Bappenas: Saatnya Menuju Pembangunan Regeneratif

JAKARTA, KOMPAS.com – Lima abad lalu, dunia datang ke Nusantara Timur untuk mencari pala. Rempah-rempah itu menjadikan kepulauan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia.

Namun, di balik kejayaan tersebut, Indonesia hanya menjadi penghasil bahan mentah, sementara sebagian besar nilai tambah justru dinikmati bangsa lain.

Pelajaran sejarah itulah yang kini dijadikan pijakan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan nasional.

Baca juga: Negara-negara di ASEAN Mulai Terapkan Standar Sustainability Report

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Indonesia tidak boleh lagi mengulang pola lama, yakni mengekspor kekayaan alam tanpa menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Hutan yang menghasilkan rempah itu berada di negeri ini, masyarakat yang membudidayakannya juga berada di negeri ini. Akan tetapi, sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan justru dinikmati di tempat lain," ujar Febrian dalam Lestari Summit 2026 di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi soal seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, melainkan bagaimana mengolahnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

Febrian mencontohkan komoditas nikel yang kini menjadi salah satu mineral strategis dunia seiring berkembangnya industri kendaraan listrik.

"Semua bicara tentang electric vehicle dan Indonesia juga berkomitmen menjadi pusat industri nikel," katanya.

Melalui hilirisasi, pemerintah ingin memastikan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan

Namun, menurut Febrian, hilirisasi saja tidak cukup. Ia menilai daya saing Indonesia ke depan juga akan ditentukan oleh kemampuan menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

Selama ini, keberlanjutan kerap dipandang sebagai beban biaya atau penghambat pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurut dia, justru aspek tersebut akan menjadi keunggulan dalam persaingan global.

"Keberlanjutan bukanlah tentang memperlambat pembangunan, melainkan tentang peningkatan kualitas pembangunan," ujarnya.

Lebih jauh, Bappenas kini mulai mendorong paradigma Pembangunan Regeneratif (regenerative development), yakni pendekatan yang tidak hanya menjaga kondisi lingkungan tetap lestari, tetapi juga memulihkan dan memperbaikinya.

Baca juga: Menentukan Strategi Pembangunan Global setelah Agenda SDGs 2030

Dalam konsep tersebut, pembangunan tidak cukup hanya mempertahankan kualitas hutan, laut, atau tanah, melainkan harus meninggalkan kondisi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

"Pembangunan regeneratif mengajukan satu pertanyaan mendalam: apakah setiap generasi mampu mewariskan fondasi yang lebih kuat daripada yang mereka terima dari generasi sebelumnya?" kata Febrian.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memperbaiki kualitas lingkungan dan memperkuat ketahanan sumber daya alam.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, pemerintah juga menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Transisi menuju ekonomi hijau dan digital diperkirakan akan mengubah kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan talenta dinilai menjadi syarat agar Indonesia mampu bersaing.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI), data geospasial, dan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

‎