JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprediksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 akan lebih mengancam dibandingkan 2025. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyebut hal itu dikarenakan musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang.
"Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang, oleh karena itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun 2025, padahal tahun 2026 ini akan lebih mengancam kita. Oleh karena itu, perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api," ujar Raja Juli dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga April 2026 telah terdeteksi kemarau dini di sejumlah daerah seperti Riau dan Kalimantan Barat. Pola yang terjadi pun dinilai masih sama, yakni praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat ataupun perusahaan.
Baca juga: Titik Panas Karhutla Kalbar Melonjak di Tengah Ancaman Godzilla El Nino
Menurut Raja Juli, metode ini dianggap sebagai cara mudah dan murah untuk membuka lahan meski berisiko tinggi memicu kebakaran hutan.
"Kita tahu, bagaimana kalau asap sudah mengepung kota kerugiannya luar biasa, kesehatan masyarakat, sekolah berhenti, logistik, transportasi, airport semua tutup, ini jangan sampai terjadi. Dari pihak pemerintah, kami terus melakukan koordinasi sudah ada satu apel siap siaga di Riau yang dipimpin Menko Polkam," ungkap dia.
Penegakan hukum terkait pelanggaran kebakaran hutan telah dilakukan. Sebanyak 12 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat telah diterapkan pengawasan dan dikenakan sanksi administratif.
Baca juga: Waspada, Ancaman Kebakaran Hutan di Indonesia Lebih Berat Saat Musim Kemarau 2026
Sejauh ini, pemerintah mengandalkan data saintifik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai langkah mitigasi, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Menurut Raja Juli, OMC tak hanya digelar saat kebakaran hutn saja, melainkan juga untuk pembahasan pada lahan gambut guna mencegah karhutla.
Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kemhut mencatat luas karhutla periode Januari-Februari 2026 seluas 32.637 hektar.
Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut antara lain Kalimantan Barat (10.601 hektar), Riau (4.440 hektar), Sulawesi Tengah (3.797 hektar), Lampung (3.314 hektar), dan Kalimantan Tengah (1.975 hektar).
Sementara itu, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau berada pada fase netral. Pemodelan iklim menunjukkan ENSO dapat berkembang menjadi fase El Nino pada semester kedua 2026.
"Kita akan memasuki musim kemarau ya Mulai di April-Mei, puncaknya nanti di Agustus, kemudian nanti berakhir di bulan September hingga awal Oktober. Tahun ini kemarau akan datang lebih cepat dan lebih panjang Dan dengan hujan rata-rata itu di bawah normal Ini dibandingkan musim kemarau selama 30 tahun terakhir, maka kondisi hujan kira-kira akan lebih rendah" papar Faisal.
BMKG melaporkan hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7 persen zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.
Sementara itu, pantauan website Sipongi dengan Satelit NASA-Terra/Aqua periode 1 Januari-5 April 2026 menunjukkan 702 hotspot atau titik panas. Di periode yang sama tahun 2025 jumlah hotspot sebanyak 125 titik, terjadi kenaikan 577 titik.
Diperkirakan luas areal karhutla pada periode 1-31 Maret 2026 mencapai 10.175, dengan rincian wilayah tertinggi yaitu Riau (8.858 hektar), diikuti Kalimantan Barat (1.134 hektar), Kalimantan Tengah (34 hektar), Nusa Tenggara Timur (32 hektar), dan Kepulauan Riau (37 hektar).
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya