Ketidakadilan Kelompok Rentan Berkontribusi terhadap Perubahan Iklim

KOMPAS.com - Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University, Hermanu Triwidodo, menyoroti adanya ketidakadilan peran antara kelompok rentan dengan aktor penyebab perubahan iklim.

Ia mengatakan, petani dan pemuda diminta untuk melakukan mitigasi dengan mengurangi aktivitasnya, sementara pelaku utama penyebab perubahan iklim cukup memberikan carbon tip sebagai ganti rugi.

"Persoalan lainnya adalah petani marak dilibatkan dalam agenda-agenda politik yang justru menyebabkan maladaptasi, sehingga berujung kegagalan panen," ujar Hermanu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/8/2024). 

Senada, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengatakan bahwa perubahan iklim mengakibatkan banyak ketidakadilan.

 Baca juga: Menilik Kipah BRI untuk Praktik Keberlanjutan Komunitas Lokal di Lestari Summit 2024

Menurutnya, terdapat empat dimensi dari ketidakadilan iklim. Pertama, Rekognisi, yang berarti setiap kelompok masyarakat dari level manapun harus mendapatkan pengakuan atau rekognisi yang sama.

"Lalu, keadilan distributif. Mitigasi dan adaptasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim harus terdistribusi secara merata," ujar Nadia. 

Ketiga, keadilan prosedural. Artinya upaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan seperangkat hukum, tata cara, etika, dan semacamnya harus melalui prosedur yang memang menghargai aspek rekognisi dan distribusi.

Keempat, keadilan restorasi. Yakni bagaimana mengembalikan segala dampak yang sudah terjadi bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Komunitas Pembangkit Energi Terbarukan Terkendala Dana

Pentingnya aksi nyata dan pengetahuan

Terkait hal itu, Hermanu menilai bahwa pengetahuan global dengan kearifan lokal untuk melakukan adaptasi dan mitigasi, sangat penting bagi penanggulangan perubahan iklim.

Sebagai contoh, saat ini petani telah berinisiatif melakukan langkah-langkah dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya dengan pendataan fenologi tumbuhan atau siklus hidup hewan dan tumbuhan, yang terkait dengan periodisasi iklim.

Ia juga menekankan integrasi data global dengan praktik di lapangan.

“Yang penting adalah ilmunya. Bagaimana mempunyai data, kemudian menghubungan dengan tren dunia, dan menghasilkan banyak kajian sehingga mampu memprediksi kejadian-kejadian mendatang,” tutur Hermanu.

Sementara itu, Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, menyoroti urgensi permasalahan perubahan iklim, baik di dunia maupun di Indonesia.

Baca juga: Harga Murah Bikin Pembangkit Terbarukan Berbasis Komunitas Sukses

Ia menegaskan, kegagalan dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung, akan berdampak serius di masa depan.

"Sehingga aksi nyata sangat diperlukan," ujar dia. 

Platform LaporIklim

Dengan dampak perubahan iklim yang semakin besar, Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan (Warga Berdaya) secara resmi meluncurkan inisiatif LaporIklim, pada Selasa (20/8/2024).

Platform ini bertujuan untuk membuka akses dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dampak perubahan iklim di Indonesia.

Chatbot LaporIklim juga memungkinkan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terdampak, untuk melaporkan secara langsung berbagai fenomena terkait perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.