RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW

‎

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia perlu berinvestasi ke Research and Development (R&D) dalam mengembangkan teknologi Battery Energy Storage System (BESS) untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) sekaligus hilirisasi nikel.

Dengan berinvestasi ke R&D, Indonesia tidak sekadar mengekor pada perkembangan teknologi global dan mulai memperkuat daya saing baterai berbasis nikel, Nickel Manganese Cobalt (NMC).

‎‎Melalui investasi ke R&D, Indonesia bisa mengembangkan keunggulan NMC dibandingkan Lithium Iron Phosphate (LFP) dalam mendukung program PLTS 100 GW, yang mana pada gilirannya, hilirisasi nikel dapat ikut mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Konsumsi Nikel untuk Baterai EV Diprediksi Melonjak 218 Persen pada 2035
‎
‎"Dulu orang bilang NMC terbaik karena lebih ‎energy density (kepadatan energinya) lebih tinggi dibanding dibanding LFP. Namun LFP juga sudah masuk ke BESS  dengan energy density-nya sama seperti nikel sekarang. Jadi tinggal mana yang lebih efisien saja," ujar Associate Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma kepada Kompas.com, Senin (25/5/2026).
‎
‎Ia menganggap, program PLTS 100 GW sebagai salah satu peluang untuk pengembangan R&D dalam mendukung ekosistem BESS berbasis nikel. Indonesia harus berkomitmen mengalihkan setidaknya 10 persen produksi nikel dalam negeri untuk menyokong program PLTS 100 GW.

Jika sudah menjadi terdepan dalam R&D untuk BESS berbasis nikel, maka Indonesia dapat ikut mendikte perkembangan teknologi global.
‎
‎"Kalau pemerintah aja nggak berani trial and error di proyek yang mereka support, ya jangan harap market akan ngikutin mereka. Berarti... berarti harus dimulai dari ini untuk mengembangkan baterai terutama BESS ya," tutur Zuhdi.

‎Rantai pasok energi bersih

Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan bahwa nikel dari dalam negeri tidak berhenti sebagai komoditas ekspor atau produk setengah jadi. Pemerintah hendak mendorong investasi nikel bergerak lebih ke produk turunan lanjutan, seperti bahan baku baterai, komponen industri hijau, sampai manufaktur produk akhir.
‎
‎Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian, M. Rudy Salahuddin menyebut, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam membangun ekosistem industri hijau.

Nikel merupakan salah satu mineral kunci dalam rantai pasok baterai, terutama karena karakteristiknya yang mendukung energy density yang tinggi. Artinya, baterai berbasis nikel mampu menyimpan energi lebih besar dalam ukuran yang relatif lebih ringkas, sehingga penting untuk pengembangan EV dan sistem penyimpanan energi.

Baca juga: Permintaan Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik Dinilai Masih Prospektif
‎
‎"Pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program PLTS 100 gigawatt, sehingga peran nikel menjadi semakin strategis. PLTS menghasilkan listrik dari sinar matahari yang sifatnya intermiten, sehingga membutuhkan BESS untuk menyimpan energi pada saat produksi listrik tinggi dan menyalurkan kembali ketika dibutuhkan," ujar Rudy dalam diskusi Mendorong Hilirisasi Nikel Indonesia Menjadi Mesin Pemerataan Nilai Tambah dan Pertumbuhan Industri Hijau.

‎Ia berharap, nikel dari dalam negeri dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri baterai kendaraan listrik (EV), BESS PLTS, dan ekosistem industri hijau yang lebih kuat.
‎
‎Menurut Rudy, pengendalian investasi smelter di bagian hulu melalui PP 28 2025 bukan sekadar pembatasan belaka, melainkan langkah untuk mengarahkan pemanfaatan cadangan nikel secara lebih strategis.

‎Secara spesifik, pembatasan tersebut mencakup investasi baru untuk smelter yang menghasilkan produk antara lain seperti Nickel Pig Iron (NPI), Ferronickel, Nickel Matte, dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).
‎
‎Dengan demikian, smelter berteknologi RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace), yang umumnya menghasilkan NPI atau Ferronickel, maupun smelter berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) yang berhenti pada produk MHP, diarahkan untuk tidak lagi menjadi tujuan akhir investasi.

‎"Pada akhirnya, hilirisasi nikel harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi baru yang lebih berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai ‎pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global," ucapnya.‎