Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maraknya Tambang Timah Ilegal Picu Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung

Kompas.com, 4 Maret 2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi menyebutkan, tambang bijih timah ilegal yang marak di Bangka Belitung memicu konflik antara buaya dengan manusia di daerah itu.

Di Pangkalpinang, Manager PPS Alobi Air Jangkang Endy R Yusuf mengatakan, kehadiran tambang timah ilegal tak hanya merusak lingkungan.

"Tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa endemik dan memicu terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar khususnya buaya," kata Endy sebagaimana dilansir Antara, Senin (3/3/2025).

Baca juga: Buron Penambang Pasir Timah Ilegal di Belitung Timur Ditangkap, Rusak Mangrove

Ia menjelaskan, penambangan bijih timah ilegal ini beroperasi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Perambahan hutan hingga pengerukan sungai menyebabkan degradasi habitat alami satwa liar.

Bahkan hutan mangrove dan kawasan pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembang biak buaya muara semakin menyusut.

Situasi tersebut memaksa satwa ini keluar mencari habitat baru yang sering kali berujung pada interaksi dengan manusia.

"Konflik antara buaya dan manusia yang sering terjadi di Bangka Belitung bahkan merenggut korban, belasan kasus tercatat pada tahun lalu," ujar Endy.

Selain buaya, spesies lain seperti tarsius juga terdampak. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi sumber makanan dan tempat berlindung, mengganggu rantai makanan, dan merusak keseimbangan ekosistem yang sudah terbentuk secara alami.

Baca juga: Walhi Babel Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah di Batu Beriga

"Ekosistem satwa terganggu karena masifnya aktivitas tambang timah ilegal, tidak heran jika hewan-hewan endemik Bangka Belitung terganggu dan terpaksa mencari habitat baru yang kadang bersamaan dengan lokasi aktivitas manusia," tutur Endy.

Menurut dia, perubahan ini menciptakan ancaman keselamatan bagi masyarakat sekaligus menempatkan buaya dalam risiko pembunuhan akibat tindakan defensif warga.

"Ekosistem yang terganggu akibat tambang ilegal menyebabkan satwa-satwa ini mencari habitat baru. Habitat baru inilah yang kadang bersinggungan dengan tempat manusia, sering orang bilang, 'dulu di situ enggak ada buaya tapi sekarang ada buaya'. Ini karena habitatnya terganggu," ujarnya.

Ia menyatakan konflik ini menjadi bukti nyata bahwa rusaknya habitat alami mendorong satwa liar semakin dekat dengan manusia. 

Alobi sering menyelamatkan buaya yang ditangkap warga untuk dibawa ke PPS Alobi Air Jangkang.

Baca juga: Kerugian Kerusakan Lingkungan Rp 271 Triliun dari Kasus Korupsi Timah

"Hanya saja belum ada jalan keluar atas persoalan ini, mereka juga terbatas tempat untuk menampung para buaya. Padahal buaya merupakan salah satu satwa yang dilindungi," ujar Endy.

Ia menyebutkan, Bangka Belitung memang masih membutuhkan sektor pertambangan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, pertambangan harus dilakukan dengan pemulihan lahan dan mereklamasi lahan bekas tambang.

"Pertambangan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan, melakukan konservasi, dan juga menjalankan fungsi reklamasi sehingga ekosistem bisa tetap terjaga," jelas Endy.

Ia menambahkan, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal juga harus diperketat, disertai program rehabilitasi lahan dan restorasi ekosistem sungai.

"Upaya konservasi satwa liar juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan mendirikan kawasan konservasi baru dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam," ucap Endy.

Baca juga: Program Timah Mengajar Jadi Kontribusi MIND ID Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Antara Transisi Energi dan Politik Transaksi Energi...
Antara Transisi Energi dan Politik Transaksi Energi...
Pemerintah
Dana Karbon, Harapan Suku Bahau Umaq Suling Merawat Budaya dan Perjuangkan Hutan Adat
Dana Karbon, Harapan Suku Bahau Umaq Suling Merawat Budaya dan Perjuangkan Hutan Adat
LSM/Figur
Pusat Data AI Butuh Banyak Air, Pakar Dorong Penggunaan Air Daur Ulang
Pusat Data AI Butuh Banyak Air, Pakar Dorong Penggunaan Air Daur Ulang
LSM/Figur
Morgan Stanley: Cuma 2 Persen Investor Optimis Alokasi Investasi Hijau Bakal Naik
Morgan Stanley: Cuma 2 Persen Investor Optimis Alokasi Investasi Hijau Bakal Naik
Pemerintah
Studi: 140 Juta Pekerjaan di Eropa Berpotensi Terdampak Krisis Alam
Studi: 140 Juta Pekerjaan di Eropa Berpotensi Terdampak Krisis Alam
Pemerintah
Studi Ungkap 56 Ton Partikel Mikroplastik  Hujani Gunung Everest Sepanjang Tahun
Studi Ungkap 56 Ton Partikel Mikroplastik Hujani Gunung Everest Sepanjang Tahun
Pemerintah
BRIN Kembangkan Teknologi Berbasis Karbon dan Jamur untuk Urai Limbah
BRIN Kembangkan Teknologi Berbasis Karbon dan Jamur untuk Urai Limbah
LSM/Figur
Masjid Indonesia Bidik Kontribusi 1 GW Energi Surya
Masjid Indonesia Bidik Kontribusi 1 GW Energi Surya
Pemerintah
PBB: 80 Persen Pekerja Rumah Tangga Tak Punya Perlindungan Kerja Formal
PBB: 80 Persen Pekerja Rumah Tangga Tak Punya Perlindungan Kerja Formal
Pemerintah
Kadar Gas Rumah Kaca Capai Rekor Tertinggi Baru pada 2025v
Kadar Gas Rumah Kaca Capai Rekor Tertinggi Baru pada 2025v
Pemerintah
Beras Rendah Emisi Berpeluang Masuk Pasar Ritel, Pendapatan Petani Bisa Naik
Beras Rendah Emisi Berpeluang Masuk Pasar Ritel, Pendapatan Petani Bisa Naik
LSM/Figur
Pemkot Surakarta dan Konsorsium Filantrofi Dorong Transisi Sanitasi Aman
Pemkot Surakarta dan Konsorsium Filantrofi Dorong Transisi Sanitasi Aman
Pemerintah
K-24 Grup dan Danone Indonesia Dukung Pemenuhan Nutrisi Anak Pascabencana di NTT
K-24 Grup dan Danone Indonesia Dukung Pemenuhan Nutrisi Anak Pascabencana di NTT
Swasta
Restorasi Gambut dan Pemantauan Udara Diperlukan untuk Penanganan Karhutla Jangka Panjang
Restorasi Gambut dan Pemantauan Udara Diperlukan untuk Penanganan Karhutla Jangka Panjang
LSM/Figur
PBB: Daya Serap Karbon Samudra Kian Menurun akibat Krisis Iklim
PBB: Daya Serap Karbon Samudra Kian Menurun akibat Krisis Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau