Indonesia Punya 3 Beban Malnutrisi, Ini Strategi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu ketahanan pangan selalu menjadi perhatian besar pemerintah. Hal ini mengingat kenaikan harga bahan pokok akibat efek berantai Pandemi Covid-19, cuaca ekstrem, kenaikan suhu global, dan Perang Rusia-Ukraina.

Sementara di sisi lain Indonesia dihadapkan pada sejumlah masalah seperti stunting dan kesehatan lainnya yang terkait pangan.

Di antaranya adalah tiga beban malnutrisi. Sebanyak 1 dari 3 anak berusia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Sementara itu, 1 dari 10 anak kekurangan berat badan dan 8 persen lainnya kelebihan berat badan. 

Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan

Menurut Wakil Rektor bidang Non Akademik Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Lely Pelitasari Soebekti, masalah stunting juga berkaitan dengan soal akses dan sumber pangan di tengah masyarakat. 

“Ini harus dikembalikan lagi pada prinsip partisipasi. Saya kira kuncinya ada pada ketersediaan pangan yang bisa diberikan kepada masyarakat,” kata Lely dalam Indonesian Data Economic and Conference (IDE) Katadata 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Terkait hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Strategi ini perlu dilakukan dengan intervensi spesifik. Salah satunya melalui penganekaragaman pangan. 

“Kami sudah punya program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Jadi kalau boleh, jangan cuma mengejar swasembada padi, tapi swasembada karbo,” kata Arief. 

Baca juga: Bantu Tangani Stunting, 400 Petani Muda di NTT Bangun Ketahanan Pangan

Presiden Direktur ID Food Frans Marganda Tambunan menambahkan, saat ini perusahaannya tengah memprioritaskan distribusi 12 komoditas pangan strategis.

Tetapi sebagai perusahaan holding BUMN pangan, ID Food juga memantau peluang diversifikasi pangan dari pemanfaatan lahan yang mereka kelola. 

“Kami bisa mengembangkan produk alternatif seperti sorgum, kedelai, dari lahan yang kita kelola,” kata Frans.

Sementara Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, Pupuk Indonesia turut mendukung ketahanan pangan dengan menyiapkan produksi pupuk sesuai dengan daerah yang memiliki indeks pangan rendah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan.  

Baca juga: Presidium GKIA Luncurkan Buku MPASI Kaya Protein Berbasis Pangan Lokal

“Permasalahan ketahanan pangan ini perlu kita tangani bersama-sama. Semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama, dari hulu ke hilir,” ujar Rahmad. 

Sementara Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Harry Hanawi menyoroti soal data pangan.

Ketersediaan data seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan pangan, misal dalam hal keputusan mengimpor beras. 

“Sumber data harus akurat. Jadi kalau perlu impor, harus dicek dulu data-datanya,” kata Harry.