Gasifikasi Dinilai Tak Cocok untuk Sampah Kota, BRIN Soroti Risiko PLTSa di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi gasifikasi dinilai belum cocok diterapkan untuk pengelolaan sampah padat perkotaan (municipal solid waste/MSW) di Indonesia yang umumnya masih tercampur.

Peneliti Ahli Utama Bidang Waste to Energy (WtE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wahyu Purwanta, mengatakan penerapan teknologi tersebut berisiko menghadapi kendala operasional ketika digunakan dalam skala besar.

“Kalau masih skala pilot mungkin berjalan mulus, tapi ketika sudah 1.000 ton per hari, perlu dievaluasi lagi,” ujar Wahyu dalam webinar Waste to Energy dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Jumat (18/4/2026).

Baca juga: 34 Proyek WtE Dibangun Atasi Darurat Sampah, Green Jobs Terbuka untuk Berbagai Jurusan

Efisiensi jadi tantangan

Menurut Wahyu, secara teknis teknologi gasifikasi seperti yang diterapkan di PLTSa Benowo, Surabaya, masih mampu memusnahkan lebih dari 90 persen sampah. Namun, persoalan muncul pada efisiensi konversi energi menjadi listrik.

Padahal, listrik yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk sampingan, tetapi juga berperan penting dalam menopang keberlanjutan bisnis proyek.

Penurunan output listrik dari desain awal dapat berdampak langsung terhadap kelayakan operasional pembangkit, terutama karena model bisnis PLTSa saat ini masih bergantung pada *tipping fee* atau biaya pengolahan sampah yang dibayarkan pemerintah daerah.

“Ketergantungan pada tipping fee menunjukkan masih adanya kerentanan dari sisi fiskal,” kata dia.

Gasifikasi butuh sampah homogen

Wahyu menjelaskan, teknologi gasifikasi bekerja dengan memanaskan sampah dalam kondisi minim oksigen untuk menghasilkan *syngas* yang relatif lebih bersih dibandingkan insinerasi.

Namun, teknologi ini memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap sampah campuran seperti yang umum ditemukan di Indonesia.

Gasifikasi membutuhkan sampah dengan karakteristik homogen, kering, dan telah dicacah secara seragam. Jika tidak terpenuhi, risiko gangguan operasional seperti pembentukan kerak hingga *shutdown* menjadi tinggi.

Sebagai perbandingan, teknologi insinerasi dinilai lebih adaptif terhadap kondisi sampah campuran karena dapat langsung membakar sampah tanpa perlu pemilahan ketat di hulu.

Namun, teknologi ini memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, terutama untuk instalasi pengendalian emisi gas buang (flue gas treatment).

Baca juga: Ada Sejumlah Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Implementasikan WtE

Selain itu, efisiensi listrik dari insinerasi juga sangat dipengaruhi oleh kadar air dalam sampah. Sampah yang terlalu basah dapat menurunkan performa pembangkitan energi.

Di luar aspek teknologi, Wahyu menekankan pentingnya perhitungan pasokan sampah yang realistis dalam studi kelayakan proyek WtE.

Ia menilai banyak pemerintah daerah masih lemah dalam penyediaan data yang akurat, sehingga studi kelayakan sering kali hanya berbasis asumsi.

“Sampel kadang hanya diambil tiga hari, padahal kota harus benar-benar tahu berapa pasokan sampah yang realistis,” ujar dia.

Ia juga menyoroti data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dalam beberapa kasus tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun, sehingga perlu diverifikasi kembali di lapangan.

Dengan kondisi persampahan yang masih tercampur dan belum terkelola optimal di hulu, Wahyu menilai pemilihan teknologi pengolahan sampah harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Tanpa dukungan data yang kuat dan sistem pengelolaan yang matang, proyek WtE berisiko tidak optimal, baik dari sisi teknis maupun keekonomian.