Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dari Banten sampai Jawa Timur dinilai sulit untuk dilakukan, karena anggaran yang terbatas.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas hingga 70 persen.

Selain itu, menurutnya, pemerintah saat ini masih berfokus pada program pangan maupun persoalan peninggulangan kemiskinan.

“Memang di dalam janji kampanyenya presiden sempat punya rencana untuk membangun tangguh laut,” kata Yayat saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).

“Tetapi, melihat realitas dari pemotongan efisiensi anggaran, khususnya di Kementerian PUPR rasanya cukup berat untuk bisa dilakukan pembangunan tanggul laut,” imbuh dia.

Dia menyarankan agar pembangunan tanggul laut dibarengi pengembangan infrastruktur lain seperti jalan tol maupun penghubung antara kawasan industri. Dengan begitu, pemerintah dapat menawarkan proyek tersebut kepada investor.

“Jadi misalnya dikaitkan dengan pengembangan itu ya boleh-boleh saja, jadi ada unsur bisnisnya. Tetapi, kalau tidak ada unsur bisnisnya memang agak berat,” ucap Yayat.

 Ia menjelaskan bahwa tanggul laut berfungsi untuk menahan limpasan air ke kawasan pesisir dan lahan pertanian. Kendati begitu, rencana tanggul laut raksasa harus dikaji lebih dalam.

“Wacana itu kan harus dijawab dengan suatu kajian, sementara ini kajian-kajian diblokir semua. Mau tidak mau dengan kondisi yang seperti ini, saya kira mungkin wacana tentang pembangunan tanggul laut belum menjadi prioritas,” ungkap Yayat.

Baca juga: Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia 

Sementara itu, Anggota Bidang Politik Sumber Daya Alam (SDA) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Parid Ridwanuddin menilai, kehadiran tanggul laut bakal menggusur nelayan di Pantura.

Ia menyampaikan, krisis iklim juga berdampak pada makin sulitnya nelayan melaut lantaran cuaca tak menentu, serta berkurangnya tangkapan ikan.

“Jadi walaupun tanggul laut diklaim sebagai bagian dari adaptasi krisis iklim, justru itu akan semakin memperparah dampak bagi nelayan-nelayan skala kecil," ucap Parid.

Diberitakan sebelumnya, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengatakan bahwa presiden memutuskan membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km. 

Hashim menegaskan, program ini dimaksudkan untuk melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” papar Hashim.

Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994 namun belum terealisasi hingga kini. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10-20 tahun.

Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Dinilai Bakal Sulitkan Nelayan