Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 6 Februari 2025, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Indonesia menerima hibah senilai 14,7 juta euro atau sekitar Rp 248,8 miliar dari Uni Eropa (UE) dan Perancis untuk pengembangan transisi energi di tanah air.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, UE mengalirkan dana kepada badan pembangunan Perancis yakni Agence Francaise de Developpement (AFD).

Dadan menuturkan, dana hibah tersebut diberikan untuk program bernama, Indonesia Energy Transition Facility (IETF).

Baca juga: IESR Nilai Sertifikat REC PLN Tak Dorong Transisi Energi

"Nah yang tadi kita sama-sama saksikan, AFD kemudian melakukan kerja sama langsung dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara)," kata Dadan saat Kick Off Meeting IETF di Jakarta, Rabu (5/2/2025), sebagaimana dilansir Antara.

Dadan menjelaskan, dari total dana hibah tersebut, sebanyak 44 persen atau sekitar 6,5 juta Euro (Rp 109,85 miliar) akan digunakan PLN dalam pengembangan kapasitas terkait transisi energi.

Sedangkan sisanya yakni 8,2 juta euro atau Rp 138 miliar akan digunakan oleh Kementerian ESDM.

"Jadi baru 6,5 juta Euro yang sekarang sudah terlihat dimanfaatkan untuk yang PLN. Kami kan ada kerja sama yang lain, kita ada kerja sama mineral, kita bagaimana mendorong mineral yang berkelanjutan. Itu ada kerja sama-kerja sama seperti itu," ucapnya.

Baca juga: Transisi Energi Dunia Jalan Terus di Tengah Berbagai Kebijakan Trump

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesli berujar, dukungan tersebut akan digunakan untuk persiapan proyek transisi energi, bantuan teknis, dan memastikan bahwa proyek tersebut terkait dengan transmisi atau distribusi energi terbarukan.

Sinthya mengucapkan, PLN berterima kasih dan siap mendukung hal tersebut.

"Selain itu, saya rasa kami juga akan menggunakan hibah tersebut dalam beberapa bentuk pengembangan kapasitas atau peningkatan kelembagaan yang juga membantu transisi energi di kemudian hari," tuturnya.

Sementara itu, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Fabien Penone menyampaikan, IETF menandai langkah penting dalam mempercepat transisi energi Indonesia dengan manfaat signifikan bagi wilayah.

Hibah melalui program tersebut akan fokus pada dua komponen. Pertama, dukungan untuk kebijakan energi. Kedua, persiapan proyek energi terbarukan dan transmisi yang baru.

Baca juga: Transisi Energi: 3 Rekomendasi untuk Hilirisasi Nikel Berkelanjutan

Penone menuturkan, transisi energi adalah isu yang kompleks dan transformatif. 

"Transisi ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga kemitraan yang kuat, inovasi, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial," paparnya.

Fasilitas IETF, lanjutnya, selaras dengan visi transisi energi yang adil, bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, melindungi pekerjaan, dan mendukung komunitas yang rentan. 

Melalui kolaborasi tersebut, keahlian gabungan dari Indonesia, Perancis melalui AFD, dan UE akan dimanfaatkan untuk mempercepat penerapan energi terbarukan dan mengatasi kompleksitas transisi energi

"Peluncuran fasilitas ini merupakan langkah penting dalam strategi transisi energi yang lebih luas di Indonesia. Ini mendukung tujuan dari Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022," jelasnya.

Baca juga: Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau