IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik

KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah perlu transparan mengungkap data pasokan energi ke publik di tengah krisis energi yang melanda dunia.

Hal ini disampaikan, untuk merespons pernyataan pemerintah yang menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, imbas perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.

"Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis. Masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap kesenjangan antara klaim resmi dengan realitas di lapangan," ujar Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Pengamat UGM Sebut Pemerintah Harus Batasi BBM Subsidi Saat Harga Minyak Naik

Karenanya, keterbukaan komunikasi terkait kondisi nyata stok liquefied petroleum gas (LPG) dan BBM merupakan kunci utama mencegah spekulasi yang merugikan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Di tengah lonjakan harga minyak mentah yang menembus 115 dollar AS (Rp1,78 juta) per barel, Pemerintah Indonesia juga harus hati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas.

Mengingat, setiap kenaikan 1 dollar AS (Rp 15.500) per barel memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 6,7 triliun.

Dinsamping kenaikan harga minyak, terjadi pula lonjakan biaya pengadaan BBM yang disebabkan oleh kenaikan premi asuransi serta biaya transportasi karena pengadaan minyak dari AS, Brazil dan Rusia sebagai alternatif dari Timur Tengah.

Baca juga: Australia Pangkas 50 Persen Pajak BBM di Tengah Lonjakan Harga Minyak

"Masyarakat perlu mengetahui konsekuensi kenaikan harga minyak dan kenaikan biaya pengadaan BBM akibat disrupsi pasokan yang sedang terjadi karena mereka pula yang akan menanggung biaya itu secara tidak langsung," tutur Fabby.

Dia menambahkan, berdasarkan simulasi IESR risiko pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 460 triliun per tahun, jika harga rata-rata bertahan di angka 94 dollar AS per barel.

"Narasi kebijakan harus mulai mengelola ekspektasi publik bahwa ruang fiskal memiliki batas, terutama saat asumsi harga acuan minyak 70 dollar (Rp 1,08 juta) per barel dalam APBN sudah tidak lagi relevan dengan gejolak pasar global saat ini," beber dia.

Subsidi BBM juga harus menyasar rumah tangga miskin untuk menghentikan kebocoran anggaran yang tidak efisien. IESR menyarankan agar peta jalan perubahan ini dimulai secara bertahap pada 2027.

Pemerintah perlu memprioritaskan sektor kelistrikan guna meminimalkan guncangan langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

"Langkah ini bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan transformasi struktural agar ketahanan energi nasional tidak terus-menerus tersandera oleh volatilitas harga komoditas dunia," tutyr Fabby.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stok BBM di Indonesia dalam kondisi aman. Stabilitas fiskal juga dinilai terjaga.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” papar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Airlangga mebyatakan kondisi global saat ini membuka peluang percepatan transformasi ekonomi.

Baca juga: Aturan Baru BBM Subsidi: Mobil Pribadi Maksimal Beli 50 Liter, Angkutan Umum Boleh Lebih

Pemerintah menyiapkan paket kebijakan delapan butir transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan tersebut mencakup penerapan work from home (WFH), pengurangan perjalanan dinas, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Lainnya, mendorong penggunaan transportasi publik dan efisiensi energi.

Aktivitas ekonomi tetap dijaga agar tidak terganggu. Sejumlah sektor strategis dan layanan publik tetap berjalan normal. Sektor pendidikan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh.