Kementerian ESDM Akui Regulasi Transisi Energi Masih Belum Lengkap

KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui regulasi untuk transisi energi di Indonesia masih belum lengkap sehingga membutuhkan tindakan lebih lanjut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar pada hari kedua Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, Rabu (11/9/2024).

Wanhar menuturkan, setidaknya ada tiga dokumen regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

Ketiga regulasi tersebut adalah Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dia menuturkan, KEN bisa menjadi acuan yang sangat dipertimbangkan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan selanjutnya termasuk RUKN dan RUPTL.

“Baru beberapa hari lalu (draf) dokumen KEN sudah disetujui parlemen. Nanti akan dilanjutkan dengan penerbitan (dalam bentuk) peraturan pemerintah (PP),” jelas Wanhar.

Dia menambahkan, belum adanya RUKN terbaru juga menjadi hambatan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian ESDM Dorong Smart Grid dan Baterai untuk Transisi Energi

“Jadi memang belum adanya RUKN ini menjadi hal yang tidak sedikit membuat ketidakpastian di dunia usaha,” papar Wanhar.

Di satu sisi, Wanhar menuturkan sejauh ini sudah ada beberapa regulasi yang dapat memperbaiki iklim investasi energi terbarukan.

Salah satu contohnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Contoh lainnya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Melalui sejumlah regulasi tersebut, Wanhar berharap dunia usaha mendapatkan sedikit kepastian dalam hal harga dan investasi.

Baca juga: Pengembangan “Critical Mineral” Jadi Solusi Transisi Energi di Indonesia

Di sisi lain, Wanhar menuturkan ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara saat ini tak bisa dilepaskan dari fokus di masa lalu.

Saat ini, PLTU batu bara berkontribusi lebih dari 30 persen dari bauran energi nasional.

Hal tersebut, kata Wanhar, disebabkan karena ada tiga fokus pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik.

Ketiga fokus tersebut adalah kecukupan listrik, keandalan, dan keterjangkauan yang bisa didapatkan dari PLTU batu bara.

“Sehingga selama ini saya boleh bilang kita terlena dengan tiga hal in. Ketika transisi dan dekarbonisasi digaungkan, kita agak terkaget-kaget,” ucap Wanhar.

Baca juga: Luhut: Transisi Energi Tergantung Konteks dan Kebutuhan Sendiri