RI Perluas Kerja Sama dengan Norwegia di Sektor Lingkungan Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup memperluas kerja sama dengan pemerintah Norwegia di sektor lingkungan hidup.

Hal ini ditandai dengan pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, Rabu (19/2/2025).

Pertemuan bilateral tersebut membahas kerja sama strategis terkait triple planetary crisis yakni perubahan iklim, pencemaran lingkungan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.

Baca juga: Pemerintah Dapat Dana dari Norwegia untuk Biayai Program Lingkungan Masyarakat

“Kami melihat potensi besar untuk kolaborasi dengan Indonesia dalam berbagai bidang yang dibutuhkan,” ujar Andreas dalam keterangan resminya.

“Tidak hanya memangkas emisi, namun juga menyelaraskannya dengan penciptaan lapangan kerja, peluang, nilai-nilai baik bagi masyarakat Indonesia dan Norwegia," lanjut dia.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menyebutkan bahwa Indonesia dan Norwegia tah bekerja sama dalam meningkatkan cadangan karbon, restorasi lahan gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Karenanya, pada pertemuan tersebut KLH mengusulkan beberapa perubahan pada nota kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani antara lain penurunan emisi, mekanisme kelembagaan, dan bentuk kemitraan.

Kemudian, perjanjian kontribusi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang mengatur pendanaan berbasis kontribusi (Result Based Contribution/RBC) dari Norwegia untuk mendukung program Folu Net Sink 2030.

Hanif pun menyinggung soal langkah Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui perdagangan karbon internasional.

“Perdagangan karbon Indonesia masih memerlukan pengembangan yang signifikan untuk memberi kontribusi bagi pengelolaan aset negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hanif.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup Berencana Rehabilitasi 600.000 Hektar Habitat Mangrove

Menurut dia, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak guna mengembangkan dan memastikan ekosistem pasar karbon.

Selain itu, juga untuk mendorong percepatan suplai kredit domestik maupun internasional sesuai kebutuhan untuk memenuhi program dekarbonisasi maupun net zero emission (NZE).