Di Balik Lonjakan PDRB Morowali, Seberapa Merata Manfaat Hilirisasi Nikel?

KOMPAS.com – Dalam satu dekade terakhir, Kabupaten Morowali telah menjelma sebagai simbol keberhasilan hilirisasi nikel di Indonesia.

Perekonomian kabupaten ini tumbuh signifikan. Hal ini terlihat dari Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang melonjak hampir 25 kali lipat, dari Rp 7,55 triliun pada 2014 menjadi Rp 188,86 triliun pada 2025.

Dengan rerata PDRB 21,36 persen, Morowali menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kendati demikian, penurunan kemiskinan tidak terjadi secepat dan sebesar kenaikan rerata PDRB tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan, juga masih menjadi yang terendah di provinsi tersebut.

Memang tidak bisa dimungkiri, Morowali mengalami transformasi ekonomi besar-besaran. Sebelum “booming” nikel, kabupaten di pesisir timur Sulawesi Tengah ini bertumpu pada sektor primer, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Kini, sektor industri pengolahan dan pertambangan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, industri pengolahan menyumbang 73,5 persen terhadap total PDRB Morowali.

Pendapatan per kapita juga terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali naik 9,06 persen pada 2025 dengan nilai Rp 621,817 juta.

Sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,12 menjadi 74,70 dan penduduk miskin turun dari 13,75 persen menjadi 10,38 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPK) menyusut dari 5,08 persen menjadi 2,81 persen pada periode yang sama.

Baca juga: APNI: Penerapan ESG Industri Nikel Harus Dimulai dari Tambang

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengatakan, hilirisasi nikel memberikan manfaat nyata bagi daerahnya. Aktivitas ekonomi masyarakat bergeliat serta pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dari Rp 394,95 miliar pada 2022 menjadi Rp 913,81 miliar pada 2025.

“Dampaknya sangat terasa. Perputaran ekonomi meningkat, UMKM ikut tumbuh, dan PAD bertambah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membangun berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Perusahaan juga berkontribusi membangun infrastruktur yang belum dapat dibiayai pemerintah daerah,” kata Iksan saat ditemui Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Iksan melanjutkan, peningkatan PAD memungkinkan pembangunan di wilayahnya lebih merata. Sebagai contoh, pendapatan dari Kecamatan Bahodopi, pusat aktivitas hilirisasi melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di wilayah lain melalui mekanisme pemerataan anggaran pemerintah daerah.

Dampak serupa juga dirasakan masyarakat Bahodopi. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Bahodopi Ibansi mengatakan, keberadaan kawasan industri membuka peluang kerja yang sebelumnya terbatas bagi masyarakat setempat.

“Dari segi ekonomi, masyarakat itu ada perubahan, ada kenaikan. Kemudian dari segi lapangan kerja, yang tadinya lapangan kerja di sini terbatas, dengan adanya kawasan industri, masyarakat sudah bisa mendapat lapangan pekerjaan di perusahaan,” kata Ibansi kepada Kompas.com.

Selain bekerja di perusahaan, sebagian warga juga memanfaatkan keberadaan kawasan industri dengan membuka rumah kos, ruko, penginapan, hingga usaha perdagangan.

Perusahaan, lanjutnya, juga turut menjalankan program CSR berupa pembangunan sarana-prasarana, bantuan pendidikan, serta dukungan dana bagi pembangunan infrastruktur desa.

Baca juga: Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel

Pertumbuhan tinggi, pemerataan masih tertinggal

Jika dilihat dari sejumlah indikator sosial dan ekonomi, manfaat hilirisasi nikel memang sudah terasa di Morowali. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya inklusif.

Dalam periode 2023-2025, Morowali mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi 15,91 persen per tahun. Namun, tingkat kemiskinan hanya turun dari 12,31 persen menjadi 10,38 persen. Di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tengah yang hanya tumbuh sekitar 3-4 persen per tahun, penurunan kemiskinan yang terjadi relatif setara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya terkonversi menjadi pengurangan kemiskinan secara proporsional.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah Prof Ahlis Djirimu mengatakan, fenomena tersebut berkaitan dengan paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, belum sepenuhnya bergeser menuju pertumbuhan yang berkeadilan.

“Fenomena ini dapat menggerus tatanan hidup masyarakat apabila strategi pembangunan yang diterapkan belum menyentuh akar masalah sosial ekonomi masyarakat,” jelas Ahlis lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Senin (6/7/2026).

Baca juga: Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel