Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 11 November 2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan antara kedua pemimpin pemerintahan tersebut di China.

Pembicaraan keduanya antara lain membahas soal ekonomi biru dan tanggul laut raksasa atau great sea wall.

"Dalam pembicaraan bilateral banyak hal yang diharapkan kerja sama yang akan dilanjutkan, salah satunya terkait dengan pengembangan di sektor blue economy (ekonomi biru) yaitu pendalaman dalam sektor yang berbasis maritim mulai dari energi sampai tentu di sektor fisheries (perikanan)," kata Airlangga, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (10/11/2024).

Baca juga: Aktor Penting dalam Ekonomi Biru, Masyarakat Pesisir Harus Berdaya

Pada Sabtu (9/11/2024), kedua pemimpin menyaksikan penandatangan sejumlah kesepakatan government to government.

Beberapa kesepakatan tersebut di antaranya adalah bidang ekspor buah kelapa segar, perikanan tangkap berkelanjutan, ekonomi biru, sumber daya mineral, mineral hijau, sumber daya air, pendanaan makan bergizi untuk anak sekolah hingga keamanan maritim.

Airlangga menyampaikan, Xi merespons baik beberapa proyek kerja sama dengan Indonesia, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kemudian proyek ke depan Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan great sea wall yaitu bendungan di utara Jawa," kata Airlangga.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Biru, Data Padang Lamun Mutlak Diperlukan

Selain itu, Airlangga juga menyebut ada pembicaraan mengenai pengembangan kawasan Two Countries Twin Parks yaitu pengembangan kawasan industri di kedua negara.

"Kemudian juga berbagai kegiatan termasuk implementasi yang lebih dalam dari local currency settlement atau LCS karena itu juga penting. Nah selain pilar-pilar di bidang ekonomi ini juga dibahas," ungkap Airlangga.

Sementara di sektor keamanan juga ada pembahasan yang akan ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Indonesia dan China.

"Jadi suasananya sangat baik dan optimistis dalam pertemuan juga membahas geopolitik termasuk situasi terakhir dari terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat (AS)," tambah Airlangga.

Terkait dengan hubungan dagang dengan (AS), menurut Airlangga, Indonesia tidak perlu khawatir karena adanya mekanisme Indo-Pacific Economic Framework yang sudah ditandatangani.

Baca juga: Optimalisasi Ekonomi Biru Bisa Ciptakan 12 Juta Lapangan Kerja

Indonesia pun sedang dalam proses untuk masuk ke keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menjadi salah satu panggung ekonomi AS.

"Jadi jelas kemarin Bapak Presiden juga menyampaikan Indonesia adalah negara yang non-blok, non-align sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapa pun. Apalagi sesudah pertemuan Beijing, Presiden akan segera ke Washington," kata Airlangga.

Terkait pendanaan makanan bergizi, Airlangga mengakui bahwa Pemerintah China mendukung Pemerintah Indonesia.

"Karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini, dan itu juga sudah ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," tegas Airlangga.

Pemerintahan China mendukung program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Prabowo dengan dicapainya kesepakatan pendanaan soal "Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia".

Baca juga: Pengembangan Ekonomi Biru di Pulau Seribu Bisa Jadi Contoh KTT AIS

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Pemerintah
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Pemerintah
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
Pemerintah
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Pemerintah
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Pemerintah
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Pemerintah
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Pemerintah
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
LSM/Figur
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Pemerintah
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau