Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ledakan Populasi Ikan Sapu-Sapu Jadi Alarm Pencemaran Sungai Ciliwung

Kompas.com, 23 April 2026, 10:45 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Yusli Wardiatno menilai lonjakan populasi ikan sapu-sapu menjadi pertanda pencemaran berat di Sungai Ciliwung. Diketahui, spesies invasif itu tengah diberantas lantaran mendominasi sungai-sungai di Jakarta.

“Saat ini, ikan sapu-sapu adalah spesies yang paling mudah ditemukan di Ciliwung, seolah-olah sungai tersebut memang miliknya. Dominasi ini menunjukkan perubahan mendasar pada kondisi sungai, yang menyebabkan hilangnya keragaman ikan air tawar lokal yang sebelumnya dikenal tinggi di sungai-sungai di Jawa,” kata Yusli dalam keteeangannya, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Pakar IPB Beberkan Cara Berantas Lonjakan Populasi Ikan Sapu-sapu

Ia menambahkan bahwa berkurangnya ikan lokal bukan sekadar karena kalah bersaing, tetapi juga lingkungan sungai sudah berubah drastis. Ciliwung telah lama menanggung beban limbah domestik, industri, dan limpasan perkotaan.

Yusli menyebut, sejumlah penelitian menunjukkan adanya kandungan logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri di air serta sedimen sungai.

Berbeda dengan ikan lokal yang tidak dirancang untuk hidup di lingkungan tercemar, ikan sapu-sapu justru diuntungkan.

Sebab, ikan ini mampu bertahan dalam kondisi oksigen rendah, air keruh, dan lingkungan yang tidak layak huni bagi spesies lain.

Baca juga: Daftar 40 Spesies Baru yang Dilindungi, Ada Hyena hingga Hiu

Perbaikan Sungai

Menurut dia, penangkapan ikan sapu-sapu untuk dimanfaatkan guna menekan populasinya harus dilakukan dengan hati-hati.

Ikan yang hidup di perairan tercemar dapat mengakumulasi logam berat di dalam jaringan tubuhnya, dengan kadar melampaui ambang batas aman untuk konsumsi.

“Risiko kesehatan juga tetap ada meskipun ikan diolah menjadi produk non pangan seperti pakan, pupuk, atau bahan industri. Logam berat berpotensi kembali masuk ke rantai makanan atau terserap tanaman melalui pupuk jika proses pengolahannya tidak benar-benar bersih,” tutur dia.

Oleh karena itu, pemanfaatannya harus disertai pengawasan ketat, mulai dari lokasi penangkapan, cara pengolahan, hingga jaminan keamanan produk akhir.

Di samping itu, dia menekankan akar masalah spesies asing seperti sapu-sapu sering kali bermula dari ikan peliharaan yang dilepas ke alam.

Tindakan ini memicu masalah ekologis yang sulit dikembalikan karena spesies asing dapat berkembang tanpa kendali.

“Mengendalikan sapu-sapu melalui penangkapan massal dan pemanfaatan ekonomi hanyalah solusi sementara," jelas Yusli.

Baca juga: Konsep Daun, Cara Masyarakat NTT Paham Daerah Aliran Sungai

"Persoalan dominasi sapu-sapu tidak cukup dijawab dengan hal tersebut, melainkan harus disertai dengan perbaikan kualitas sungai dan perubahan perilaku masyarakat, terutama kesadaran untuk tidak melepas spesies asing ke alam,” imbuh dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pembersihan sungai dan saluran air di lima wilayah kota administrasi, Jumat (17/4/2026).

Sebanyak 68.800 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat 6,98 ton berhasil ditangkap. Ikan-ikan itu dikubur hidup-hidup untuk mencegah dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku pangan oleh warga.

Pemprov DKI berencana menghadirkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) khusus yang akan rutin membersihkan ikan sapu-sapu

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Dampak Kekeringan, Perancis Batasi Pemakaian Air di 70 Persen Wilayahnya
Pemerintah
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Integrasi Keberlanjutan, Praktik Baik Bangunan Hijau Sektor FMCG dan Farmasi
Swasta
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
Kisah Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas
LSM/Figur
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Coca-Cola Sediakan Drop Box Botol PET di 20 Gerai M Mart
Swasta
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
Pemerintah
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau