DLH DKI Jakarta: Polusi Udara Jakarta 2019–2025 Lampaui Baku Mutu

KOMPAS.com - Selama periode 2019-2025, parameter polutan, seperti particulate matter atau partikel udara berukuran kurang dari 1,0 mikrometer (PM1.0), PM2.5, dan ozon permukaan tanah (O3), di Jakarta melebihi ambang batas baku mutu tahunan.

Sementara itu, parameter untuk polutan nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2) yang tidak melampaui ambang batas baku mutu tahunan.

"Yang paling kritis adalah PM2.5, bisa hampir dua kali lipatnya dari baku mutu," ujar Kepala Sub Kelompok Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Rahmawati dalam diskusi Rencana Strategi Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara yang disiarkan secara virtual, Jumat (13/3/2026).

Baca juga: Polusi Udara di 19 Kota Besar Turun Drastis, Ini Sebabnya

Berdasarkan hasil inventarisasi emisi, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar polusi udara di Jakarta. Khususnya, emisi nitrogen oksida (NOx) dan karbon dioksida (CO2), serta PM1.0 maupun PM2.5. Sedangkan sumber polutan SO2 didominasi oleh sektor industri.

Dari jenis kendaraan pada sektor transportasi, truk bermesin diesel atau solar memiliki kontribusi beban emisi PM2.5 terbesar. Di susul kemudian, sepeda motor yang umumnya berasal dari daerah pinggiran Jakarta atau kota/kabupaten penyangga.

"Jadi, kalau dibilang mobil yang lebih besar, ternyata sebetulnya kendaraan bermotor, paling banyak dari pinggir-pinggiran yang mungkin karena lebih cepat dan gampang masuk ke Jakarta," tutur Rahmawati.

Krisis Polusi Udara tahun 2023

Krisis polusi udara pernah terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2023 lalu, seiring kemarau panjang yang dipicu fenomena El-Nino, yang mengakibatkan tidak terjadinya pencucian polutan secara alami di atmosfer.

Krisis polusi udara tersebut juga terjadi pasca-pandemi Covid-19, yang mana aktivitas masyarakat mulai meningkat.

Kata dia, arah angin turut mempengaruhi kenaikan konsentrasi polutan di Jakarta. Angin menjadi agen transportasi utama yang menyebarkan polutan di dalam udara. Menurut Rahmawati, arah angin dan besaran polutan yang dibawanya ke Jakarta sangat tergantung musimnya.

Kalau musim hujan, angin masuk ke Jakarta dari barat dan barat laut. Selama musim hujan, lebih dari 97 persen sumber pencemaran udara di Jakarta berasal dari wilayah di barat dan barat laut ibukota. Kalau musim kemarau, angin masuk ke Jakarta dari timur dan tenggara.

Selama musim kemarau, lebih dari 72 persen sumber pencemaran udara di Jakarta berasal dari wilayah di timur dan tenggara ibukota. Ia berharap ke depannya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penanganan polusi udara di tingkat nasional berdasarkan pola itu.

Tahun lalu, parameter polutan di Jakarta cenderung menurun dibandingkan pada 2024. Itu karena 2025 termasuk tahun basah. Namun, pada 2026 ini Jakarta akan menghadapi kemarau panjang mulai bulan April 2026, yang mana diperkirakan konsentrasi polutan akan meningkat.

Baca juga: Studi Sebut Polusi Udara Bisa Tingkatkan Risiko Alzheimer pada Lansia

Hingga saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki 104 alat ukur kualitas udara, dengan 91 Low-Cost Sensor (LCS) dan 13 stasiun pemantau kualitas udara referensi (SPKU Reference). Ada pula 3 SPKU Reference dan 12 LCS hasil kolaborasi dengan World Resources Institute (WRI) dan Vital Strategies (VS).

Instansi di luar DLH Jakarta juga memmpunyai alat pengukur kualitas udara, dengan masing-masing satu untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Meterologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG). Serta, dua alat pengukur kualitas udara di Jakarta dari kedutaan besar Amerika Serikat (US Embassy).

"Mungkin dibandingkan provinsi lain kota lain kami paling banyak, paling banyak. Jadi, kalau dibilang apa tadi karena di 2023 kami mengalami krisis itu menjadi bahan ini (evaluasi) bersama. Dan, terlihat bahwa Jakarta tidak ada penambahan-penambahan alat. Nah dari situlah terjadi peningkatan secara besar-besaran alat pengukur kualitas udara," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, memperingatkan risiko terulangnya krisis pencemaran udara di Jabodetabek pada 2023 lalu. Saat itu, konsentrasi PM2.5 sangat tinggi. Imbasnya, berpotensi memicu hujan asam dan berbagai risiko lain yang perlu diantisipasi.

Baca juga: Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah

"Setelah musim penghujan ini, sebentar lagi akan muncul musim kemarau yang mungkin saja kalau kita tidak mengendalikan lingkungan, akan terjadi lagi krisis seperti tahun 2023," ujar Yusharto dalam diskusi Rencana Strategi Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara yang disiarkan secara virtual, Jumat (13/3/2026).

Karakteristik utama pencemaran udara bersifat lintas batas wilayah administrasi. Kontaminasi udara pada wilayah agromerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai risiko kesehatan lainnya. Bahkan, diperkirakan ribuan kematian dini setiap tahun berkaitan dengan paparan polusi udara ambien atau terhirup sehari-hari.