KOMPAS.com - Caroline Mawombedzi didiagnosis menderita malaria pada Desember 2025 lalu, saat tinggal di Burma Valley, sebuah komunitas pertanian yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Mutare, kota terbesar ketiga di Zimbabwe.
Pada pertengahan Mei 2026, putrinya yang berusia lima tahun juga didiagnosis menderita malaria oleh petugas kesehatan dari wilayah Chishakwe usai mengalami sakit kepala parah dan gangguan bagian perut.
Mawombedzi mengaku tidak sanggup membeli alat untuk tindakan pencegahan malaria, meski putrinya sudah menerima perawatan.
“Saya menganggur. Saya tidak mampu membeli kelambu. Kami sudah bertahun-tahun tidak tidur di bawah kelambu,” ucapnya, dilansir dari Aljazeera, Kamis (28/5/2026).
Baca juga: Mengapa Penyakit Malaria di Indonesia Sulit Dikendalikan? Ini Penjelasan Pakar UGM
Seorang petugas kesehatan dari wilayah Chishakwe, Virginia Chakandinakira mengatakan, alat diagnostik malaria dan obat-obatan saat ini langka. Ia baru menerima alat tes dan obat-obatan pada bulan Februari 2026, dengan persediaan terbatas hanya untuk komunitas dengan prevalensi kasus malaria yang tinggi.
“Dulu saya sering mendapatkan banyak alat tes malaria dan obat-obatan. Tetapi, pada tahun 2025, mereka tidak memberikannya lagi. Saya merujuk semua orang yang menunjukkan gejala malaria ke klinik Chitakatira (pemukiman pedesaan yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Chishakwe) terdekat,” ujar Chakandinakira.
Pemotongan pendanaan Amerika Serikat (AS) untuk berbagai program pembangunan di Zimbabwe, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), sejak Donald Trump terpilih sebagai presiden telah memperburuk wabah malaria.
Berdasarkan laporan pengawasan mingguan Program Pengendalian Malaria Nasional Kementerian Kesehatan Zimbabwe, kasus malaria melonjak dari 36.000 pada Januari-April 2025, menjadi 65.399 selama periode yang sama tahun 2026. Jumlah kematian juga meningkat tajam dari 85 orang pada Januari-April 2025, menjadi 174 orang selama periode yang sama tahun 2026.
Krisis iklim mendorong penyebaran malaria dan penyakit menular melalui vektor lainnya di seluruh Afrika. Kenaikan suhu global akibat krisis iklim suhu memungkinkan malaria menyebar ke daerah dataran tinggi, yang dulunya kurang rentan terhadap wabah.
Zimbabwe mengalami El Niño pada 2023-2024, dan sebaliknya mengalami curah hujan lebat terjadi selama tahun 2025 dan 2026.
Kepala program kesehatan di Save the Children Zimbabwe, Thomas Chuchu mengaitkan lonjakan kasus malaria saat ini dengan curah hujan lebat selama musim 2025–2026.
Hujan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan nyamuk. Khususnya, di provinsi-provinsi yang sudah endemik, seperti Mashonaland Central, Manicaland, Mashonaland East, dan Mashonaland West,”
“Dampak hujan lebat kemungkinan diperparah oleh melemahnya sistem pencegahan, termasuk berkurangnya cakupan penggunaan kelambu, keterlambatan kegiatan pengendalian vektor, berkurangnya pengawasan masyarakat, dan tantangan dalam pengujian dan pengobatan tepat waktu setelah penghentian ZAPIM (Program Bantuan Zimbabwe dalam Malaria yang disokong dana dari AS),” tutur Chuchu.
Baca juga: Kabupaten Sigi Jadi Laboratorium Adaptasi Perubahan Iklim
Syeda Tullu Bukhari dari Kampus Mbita milik International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe) mengatakan, krisis iklim memperburuk kasus malaria di Kenya, dengan mengubah pola curah hujan secara dramastis.
Secara tradisional, ada perbedaan musim hujan panjang dan pendek yang dipisahkan oleh periode kering. Sekarang, musim-musim itu bercampur.
Misalnya, pada 2025, tidak ada jeda antara musim hujan panjang dan pendek selama hampir delapan bulan, yang memicu genangan air sebagai kondisi ideal untuk perkembangbiakan nyamuk.
Musim hujan yang lebih panjang berarti musim malaria yang lebih panjang. Yang lebih mengkhawatirkan, malaria menyebar ke beberapa bagian Kenya utara yang secara historis hanya mengalami wabah musiman.
Hubungan antara malaria dan kerawanan pangan bersifat langsung. Jika seorang petani tidak dapat bekerja selama musim tanam yang kritis, maka keluarganya dapat kehilangan pendapatan dan makanan untuk tahun itu.
Baca juga: Wujudkan Papua Tengah Bebas Malaria, Gubernur Meki: 93 Persen Kasus Malaria Terjadi di Papua
Ketika biaya yang besar dikeluarkan akibat malaria terjadi pada ribuan rumah tangga, tentunya akan berdampak terhadap pendidikan, mata pencaharian, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
“Malaria bukan hanya masalah kesehatan. Ini adalah masalah pembangunan," ucapnya, dilansir dari Food Tank.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya