BPH Migas Jamin Akses BBM hingga Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksi energi fosil yang terbatas membuat ketahanan energi Indonesia cenderung rentan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global.

Dan melambungnya harga minyak dunia memaksa pemerintah memperketat tata niaga energi.

Untuk memantau kondisi ketahanan energi khususnya di sektor hilir migas tersebut, pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Komite BOH Migas Yapit Sapta Putra menuturkan, BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, dan pengangkutan gas bumi dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi.

Baca juga: Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Kesinambungan Ketahanan Energi Nasional

Karena BBM dan gas bumi merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak hingga pelosok negeri tanpa terkecuali.

"Dan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM perlu dipastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu Harga yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T)," ujar Yapit dalam sambutannya di Acara Sekolah Kader Pejuang Energi (SKPE) DPP GMNI 2023 dengan tema "Peranan Kader Bangsa Mencapai Visi Kedaulatan Energi Indonesia" di Bojonegoro, yang dikutip Kompas.com, Selasa (21/3/2023).

Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan Pemerataan Energi di Indonesia khususnya masyarakat di daerah 3T.

BPH Migas menargetkan tahun 2023 ini terbangun sebanyak 89 penyalur agar dapat terlaksana sehingga dapat tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga.

"BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga agar berjalan dengan lancar," pungkas Yapit.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menerangkan, tujuan dari agenda SKPE dan dilaksanakan di Bojonegoro adalah untuk menciptakan kader GMNI yang progresif di sektor Energi dan isu Energi menjadi Isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen.

"Bojonegoro adalah salah satu daerah penyumbang migas terbesar di Indonesia sehingga kami bisa mendapatkan spirit kedaulatan energi di Indonesia dan isu Energi menjadi Isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen," tutupnya.