Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu

Kompas.com, 6 April 2026, 19:46 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprediksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 akan lebih mengancam dibandingkan 2025. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyebut hal itu dikarenakan musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang.

"Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang, oleh karena itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun 2025, padahal tahun 2026 ini akan lebih mengancam kita. Oleh karena itu, perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api," ujar Raja Juli dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga April 2026 telah terdeteksi kemarau dini di sejumlah daerah seperti Riau dan Kalimantan Barat. Pola yang terjadi pun dinilai masih sama, yakni praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat ataupun perusahaan.

Baca juga: Titik Panas Karhutla Kalbar Melonjak di Tengah Ancaman Godzilla El Nino

Menurut Raja Juli, metode ini dianggap sebagai cara mudah dan murah untuk membuka lahan meski berisiko tinggi memicu kebakaran hutan.

"Kita tahu, bagaimana kalau asap sudah mengepung kota kerugiannya luar biasa, kesehatan masyarakat, sekolah berhenti, logistik, transportasi, airport semua tutup, ini jangan sampai terjadi. Dari pihak pemerintah, kami terus melakukan koordinasi sudah ada satu apel siap siaga di Riau yang dipimpin Menko Polkam," ungkap dia.

Penegakan hukum terkait pelanggaran kebakaran hutan telah dilakukan. Sebanyak 12 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat telah diterapkan pengawasan dan dikenakan sanksi administratif.

Baca juga: Waspada, Ancaman Kebakaran Hutan di Indonesia Lebih Berat Saat Musim Kemarau 2026

Sejauh ini, pemerintah mengandalkan data saintifik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai langkah mitigasi, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Menurut Raja Juli, OMC tak hanya digelar saat kebakaran hutn saja, melainkan juga untuk pembahasan pada lahan gambut guna mencegah karhutla.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kemhut mencatat luas karhutla periode Januari-Februari 2026 seluas 32.637 hektar.

Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut antara lain Kalimantan Barat (10.601 hektar), Riau (4.440 hektar), Sulawesi Tengah (3.797 hektar), Lampung (3.314 hektar), dan Kalimantan Tengah (1.975 hektar).

Puncak Musim Kemarau 

Sementara itu, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau berada pada fase netral. Pemodelan iklim menunjukkan ENSO dapat berkembang menjadi fase El Nino pada semester kedua 2026.

"Kita akan memasuki musim kemarau ya Mulai di April-Mei, puncaknya nanti di Agustus, kemudian nanti berakhir di bulan September hingga awal Oktober. Tahun ini kemarau akan datang lebih cepat dan lebih panjang Dan dengan hujan rata-rata itu di bawah normal Ini dibandingkan musim kemarau selama 30 tahun terakhir, maka kondisi hujan kira-kira akan lebih rendah" papar Faisal.

BMKG melaporkan hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7 persen zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Sementara itu, pantauan website Sipongi dengan Satelit NASA-Terra/Aqua periode 1 Januari-5 April 2026 menunjukkan 702 hotspot atau titik panas. Di periode yang sama tahun 2025 jumlah hotspot sebanyak 125 titik, terjadi kenaikan 577 titik.

Diperkirakan luas areal karhutla pada periode 1-31 Maret 2026 mencapai 10.175, dengan rincian wilayah tertinggi yaitu Riau (8.858 hektar), diikuti Kalimantan Barat (1.134 hektar), Kalimantan Tengah (34 hektar), Nusa Tenggara Timur (32 hektar), dan Kepulauan Riau (37 hektar).

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Pemerintah
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Swasta
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
LSM/Figur
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Swasta
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
Pemerintah
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau