Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Organisasi Nirlaba

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014.

Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.YKAN.or.id.

Konservasi Vs Rencana Konversi 20 Juta Hektare Hutan

Kompas.com, 25 Maret 2025, 11:34 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Musnanda Satar*

SEJAK digulirkan pada awal 2025, tampaknya pemerintah belum akan mengurungkan niat mengalihfungsikan kawasan hutan seluas 20,6 juta hektare (ha) untuk menjadi lahan pangan, air dan energi, meskipun tuntutan untuk mengkaji ulang bahkan menghentikan terus bergema.

Sejak awal tahun 2000, para pakar sudah mengingatkan bahwa bumi akan mengalami kondisi kekurangan pangan, energi dan air bersih atau FEWS (Food, Energy, and Water Scarcities).

Bertambahnya jumlah penduduk serta peningkatan pendapatannya, memang perlu diimbangi dengan pembangunan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan, maupun membuka kawasan hutan yang memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan.

Namun, apakah untuk mencukupi kebutuhan itu harus dilakukan dengan mengubah 20,6 juta ha kawasan hutan menjadi wilayah cadangan pangan dan energi?

Dari sisi konservasi, tulisan ini mencoba menawarkan pilihan selain konversi lahan kawasan hutan khususnya hutan alam (natural forests).

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 5,1 Triliun untuk Food Estate di Kalteng

Kekayaan hutan tropis Indonesia

Menurut data Indonesia Biodiversity Action Plan (IBSAP), hutan tropis Indonesia menjadi tempat tinggal 13 persen jenis mamalia dunia, 16 persen jenis reptilia, 17 persen jenis burung serta tempat tumbuhnya, 10 persen jenis tanaman berbunga dunia.

Hutan alam tropis Indonesia merupakan satu dari lima lokasi dengan nilai kekayaan keaneragaman tertinggi di dunia.

Nilai dari suatu hutan tropis dapat dilihat dari nilai ekonomi, penyerapan karbon, layanan jasa lingkungan, wisata, serta agroforestry.

Rangkuman beberapa kajian yang dilakukan oleh The Economics of Ecosystems and Biodiversty (TEEB) menyebut nilai hutan tropis antara 2.000-20.000 dollar AS per ha per tahun.

Sementara nilai hutan di Sumatera dan Kalimantan berada di angka 3.000-15.000 dollar AS per ha per tahunnya.

Luasan kawasan hutan yang dapat dikonversi yang mencapai 20,6 juta ha itu sendiri, lahir dari perhitungan Kementerian Kehutanan pada Desember 2024, dengan mengacu pada luasan kawasan hutan belum berizin, kawasan hutan produksi yang belum berizin serta kawasan hutan yang sudah berizin.

Lantas, apakah benar 20,6 juta ha kawasan itu saat ini semuanya sudah tidak ada pepohonannya?

Sebab jika melakukan konversi pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan, hal ini akan mengakibatkan pengurangan stok karbon yang akan meningkatkan emisi karbon ke atmosfer.

Bagi para akademisi dan lembaga lingkungan hidup, dampak tersebut merupakan ancaman bagi kawasan hutan di Indonesia yang selama ini sudah mengalami degradasi dan deforestasi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
LSM/Figur
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Pemerintah
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
LSM/Figur
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
Pemerintah
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
LSM/Figur
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Pemerintah
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
LSM/Figur
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
LSM/Figur
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
LSM/Figur
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Pemerintah
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
LSM/Figur
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau