Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPB Kembangkan Empat Varietas Cabai Superpedas Lokal Pertama Indonesia

Kompas.com, 15 Juli 2026, 09:05 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – IPB University berhasil mengembangkan empat varietas cabai superpedas, habanero lokal pertama di Indonesia yang telah resmi terdaftar di Kementerian Pertanian dan memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Keempat varietas tersebut adalah Tabia Sala 1 IPB, Margi 2 IPB, Tabia Sala Oranye IPB, dan Tabia Sala Kuning IPB. Varietas ini dikembangkan oleh Guru Besar Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University, Prof Muhamad Syukur, bersama tim penelitinya.

"Pada dasarnya cabai habanero di Indonesia itu belum ada. Baru ada Katokkon Sayang dari Sulawesi Selatan yang terdaftar. Jadi, yang mendapat perlindungan varietas pertama kali untuk jenis habanero adalah rakitan kami dari IPB University," ujar Prof Syukur dikutip dari ipb.ac.id, Rabu(15/7/2026).

Baca juga: Ahli IPB: Sukun Layak Jadi Superfood Lokal Andalan Masa Depan

Menurut dia, salah satu keunggulan utama varietas tersebut terletak pada tingkat kepedasannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan cabai rawit biasa. Tingkat kepedasan cabai diukur menggunakan satuan Scoville Heat Units (SHU).

Varietas Tabia Sala 1 IPB memiliki warna merah dengan tingkat kepedasan mencapai 1 juta hingga 1,3 juta SHU. Sementara itu, Margi 2 IPB, Tabia Sala Oranye IPB, dan Tabia Sala Kuning IPB memiliki tingkat kepedasan berkisar 350.000 hingga 500.000 SHU, masing-masing dengan warna buah peach, oranye, dan kuning.

Adaptif di iklim tropis

Selain tingkat kepedasan, Prof Syukur mengatakan varietas tersebut dirancang agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis Indonesia.

Ia menjelaskan, cabai habanero impor umumnya memiliki daya adaptasi yang rendah ketika dibudidayakan di Indonesia. Karena itu, tim peneliti mengembangkan varietas yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan lokal sekaligus memiliki ketahanan terhadap penyakit keriting kuning.

Benih keempat varietas tersebut kini telah didiseminasikan sehingga dapat diakses petani untuk dikembangkan secara lebih luas.

Prof Syukur menilai cabai habanero lokal memiliki peluang dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga industri pengolahan dan pasar ekspor.

Menurut dia, tingkat kepedasan yang tinggi membuat penggunaan cabai menjadi lebih efisien dalam industri pangan. Salah satu perusahaan pengolahan di Bogor, misalnya, telah menunjukkan minat memanfaatkan varietas tersebut sebagai bahan baku cabai bubuk.

Baca juga: Kerugian Ekonomi Akibat Makanan Tak Aman Masih Tinggi, BPOM Gandeng IPB Jalankan KKN Tematik

Selain itu, cabai habanero juga berpotensi memasuki pasar ekspor, salah satunya ke Korea Selatan sebagai bahan baku hot pack, produk penghangat tubuh yang digunakan saat musim dingin.

Pengembangan varietas tersebut dimulai sejak 2020 dan membutuhkan waktu sekitar enam tahun hingga memperoleh perlindungan varietas tanaman.

Prof Syukur mengatakan proses pemuliaan tanaman menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan pendanaan riset, lahan dan rumah kaca, ketersediaan tenaga pendukung, hingga fasilitas laboratorium untuk mengukur tingkat kepedasan cabai.

"Pertama tentu dana yang berkelanjutan. Kedua, lahan terbatas dan memerlukan rumah kaca. Ketiga, sumber daya manusia pendukung, mulai asisten pemulia, asisten lapangan hingga pegawai lapangan. Keempat, fasilitas pendukung seperti alat untuk analisis kepedasan yang mahal," ujarnya.

Prof Syukur merupakan salah satu pemulia tanaman di IPB University yang telah menghasilkan lebih dari 30 varietas cabai unggul.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Urutan Pesan yang Tepat Tingkatkan Keberhasilan Ajakan Peduli Lingkungan
Urutan Pesan yang Tepat Tingkatkan Keberhasilan Ajakan Peduli Lingkungan
Pemerintah
Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil
Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Limbah Beracun yang Sulit Terurai Ancam HAM di Seluruh Dunia
Limbah Beracun yang Sulit Terurai Ancam HAM di Seluruh Dunia
Pemerintah
BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan
BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan
LSM/Figur
78,3 Persen Petani dan Nelayan Akui Alami Gangguan Kesehatan Saat Bekerja di Tengah Panas
78,3 Persen Petani dan Nelayan Akui Alami Gangguan Kesehatan Saat Bekerja di Tengah Panas
LSM/Figur
Google Sepakati Pembelian Kredit Karbon Metana Terbesar dalam Sejarahnya
Google Sepakati Pembelian Kredit Karbon Metana Terbesar dalam Sejarahnya
Pemerintah
PBB Desak Negara-Negara Memperketat Aturan AI untuk Hindari Risiko Fatal
PBB Desak Negara-Negara Memperketat Aturan AI untuk Hindari Risiko Fatal
Pemerintah
Hutan Adat NTT Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Hutan Adat NTT Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Pemerintah
Bantu Pemulihan Gempa Flores, Musim Mas Gandeng PMI Sumatra Utara Bantu 2.000 Keluarga Terdampak
Bantu Pemulihan Gempa Flores, Musim Mas Gandeng PMI Sumatra Utara Bantu 2.000 Keluarga Terdampak
BrandzView
UN Women Rilis Pusat AI untuk Dorong Kesetaraan Gender di Era Digital
UN Women Rilis Pusat AI untuk Dorong Kesetaraan Gender di Era Digital
Pemerintah
Riset Sebut Polusi Udara Kota Turunkan Performa Pelari
Riset Sebut Polusi Udara Kota Turunkan Performa Pelari
Pemerintah
Terumbu Karang di Bali Terus Memburuk, Wisata Berkelanjutan Kunci Pemulihan
Terumbu Karang di Bali Terus Memburuk, Wisata Berkelanjutan Kunci Pemulihan
Pemerintah
Lindungi Negara Kepulauan, PBB Adopsi Deklarasi Kenaikan Permukaan Air Laut
Lindungi Negara Kepulauan, PBB Adopsi Deklarasi Kenaikan Permukaan Air Laut
Pemerintah
Dunia Terancam Gagal Capai Target Perlindungan Lautan 2030
Dunia Terancam Gagal Capai Target Perlindungan Lautan 2030
Pemerintah
Seni dan Budaya Bisa Jadi Kunci Aksi Iklim yang Inklusif
Seni dan Budaya Bisa Jadi Kunci Aksi Iklim yang Inklusif
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau