Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Iklim Dianggap Genting, Harus Jadi Prioritas Kampanye Pemilu 2024

Kompas.com, 7 Maret 2023, 10:18 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

Sumber Walhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak-anak muda dalam aksi Global Climate Strike (GCS) kembali melakukan aksi dan menyerukan tentang permasalahan krisis iklim yang semakin genting.

Di Jakarta, aksi global ini berlangsung dengan berjalan kaki dari Balai Kota DKI Jakarta ke Patung Kuda, Jumat (3/3/3032).

Dikutip dari laman Walhi, aksi serentak yang didukung lebih dari 69 komunitas muda berasal dari berbagai kota di Indonesia menuntut pemerintah untuk memprioritaskan kedaruratan krisis iklim pada tahun kampanye politik Pemilu 2024.

Pada GCS kali ini, tiga tuntutan diajukan kepada pemerintah agar segera menegakkan keadilan iklim, yakni Indonesia deklarasikan darurat iklim segera, keadilan iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilu 2024, dan generasi muda menolak solusi iklim palsu.

Baca juga: Emirates Daur Ulang Lebih dari 500.000 Kilogram Plastik Sepanjang 2022

Dalam tuntutan pertama, data dari sektor-sektor pembangunan telah menunjukan bahwa krisis iklim adalah permasalahan yang terbesar saat ini untuk umat manusia dan termasuk Indonesia.

Sudah selayaknya kegentingan ini menjadi kekhawatiran bersama dan pada saat yang sama menjadi peluang jika dilakukan dengan segera.

Pendeklarasian darurat iklim akan menjadi dasar dari setiap langkah pembangunan Indonesia dan menyelamatkan hak hidup rakyat Indonesia.

Deklarasi darurat iklim akan mempertegas tindakan adaptasi dan mitigasi bencana dampak perubahan iklim dari tingkat nasional hingga kota dan desa.

Kedua, jelang Pemilu 2024, anak-anak muda menuntut isu krisis iklim harus menjadi agenda prioritas pada seluruh rangkaian kampanye politik. Krisis iklim bukan hanya isu gimmick untuk menyenangkan anak muda, melainkan isu yang harus ada dalam setiap pembicaraan para politikus.

Isu krisis iklim tidak bisa dikotak-kotakan karena krisis iklim menyentuh seluruh sendi kehidupan. Anak muda akan menjadi saksi dan sekaligus penentu siapa politikus yang akan berpihak pada masa depan mereka.

Saat ini, banyak partai mencari suara dari anak muda. Bahkan, menjadikan anak muda sebagai calon legislatif. Namun, dari sisi komitmen terhadap lingkungan dan krisis iklim, masih jadi pertanyaan besar.

Padahal, anak muda sudah cukup kritis dan paham bahwa kerap kali komitmen hijau hanya dijadikan gimmick yang berbalut greenwashing dan youthwashing.

Tuntutan ketiga, anak-anak muda menegaskan bahwa mereka menolak solusi iklim palsu yang digadang-gadang pemerintah.

Aksi iklim, termasuk transisi energi, seharusnya dilakukan secara berkeadilan dan tanpa solusi yang menipu. Sejauh ini, solusi palsu dalam aksi iklim telah banyak merenggut ruang-ruang energi terbarukan yang adil dan bersih.

Mulai dari maladaptasi hingga berbagai teknologi yang hanya memperpanjang umur batubara pada agenda transisi energi berbalut tulisan hijau.

Tahun ini akan menjadi pertaruhan masa depan anak-anak muda Indonesia. Pemilu 2024 akan menjadi penentu siapa pemimpin Indonesia dalam kedaruratan iklim mendatang.

Generasi muda akan menjadi saksi, sekaligus menentukan apakah krisis iklim yang sedang kita alami bersama akan menjadi perhatian utama para politikus pada Pemilu 2024.

Sementara itu, World Meteorological Organizations (WMO) menyatakan, kenaikan suhu rata-rata bumi sudah mencapai 1.2°C dan pada delapan tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas.

Kenaikan suhu global yang terjadi telah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, pangan, sosial hingga politik.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Pemerintah
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
Pemerintah
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Pemerintah
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Pemerintah
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Pemerintah
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Pemerintah
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
LSM/Figur
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Pemerintah
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pemerintah
Minyak Sawit dari Lahan Bekas Karhutla 2026 Berisiko Tak Bisa Masuk Pasar Eropa
Minyak Sawit dari Lahan Bekas Karhutla 2026 Berisiko Tak Bisa Masuk Pasar Eropa
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau