KLH Sebut Banjir Sumatera Jadi Bukti Dampak Perubahan Iklim
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut, banjir Sumatera yang terjadi dari Selasa (25/11/2025) sampai Kamis (27/11/2025) lalu menjadi bukti dampak perubahan iklim. Siklon tropis senyar menyebabkan hujan ekstrem yang memicu banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh.
"Kejadian bencana hidrometeorologi di Sumatera Bagian Utara minggu yang lalu ini terlihat sebagai bukti nyata karena sebetulnya sebelumnya siklon tropis tidak pernah ada di sana," kata Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto di Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Baca juga:
- Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
- Masyarakat Sipil Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian akibat bencana untuk memulihkan infrastuktur di tiga provinsi mencapai Rp 52 triliun.
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) menaksir biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 50 triliun.
"Jadi Rp 100 triliun yang harus kita tanggung untuk mengatasi akibat dari bencana hidrometeorologi di Sumatera Bagian Utara tersebut. Kalau itu (krisis iklim) terus berlanjut, maka kemudian upaya apa pun yang kemudian kita lakukan jadi sia-sia," ucap Ary.
Perjalanan panjang menurunkan emisi
KLH menyegel tambang di Sumbar pasca banjir bandang. Dia menyampaikan. saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis atau triple planetary crisis yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Seiring dengan memanasnya bumi, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia menyepakati Perjanjian Paris untuk mencegah kenaikan suhu melebihi 1,5 derajat celsius.
Menurut Ary, United Nations Framework Convention on Climate Change telah melakukan penilaian terhadap Nationally Determined Contributions (NDC), komitmen negara menurunkan emisi.
Berdasarkan 86 dokumen yang dinilai, UNFCCC menyebut pada 2035 dunia baru akan berhasil menurunkan emisi 12 persen dibandingkan level tahun 2019.
"Jadi masih jauh, artinya kita harus berekspektasi bahwa kita perlu untuk punya kegiatan-kegiatan yang lebih rendah emisi termasuk di Indonesia. Peran serta dari para pelaku usaha untuk melakukan upaya penurunan emisi, saya melihat Pertamina, BRI dan sebagainya sudah punya komitmen untuk dekarbonisasi," tutur dia.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
