Konferensi APS III 2026, Menggali Etnosains untuk Transformasi Pembangunan Papua

KOMPAS.com - Upaya menata masa depan Papua membutuhkan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Keselarasan ini menjadi kunci agar program pembangunan menyentuh aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya jembatan komunikasi kuat, kebijakan yang bersifat sentralistik dikhawatirkan akan kehilangan konteks dan relevansi dengan karakteristik unik sosial-budaya masyarakat Papua.

Terkait hal itu, komunitas Analisis Papua Strategis (APS) berkomitmen mempercepat pembangunan di Tanah Papua sesuai semangat Otonomi Khusus dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo.

Konferensi APS III 2026 (27-29/5/2026) yang digelar Gedung PYCH (Papua Youth Creative Hub) Kota Jayapura, Provinsi Papua, akan membahas Inovasi Pembangunan Etnosains Papua dalam mendukung berbagai implementasi kebijakan pembangunan dengan semangat partisipasi tinggi dari masyarakat Papua secara mandiri.

Konferensi ini membuka 10 Forum tematik berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor, antar lain Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Transportasi, Multimoda dan Konektivitas, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, Forum Pertanian dan Perkebunan, Forum Ketenagaankerjaan dan Forum Perikanan dan kelautan serta Forum Ekonomi dan Bisnis.

Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom menyampaikan konferensi APS III merupakan keberlanjutan dari Konferensi I tahun 2022 di Kab. Biak dan Konferensi II tahun 2023 di Kab. Jayapura Provinsi Papua.

Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi; pemerintah pusat di Kementerian Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat adat, agama, dan keterwakilan perempuan dan kepemudaaan serta kewirausahaan.

"Kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam," ungkap Laus Deo Calvin Rumayom.

Dalam dua dekade implementasi otsus Papua, lanjut Laus, berbagai capaian telah diraih dengan tantangan meminimalkan gap pembangunan wilayah pesisir dan pegunungan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi.

Baca juga: Perkuat Konektivitas Digital di Indonesia Timur, TelkomGroup Resmikan Kabel Laut PukPuk sebagai Gerbang Penghubung Indonesia-Papua Nugini

"Di tengah dinamika global, transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Papua berada pada titik krusial untuk menentukan arah pembangunannya," jelas Laus Deo.

Dia menyampaikan, pendekatan pembangunan berbasis etnosains menawarkan alternatif solusi yang menjembatani kearifan lokal dengan inovasi modern, tambah Laus yang juga sebagai Founder APS dan APS Center for Delepoment and Global Studies.

Papua jadi pusat pertumbuhan Indonesia Timur

DOK. APS Ketua Panitia Konferensi APS Ketiga, Dr. Richard Patty bersama Advisor APS Ps. Catto Mauri didampingi Ketua Umum APS Laus Deo Calvin Rumayom dan Sekretaris Jenderal APS Willem Thobias Fofid

Ketua Panitia Konferensi APS III, Richard Patty menambahkan seiring itu, semangat kebersamaan dalam membangun Tanah Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memiliki posisi yang sangat strategis melihat Papua khususnya Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, juga sebagai ruang interaksi dan sentra ekonomi.

Ia menjelaskan, konferensi ini merupakan kelanjutan komitmen APS CDGS (Analysis Papua Strategic Center for Development and Global Studies) sebagai lembaga think thank yang telah cukup lama.

"Juga untuk selalu menghasilkan kajian berbasis bukti (evidence-based) yang menjadi rujukan pengambil kebijakan, tambah Richard yang juga sebagai Direktur APS CDGs, lembaga riset yang berada dalam APS Global Community," jelasnya.

Ketua APS Kota Jayapura yang juga Sekretaris Panitia Konferensi APS III 2026, Ps. Catto Mauri, menyampaikan, Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki keunikan tersendiri dalam konteks pembangunan nasional.

"Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya yang tinggi, dan posisi geostrategi yang penting, Papua memerlukan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan," pesan Catto Mauri.

Catto menambahkan, masyarakat adat Papua telah lama mengembangkan sistem pengetahuan lokal adaptif di antaranya; pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi, sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, hingga tata kelola sosial yang menjunjung keadilan.

"Sistem pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjawab tantangan global," jelasnya.

Konferensi APS III rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber utama; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjutak.

Hadir juga jejaring komunitas global APS luar negeri seperti Jepang, Malaysia dan Australia serta beberapa negara-negara tetangga lainnya, seperti Sasakawa Peace Foundation, Food and Agriculture Organization of the United Nation/FAO-UN, Yamagata-Papua Friendship Association PT. Freeport Indonesia.

Selain itu Konferensi APS III mengundang praktisi dari K/L teknis, seperti Kementerian Ketenagakerjaan & Kementerian Perhubungan, serta juga dari akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Cenderawasih, Universitas Negeri Papua dan Politeknik Pelayaran Sorong.

Baca juga: Papua Punya 11 Blok Migas, Produksi Gas 2.000 MMSCFD, Minyak 14.000 Barrel

Konferensi juga melibatkan para tokoh gereja dan agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, termasuk Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Asosiasi MRP se-Tanah Papua, DPR dan DPD.

Sekretaris Jenderal Analisis Papua Strategis, Willem Thobias Fofid, menambahkan yang akan hadir pada Konferensi APS III 2026, akan dibuka oleh Mugiyanto Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat sebagai Keynote Speaker yang sering disapa KDM dan juga hadir para undangan serta keterwakilan masyarakat dan komunitas melalui forum-forum.