Pos Lintas Batas Negara Diharapkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terluar

KOMPAS.com – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diarahkan menjadi lebih dari sekadar pintu perlintasan resmi Indonesia–Malaysia.

Pemerintah ingin menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka akses pasar, memperkuat konektivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Nunukan merupakan salah satu kabupaten strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Kedekatan geografis menjadikan perdagangan lintas batas sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, sementara potensi sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian masih membutuhkan dukungan infrastruktur serta konektivitas lebih baik agar memiliki daya saing lebih tinggi.

Komitmen tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Siti Metrianda Akuan, saat meninjau dua alternatif lokasi pembangunan PLBN Seimanggaris, Selasa (21/7/2026).

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dari aspek kondisi lahan, aksesibilitas, konektivitas lintas batas, hingga potensi pengembangan kawasan ekonomi yang akan terintegrasi dengan wilayah perbatasan Malaysia.

Menurut Nurdin, pembangunan PLBN harus dipandang sebagai bagian dari strategi membangun kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Gerbang Negara harus menjadi tempat bertemunya kedaulatan dan kesejahteraan. Negara hadir menjaga batas negara, tetapi pada saat yang sama harus membuka ruang tumbuhnya perdagangan, investasi, lapangan kerja, dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perbatasan," ujarnya.

BNPP RI saat ini masih mengkaji lokasi yang paling layak secara teknis maupun strategis agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat terintegrasi dengan entry-exit point di wilayah Malaysia.

"Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris. Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia sehingga sistem perlintasan kedua negara dapat terhubung secara terpadu," kata Nurdin.

Selain memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta Pemerintah Malaysia, BNPP juga mendorong pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo).

Potensi ekonomi perbatasan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu motor ekonomi Kalimantan Utara. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Nunukan pada 2024 mencapai Rp40,54 triliun dan tumbuh 4,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, serta transportasi yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan konektivitas wilayah.

Di sisi lain, Kabupaten Nunukan memiliki lebih dari 21.600 rumah tangga usaha pertanian, yang menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor agribisnis. Infrastruktur logistik dan akses pasar yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat sekaligus memperluas peluang investasi di kawasan perbatasan.

Meski kondisi sosial ekonomi terus menunjukkan perbaikan, tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.

BPS mencatat angka kemiskinan Kabupaten Nunukan pada Maret 2025 sebesar 5,27 persen atau sekitar 11,81 ribu jiwa.

Karena itu, penguatan konektivitas kawasan perbatasan dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Menurut Nurdin, pembangunan PLBN Seimanggaris harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pasar, layanan publik, dan peluang usaha.

"Ukuran keberhasilan pembangunan PLBN bukan hanya berdirinya bangunan fisik, tetapi ketika petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat perbatasan memperoleh akses yang lebih mudah untuk menjual produknya, memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta memiliki peluang ekonomi yang semakin luas," ujarnya.

Terhubung koridor ekonomi regional

BNPP RI juga mengarahkan pembangunan PLBN Seimanggaris agar menjadi bagian dari koridor ekonomi Kalimantan Utara yang terhubung dengan kawasan kerja sama subregional Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Kawasan Gerbang Negara nantinya diharapkan terhubung dengan sentra perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan crude palm oil (CPO), budidaya rumput laut, sektor perikanan, Pelabuhan Sei Ular, serta jaringan logistik regional sehingga mampu memperluas akses perdagangan lintas batas.

"Selama ini kita sering berhenti melihat peluang hanya sampai Tawau. Padahal Kalimantan Utara memiliki peluang terhubung dengan jaringan ekonomi yang lebih luas melalui Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, hingga Filipina dalam kawasan BIMP-EAGA. Perspektif regional ini harus dibangun agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan," kata Nurdin.

Baca juga: Dikeluhkan karena Kumuh dan Bau, Underpass Perbatasan Bandung Mulai Ditata Jadi Etalase Daerah

Ke depan, BNPP akan terus mengawal penyelesaian readiness criteria, penetapan titik perlintasan bersama Malaysia, kesiapan lahan, penyusunan rencana kawasan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

PLBN Seimanggaris juga diharapkan berkembang sebagai Gerbang Negara modern yang tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.