bencana. Namun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, masyarakat juga perlu didorong untuk tumbuh dan mandiri melalui berbagai program pemberdayaan.

"Untuk bisa memberikan manfaat, kita harus sustain. Karena itu, kami juga harus membangun masyarakat supaya tumbuh dan berkembang bersama," katanya kepada Kompas.com, Rabu (22/7/2026).

Dok. Pertamina Upaya pemulihan pascabencana dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dan pendampingan erat bersama masyarakat setempat.

Membangun kemandirian lewat program pemberdayaan

Kebutuhan masyarakat di setiap daerah tentu tidak sama. Karena itu, program pemberdayaan yang dikembangkan Pertamina pun disesuaikan dengan persoalan sekaligus potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Di Aceh Tamiang, misalnya, Pertamina menghadirkan Rumah Kreatif UMKM untuk mendampingi pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnisnya. Perusahaan juga mengembangkan Bengkel Berdaya yang memberikan layanan servis kendaraan dan bantuan produk otomotif kepada sekitar 350 penerima manfaat.

Pemberdayaan juga menyasar kelompok rentan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Melalui pengembangan UMKM disabilitas dan kafe inklusi di Aceh Tamiang, Pertamina membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha sekaligus memperoleh sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Sementara di sektor pertanian, Pertamina memanfaatkan lahan pascabanjir di Paya Meta untuk kembali produktif. Lahan seluas 1,5 hektare diolah menjadi area budi daya padi dan tanaman hortikultura menggunakan bibit unggul melalui program Smart Farming.

Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak selalu dimulai dengan membangun sesuatu yang baru. Di banyak wilayah, prosesnya justru diawali dengan menghidupkan kembali potensi yang telah dimiliki masyarakat agar dapat kembali menjadi sumber penghidupan.

"Yang kami cari bukan keinginan masyarakat, melainkan kebutuhannya. Setelah itu, kami mencari tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi penggerak. Jadi program ini dibangun bersama masyarakat, bukan dibangun oleh Pertamina sendiri," ujar Arya.

Desa Energi Berdikari untuk masyarakat yang lebih tangguh

Pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat memiliki kapasitas untuk mengantisipasi dan menghadapi risiko bencana di masa depan.

Karena itu, Pertamina mengembangkan Program Desa Energi Berdikari sebagai upaya menciptakan Desa Tangguh Berdaya. Program ini tidak hanya berfokus pada kemandirian energi, tetapi juga memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Hingga kini, Pertamina telah membina 262 Desa Energi Berdikari di berbagai daerah di Indonesia.

Arya mengatakan, program ini dikembangkan melalui tiga tahapan. Pertama, membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi energi nonfosil di wilayahnya. Setelah itu, masyarakat didampingi untuk memanfaatkan potensi tersebut, sebelum akhirnya mengembangkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber penghidupan baru.

Melalui Program Desa Energi Berdikari, Pertamina melakukan sejumlah penguatan kapasitas masyarakat dari berbagai aspek.

Beberapa di antaranya ketahanan energi, pembentukan kelembagaan tim siaga bencana desa, penguatan kapasitas masyarakat (pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan pertolongan pertama), pembangunan infrastruktur ketangguhan (jalur evakuasi dan early warning system atau EWS), ketahanan lingkungan (rehabilitasi mangrove dan pengendalian abrasi), pendidikan dan literasi kebencanaan (edukasi perubahan iklim dan edukasi kebencanaan).

Pendekatan itu diterapkan di berbagai daerah sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Salah satu implementasinya dapat dilihat di Dusun Bondan, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Wilayah pesisir itu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari banjir rob musiman, keterbatasan akses air bersih, hingga sulitnya transportasi dan komunikasi.

Di Dusun Bondan, Pertamina bersama masyarakat mengembangkan sejumlah inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi wilayah pesisir. Salah satunya adalah Early Warning System Rob Flood (EWSRF), yakni sistem peringatan dini berbasis internet of things (IoT) yang memanfaatkan jaringan sensor untuk memantau tinggi muka air, pasang surut laut, curah hujan, dan kondisi cuaca secara real-time melalui telepon pintar.

Selain itu, Pertamina menghadirkan Sistem Desalinasi Air Berbasis Komunitas yang mengolah air payau menjadi air tawar layak konsumsi. Di sektor perikanan, perusahaan juga mengembangkan tambak biofilter yang memadukan mangrove, aerator, dan sistem filtrasi biologis untuk mendukung produktivitas sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Berbagai inovasi tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya mampu merespons bencana lebih cepat, tetapi juga tetap memiliki sumber penghidupan di tengah ancaman perubahan iklim.

Dampaknya pun mulai dirasakan masyarakat. Penerapan EWSRF mampu menekan kerugian tambak hingga 80 persen. Sistem desalinasi menghasilkan hingga 720 liter air bersih per hari yang dimanfaatkan oleh 78 keluarga, satu masjid, dan satu rumah produksi. Sementara itu, operasional tambak biofilter memberikan nilai ekonomi sekitar Rp 120 juta per tahun sekaligus mengurangi biaya pembelian air bersih.

Menurut Arya, contoh di Bondan menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program keberlanjutan tidak diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tapi dari kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan, menjaga aktivitas ekonominya, dan pulih lebih cepat ketika menghadapi situasi darurat.

Berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat itu akhirnya mengantarkan Pertamina meraih penghargaan "Special Appreciation: Real Action for Sumatra Disaster Relief" pada ajang Lestari Summit & Awards 2026 yang diselenggarakan KG Media di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Pertamina dalam mendukung penanganan bencana di Sumatera, mulai dari respons tanggap darurat hingga pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi tim di lapangan sekaligus diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk mengembangkan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah," ucap Arya.