Cegah Deforestasi, Koalisi LSM Rilis Panduan Baru untuk Perusahaan

KOMPAS.com - Accountability Framework initiative (AFi) meluncurkan panduan baru untuk membantu perusahaan menghentikan deforestasi, konversi ekosistem, dan pelanggaran hak asasi manusia dari rantai pasok mereka setelah tahun 2025.

Panduan ditujukan bagi perusahaan dan lembaga keuangan yang membeli, membiayai, atau memproduksi komoditas pertanian dan kehutanan, seperti kedelai, kulit, dan karet.

Baca juga: 

• Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
• Perkebunan Sawit Tak Bisa Gantikan Hutan untuk Serap Karbon dan Cegah Banjir

"Untuk perusahaan dan lembaga keuangan, tahun 2025 merupakan tonggak penting, tapi bukan garis finis. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat atau menetapkan ambisi untuk melindungi hutan, ekosistem alam, dan hak asasi manusia, serta mengikuti jalur kemajuan yang kredibel dan terikat waktu untuk mengubah ambisi menjadi hasil nyata," jelas Direktur Accountability Framework initiative, Jeff Milder, dilansir dari Edie.net, Rabu (10/12/2025).

Adapun AFi merupakan koalisi 22 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi yang berfokus pada hak-hak asasi manusia. 

Panduan untuk perusahaan terkait keberlanjutan

Pexels/ Mikhail Nilov Accountability Framework initiative (AFi) merilis panduan untuk membantu perusahaan dan lembaga keuangan menghentikan deforestasi.

Panduan ini membantu perusahaan dan lembaga keuangan merumuskan janji yang dapat dipercaya, serta strategi praktis untuk menghentikan kerusakan hutan dan habitat alami dari semua tahapan bisnis mereka.

Hal tersebut merupakan kunci untuk mencapai tujuan iklim dan perlindungan alam.

Selain itu, panduan ini mendukung pengadaan yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, dan tindakan yang bermakna terhadap iklim dan alam.

Panduan ini juga memberi perusahaan dan lembaga keuangan sumber daya untuk menetapkan komitmen rantai pasok yang bertanggung jawab dan tonggak pencapaian untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta informasi tentang penilaian tingkat ambisi, rencana, dan kinerja perusahaan.

Pasalnya, data Forest 500 terbaru menunjukkan bahwa 60 persen perusahaan yang paling berpengaruh bahkan belum memiliki kebijakan apa pun tentang deforestasi.

Panduan AFi dinilai dirilis pada waktu yang sangat penting. Sebab, tahun 2025 adalah batas waktu global yang penting untuk mengakhiri deforestasi dalam rantai pasok, dan banyak perusahaan telah gagal memenuhinya.

Panduan ini pun bertindak sebagai solusi untuk memandu perusahaan menuju tindakan yang kredibel pasca-2025.

Baca juga:

• Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
• Ada Perusahaan Sawit Diduga Beroperasi di Area Hutan dan Tak Lolos Verifikasi, Sertifikasi Dipertanyakan

Panduan AFi muncul tak lama setelah Dewan Eropa memutuskan untuk menunda Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) selama satu tahun lagi, bersamaan dengan proses "penyederhanaan" untuk memberi waktu kepada bisnis untuk mempersiapkan diri menghadapi undang-undang tersebut.

Peraturan Perlindungan Hutan Uni Eropa (EUDR) mewajibkan produk yang berasal dari daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, karet alam, kedelai, atau kayu harus "bebas deforestasi" dan diproduksi secara legal agar dapat dipasarkan di Uni Eropa.

Baca juga:

• Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
• Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria