Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir parah melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyebutkan tutupan hutan kawasan ini kian berkurang karena dominasi area penggunaan lain (APL).

Di Aceh, proporsi APL 100 persen berada di DAS Krueng Geukeuh, 81 persen di DAS Krueng Pasee, dan 59 persen di DAS Krueng Keureto.

Sementara, di Sumatera Utara 85 persen dari total luas DAS Aek Pandan merupakan APL, 79,7 persen di DAS Badiri, 77,3 persen di DAS Garoga, 67 peren di DAS Kolang, serta 89,2 persen di DAS Sibuluan.

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, antara lain DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis. Penggunaan lahan di enam DAS tersebut didominasi APL dengan proporsi 45 sampai 98 persen.

Baca juga: Perubahan Iklim di Pegunungan Melesat Cepat, Ancam Miliaran Orang

"Pada saat terjadi curah hujan tentu saja segera melimpas ke daerah-daerah yang lain. Sebagian besar wilayah ini adalah APL, di mana ada fungsi DAS atau daerah tangkapan air yang mestinya menjadi fungsi untuk menyerap air," kata Dyah dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/11/202).

Banjir parah pun tak terbendung, menyebabkan kerusakan infrastruktur bahkan permukiman sekitarnya. Data tutupan lahan 2019-2024 menunjukkan perubahan yang signifikan di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Di DAS Krueng Geukueh, misalnya, tutupan belukar berkurang 2.292 hektare, sementara perubahan pada pertanian lahan kering juga turun lebih dari 1.400 ha. Dyah mencatat, banjir tercatat di enam DAS Sumatera Utara yakni Anai, Antokan, Banda Gadang, dan Ulakan Tapakis.

"Ini ada wilayah batas antara hutan produksi dan kawasan APL yang merupakan zona paling rawan rumah, karena berada pada transisi daerah tangkapan aliran dan juga aliran permukaan," ucap dia.

Kemenhut kini mengidentifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas lahan. Selain itu, mengawasi perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya.

Baca juga: Arktik Terdalam Memanas, Krisis Iklim Meluas

"Terkait dengan rehabilitasi yang terus kami lakukan, tentu saja kami punya data yang namanya lahan kritis yang ada di seluruh Indonesia dan ini juga sudah di-state oleh Pak Presiden Prabowo. Kami akan menyelesaikan (rehabilitasi) lahan kritis seluas 12,3 juta hektare," tutur dia.

Pembabatan Hutan

Diberitakan sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara menilai, penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga dan Tapanuli tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Jaka Kelana Damanik menjelaskan bahwa saat banjir terjadi, banyak kayu yang terbawa arus dan citra satelit menunjukkan hutan sekitar lokasi bencana sudah gundul. Dia menganggap, negara gagal mengelola lingkungan sehingga memicu krisis ekologis yang berujung pada bencana.

“Artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini,” ujar Jaka, Rabu (26/11/2025).

Dia menuturkan, banjir bandang dan longsor di Sibolga-Tapanuli bukan pertama kali terjadi. Bencana serupa kerap muncul setiap tahun, terutama saat musim hujan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir di tiga provinsi mengakibatkan 164 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana, per Jumat kemarin. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan-Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok-Medan terputus di dua titik.

Di Mandailing Natal beberapa ruas jalan seperti Singkuang-Tabuyung dan Bulu Soma-Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat.