BNPP Petakan Intervensi Penanganan Stunting di Perbatasan

KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memetakan langkah untuk melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting di wilayah perbatasan negara.

Tahun ini, ada 204 kecamatan di perbatasan yang menjadi target dan sasaran penurunan stunting oleh badan tersebut.

Plh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Indra Purnama mengatakan, instansinya sudah terlibat dalam program pencegahan dan penurunan stunting sejak 2020 melalui berbagai pelatihan di kecamatan perbatasan negara.

Baca juga: Dukung Program Pemerintah, MHU Perkuat Pencegahan Stunting di Kawasan Lingkar Tambang

"Diharapkan para camat di perbatasan negara dapat memahami terkait kebijakan pencegahan stunting dengan harapan dapat menurunkan stunting hingga kecamatan dan desa di kawasan perbatasan" kata Indra, dikutip dari situs web BNPP.

Dia menambahkanm BNPP akan terus melanjutkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait penanggulangan stunting yang bisa diterapkan.

Sementara itu, perwakilan dari Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Firial Afra menyatakan dukungannya kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan konvergensi stunting dengan memenuhi kebutuhan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing.

Dia juga meminta BNPP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait konvergensi serta memetakan penyebab atau akar masalah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perencanaan ke depannya.

Baca juga: Program Nusantara Peduli Stunting di Makassar Terus Berlanjut, Beri Dampak yang Lebih Luas

"Kenapa intervensi kunci yang menjadi perhatian, seperti pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif, penyediaan air bersih dan sanitasi masih belum berhasil, sehingga untuk dapat didiskusikan dalam forum koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di pemerintah daerah," jelasnya.

Kemudian, TPPS Sekretariat Wakil Presiden Zeny Darmawan menjelaskan, stunting membuat perkembangan anak terhambat karena kekurangan gizi dan infeksi berulang.

Kekurangan gizi tersebut tidak disebabkan faktor tunggal, melainkan multifaktor seperti kemiskinan hingga kurangnya akses ke layanan kesehatan.

Baca juga: Kebun Gizi Penuhi Kebutuhan Pangan Bernutrisi untuk Cegah Stunting di Morowali Utara

"Contohnya faktor-faktor stunting disebabkan sanitasi tidak layak dan kekurangan air bersih, ditambah juga kesadaran dari orang tua atau pengasuh terkait gizi serta pemberian ASI tidak optimal," ujar Zeny.

Dia berharap BNPP terus berkontribusi dengan melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain seperti kementerian, swasta, dan organisasi serta kerja sama dengan Kemendagri tetap intens dilakukan.

"Agar perencanaan stunting di daerah saling terintegrasi seperti Ditjen Bina Bangda Kemendagri melakukan pembinaan kepada Pemda untuk diharapkan dapat memecahkan permasalahan stunting," tuturnya.

Baca juga: Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting