Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 23 Juli 2026, 11:25 WIB
Hotria Mariana,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

MOROWALI, KOMPAS.com – Azmi Alatas masih ingat betul ketika kelompok tani di Morowali, Sulawesi Tengah, menerima bantuan dari sebuah perusahaan. Alih-alih memperoleh benih, pompa air, atau peralatan pertanian, mereka justru mendapatkan panci berukuran besar.

Bantuan itu akhirnya dikembalikan. Bukan karena para petani menolak program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), melainkan mereka tidak memahami manfaatnya bagi persoalan yang selama ini mereka hadapi.

"Kami kembalikan karena kami tidak memahami apa manfaatnya bagi petani," ujar Sekretaris Gerakan Petani Indonesia Menggugat (Gapit) itu kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).

Bagi Azmi, pengalaman tersebut mencerminkan tantangan pembangunan di Morowali hari ini. Di tengah pertumbuhan pesat hilirisasi nikel di sana, masyarakat memang menerima berbagai program pembangunan. Sayangnya, tidak semua program disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar mereka rasakan.

Padahal, masyarakat Morowali pada dasarnya tidak mempersoalkan kehadiran industri nikel. Sebab, investasi telah membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta menghadirkan berbagai peluang usaha baru.

Hanya saja, mereka belum punya ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan ikut menentukan arah pembangunan di wilayah tempat mereka tinggal. Bagaimanapun, dampak perubahan yang dirasakan setiap kelompok masyarakat tidak selalu sama.

Baca juga: Di Balik Lonjakan PDRB Morowali, Seberapa Merata Manfaat Hilirisasi Nikel?

Di pesisir Bahodopi, misalnya, perubahan paling nyata dirasakan para nelayan.

Sudah lebih dari satu dekade Maja (56) meninggalkan kampung halamannya di Pulau Menui demi mencari nafkah sebagai nelayan di pesisir Bahodopi.

Saat pertama datang pada 2013, dengan hanya memancing di sekitar bibir pantai Bahodopi, ia dapat membawa pulang lebih dari 10 kg ikan kakap dalam semalam. Kini, cerita itu tinggal kenangan.

Menurut Maja, sedimentasi dan dugaan pencemaran di pesisir mengubah ekosistem laut sehingga hasil tangkapan terus menurun.

"Dulu, (dalam) satu malam itu masih bisalah kami kasih depan istri hasil penjualan ikan. Sekarang, jangankan satu kilo atau dua kilo, dapat dua ekor saja sudah alhamdulillah," ujar Maja saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/6/2026).

Penurunan hasil tangkapan membuat Maja beralih profesi menjadi pengemudi ojek laut. Dengan perahu kayu miliknya, ia kini mengangkut penumpang ataupun barang dari kapal yang berlabuh menuju daratan.

Ketua Komunitas Nelayan Morowali Tasdik mengatakan, sebelum hilirisasi berkembang, nelayan umumnya cukup melaut sekitar tiga hingga empat mil dari bibir pantai. Kini, mereka harus berlayar lebih dari 12 mil untuk memperoleh ikan.

Perubahan itu membuat biaya operasional melaut meningkat hampir tiga kali lipat, dari sekitar Rp 50.000-Rp 75.000 menjadi Rp 150.000-Rp 200.000 untuk sekali melaut.

Itu pun harus menggunakan kapal dan mesin yang lebih besar agar mampu menjangkau wilayah tangkap baru. Bagi sebagian besar nelayan tradisional, kebutuhan tersebut sulit dipenuhi. Akibatnya, semakin banyak nelayan meninggalkan profesinya.

"Jumlah nelayan menurun sekali. Banyak yang pindah. Di KTP masih tercatat nelayan, tapi pekerjaannya bukan nelayan lagi," tutur Tasdik kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).

Baca juga: Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel

Dikutip dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali 2025, produksi perikanan laut di pusat hilirisasi nikel ini memang menurun. Pada 2023, jumlahnya hasil tangkapan mencapai 37.775 ton. Lalu, menurun menjadi 33.449 ton pada 2024.

Tak hanya produksi, nilai tukar nelayan juga anjlok, dari 104,4 pada 2023 menjadi 93,22 pada 2024. Angka di bawah 100 menunjukkan bahwa nelayan mengalami kerugian karena pengeluaran melaut lebih besar dari pendapatan.

Salah satu nelayan di Morowali, Maja (56), yang terdampak oleh perkembangan kawasan industri nikel hingga membuatnya beralih profesi demi menyambung hidup.KOMPAS.com/HOTRIA MARIANA Salah satu nelayan di Morowali, Maja (56), yang terdampak oleh perkembangan kawasan industri nikel hingga membuatnya beralih profesi demi menyambung hidup.

Benteng terakhir pertanian Morowali

Cerita hampir mirip juga dirasakan petani, meski dengan tantangan berbeda. Masih dikutip dari sumber yang sama, produktivitas padi turun dari 42.583 ton pada 2022 menjadi 26.940 ton pada 2023.

Pertanian jagung pun demikian, produktivitasnya turun dari 4.937,22 ton pada 2022 menjadi 684,7 ton pada 2023.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau