Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Program PLTS 100 GW Bisa Hemat Subsidi BBM Hingga Rp 21 T

Kompas.com, 24 Februari 2026, 08:32 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat menciptakan 118.000 lapangan kerja hijau (green jobs) dan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 24 juta tCO2eq.

"Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat dan menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun," ujar Chief Executive Officer (CEO), Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, Senin (24/2/2026).

Indonesia berpeluang untuk berubah dari negara dengan ketergnatungan pada energi fosil, menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, Indonesia memiliki potensi teknis energi surya mencapai 7,7 terawatt (TW).

Baca juga: Panel Surya Terapung Menjanjikan, tapi Dampak Lingkungannya Dipertanyakan

Tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pengembangan PLTS 100 GW yang sangat ambisius. Ia menganggap, itu sebagai inisiatif energi terbarukan paling berani dalam sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan.

Program PLTS 100 GW terdiri dari 80 GW untuk 80.000 desa, dengan masing-masing 1 megawatt (MW). Total penyimpanan baterai 320 GW-jam dan dikelola oleh koperasi desa merah putih. Sisanya, 20 GW untuk kapasitas yang terhubung dengan jarngan listrik atau on-grid.

Kini, program PLTS 100 GW sudah tidak tampak seolah 'ambisi kosong', mengingat harga panen surya turun 90 persen dalam satu dekade terakhir.

Harga Semakin Murah

Baterai lithium sekarang hanya berharga 70-90 dolar AS atau setara Rp 1,1-1,5 juta per kilowatt-jam. Hasilnya, energi surya plus baterai bisa lebih murah daripada pembangkit listrik tenaga gas. Bahkan, jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Ini bukan sekadar energi bersih, ini adalah energi bersih yang paling ekonomis saat ini," tutur Fabby.

IESR telah memetakan sekitar 16.700 desa masih kekurangan listrik. Keluarga-keluarga di sana masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mahal.

Padahal, energi surya plus BESS (battery energy storage system) dapat menghasilkan listrik dengan biaya kira-kira 10-15 sen per kWh. Itu 30-60 persen lebih murah daripada listrik memakai solar.

Baca juga: Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW

"Ini untuk harga skala utilitas, itu bisa lebih murah lagi," ucapnya.

Senada, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sunandar mengatakan, program PLTS 100 GW berpotensi membuka peluang besar bagi industri dalam negeri.

Program PLTS 100 GW dapat menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik, sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, program PLTS 100 GW dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi desa. Harapnnya, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat.

Menurut Sunandar, program PLTS 100 GW dapat memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi tanpa mengorbanka keberlanjutan lingkungan. Transisi energi melalui PLTS 100 GW bisa menjadi fondasi pertumbuhan baru.

"Kita ingin buktikan bahwa Indonesia mampu tumbuh dengan tetap menjaga intensitas karbon, sehingga pembangunan dan keberlanjutan berjalan beriringan," ujar Sunandar.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Pemerintah
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Pemerintah
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Pemerintah
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Cara Mengenalkan Alam Tentukan Respons Anak Terhadap Lingkungan
Pemerintah
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
Konservasi Spesies Indonesia Tak Cukup Andalkan Data, Perlu Kolaborasi Lintas Pihak
LSM/Figur
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Harga Gandum Terancam Naik 3 Kali Lipat Akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi
Pemerintah
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pertemanan Perempuan di Kantor Berkontribusi pada Stabilitas Perusahaan
Pemerintah
Minyak Sawit dari Lahan Bekas Karhutla 2026 Berisiko Tak Bisa Masuk Pasar Eropa
Minyak Sawit dari Lahan Bekas Karhutla 2026 Berisiko Tak Bisa Masuk Pasar Eropa
LSM/Figur
Super El Nino Berpotensi Ubah Pola Cuaca Ekstrem di 12 Kota Besar Asia
Super El Nino Berpotensi Ubah Pola Cuaca Ekstrem di 12 Kota Besar Asia
Pemerintah
Sektor Agribisnis Terancam Rugi Rp112,9 Triliun Akibat Biaya Air Tersembunyi
Sektor Agribisnis Terancam Rugi Rp112,9 Triliun Akibat Biaya Air Tersembunyi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau