Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 11 November 2025, 18:01 WIB
Yakob Arfin T Sasongko,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Aktivitas industri pengolahan logam kritis, seperti nikel, di wilayah timur Indonesia menggeliatkan perekonomian daerah setempat. Wilayah yang sebelumnya dianggap tertinggal pun perlahan mulai berkembang.

Maluku Utara, salah satu provinsi di kawasan tersebut misalnya, kini muncul sebagai provinsi dengan laju ekonomi tertinggi di Tanah Air.

Pada triwulan II 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 32,09 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang tumbuh 5,12 persen.

Kinerja tersebut menopang wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang secara keseluruhan mencatat pertumbuhan 5,03 persen pada triwulan I 2025 dan 5,12 persen pada triwulan II.

Baca juga: Harita Raih Penghargaan Kementerian ESDM Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Kekuatan Pulau Obi

Salah satu episentrum ekonomi baru di wilayah timur Indonesia adalah Pulau Obi di Halmahera Selatan, Maluku Utara. 

Pulau seluas 304.800 hektare (ha) ini sejak lama dikenal memiliki cadangan nikel melimpah. Nikel sendiri merupakan mineral penting untuk industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik.

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan pada 2024 mencapai 23,95 persen, tertinggi di Maluku Utara. Dari jumlah itu, sektor industri pengolahan menyumbang lebih dari separuh produk domestik regional bruto (PDRB), yakni 54,59 persen. Kemudian disusul pertambangan dan penggalian 16,36 persen.

Kelompok tani semangka Desa Buton yang merasa terbantu dengan program pendampingan oleh HARITA Nickel.Dok. Harita Kelompok tani semangka Desa Buton yang merasa terbantu dengan program pendampingan oleh HARITA Nickel.

Kemajuan tersebut tak terlepas dari pertumbuhan kawasan industri terpadu yang beroperasi di Pulau Obi. Salah satunya dikelola oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi.

Baca juga: Tambang Ramah Lingkungan Jadi Tren, Ini Upaya Harita Nickel dan Dairi Prima Jaga Alam

Dalam satu dekade terakhir, kawasan industri ini berkembang menjadi simpul ekonomi baru yang memadukan kegiatan ekstraksi, pemurnian, energi, dan logistik.

Perusahaan tersebut mengoperasikan tiga smelter rotary kiln electric furnace (RKEF), dua refinery high-pressure acid leach (HPAL). Fasilitas ini mengubah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah tinggi yang sebagian besar diekspor untuk kebutuhan industri kendaraan listrik.

Selain itu, perusahaan juga membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terminal ekspor-impor, serta sistem pengolahan air yang menopang operasional industri.

Aktivitas industri di Pulau Obi ikut menggerakkan perekonomian lokal. Hingga 2024, lebih dari 23.000 tenaga kerja terserap, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca juga: Menambang Kepercayaan dengan Audit Ketat IRMA: Strategi ESG Harita Nickel Menjawab Tuntutan Dunia

Selain itu, tercatat transaksi dengan pemasok lokal senilai sekitar Rp 150 miliar per tahun serta program pemberdayaan bagi 65 kelompok tani dan 51 perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan aktivitas ekonomi membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah program relokasi penduduk Desa Kawasi ke kawasan baru, sebuah inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan perusahaan melalui program CSR. 

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial-ekonomi warga dengan mengedepankan dialog sosial, menghormati hak-hak masyarakat, menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan memastikan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya optimal.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Berdayakan 50.000 Warga, Armawati Ubah Sampah Jadi Peluang Ekonomi
Berdayakan 50.000 Warga, Armawati Ubah Sampah Jadi Peluang Ekonomi
Swasta
Reformasi Subsidi Energi, Jalan Menuju Perlindungan yang Lebih Adil
Reformasi Subsidi Energi, Jalan Menuju Perlindungan yang Lebih Adil
LSM/Figur
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Pemerintah
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Swasta
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
LSM/Figur
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Swasta
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
Pemerintah
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau