Ekonomi Lesu, Rekrutmen Karyawan Keberlanjutan Ternyata Tetap Stabil

KOMPAS.com - Berdasarkan survei global terbesar terhadap para praktisi keberlanjutan, perusahaan-perusahaan secara umum tetap mempertahankan investasi mereka di bidang keberlanjutan.

Padahal, saat ini mereka sedang menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan politik. Di sisi lain, para pekerja profesional di bidang ini makin sering dihadapkan pada prioritas bisnis yang saling berbenturan serta aturan hukum yang makin rumit.

Hal ini terungkap dalam survei berjudul 2026 Sustainability Census ini diterbitkan oleh perusahaan rekrutmen Acre dan konsultan SLR.

Melansir Eco Business, Senin (27/7/2026) survei melibatkan 2.340 profesional dari 76 negara meningkat jauh dibandingkan survei pertamanya pada tahun 2007 yang hanya diikuti 281 responden dari Inggris.

Hal ini membuktikan betapa pesatnya perkembangan profesi keberlanjutan selama dua dekade terakhir.

Sebagian besar responden survei ini berasal dari negara-negara maju, dengan porsi terbesar di Inggris (40 persen), Amerika Utara (28 persen), dan Eropa daratan (19 persen).

Sementara itu, kawasan Asia-Pasifik menyumbang 7 persen, Afrika dan Timur Tengah 3 persen, serta Amerika Selatan dan Tengah 2 persen.

Baca juga: Studi: Karyawan Proaktif Ber-EQ Tinggi Punya Kinerja Lebih Baik

Kenaikan anggaran keberlanjutan di perusahan

Hampir dua pertiga dari peserta survei mengatakan bahwa anggaran keberlanjutan di tempat kerja mereka meningkat atau tetap sama dalam 12 bulan terakhir, dengan 25 persen di antaranya melaporkan adanya kenaikan anggaran.

Walaupun 27 persen sempat mengalami pemotongan anggaran, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi tetap mendukung program keberlanjutan meski sedang menghadapi tekanan biaya.

Pertumbuhan jumlah tim juga cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan. Sebanyak 53 persen peserta menyampaikan bahwa ukuran tim mereka relatif tetap selama setahun terakhir, 29 persen melaporkan penambahan anggota tim, dan 17 persen menyebutkan jumlah tim mereka berkurang.

Para peserta menjelaskan bahwa peningkatkan anggaran ini utamanya didorong oleh makin pentingnya strategi keberlanjutan bagi perusahaan, makin banyaknya aturan dan kewajiban pelaporan dari pemerintah, serta investasi pada strategi, alat, dan platform data keberlanjutan yang baru.

Bagi perusahaan yang mengalami pemotongan anggaran, penyebab utamanya adalah penghematan biaya di seluruh area perusahaan, penurunan kinerja bisnis, perubahan prioritas, dan pengurangan jumlah karyawan.

Temuan ini muncul di tengah kondisi perusahaan yang harus mematuhi aturan pelaporan keberlanjutan yang makin rumit, sekaligus menghadapi tantangan politik terhadap program lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), terutama di Amerika Utara.

Lebih lanjut, menyeimbangkan tujuan keberlanjutan dengan prioritas bisnis lainnya menjadi tantangan terbesar bagi para pekerja di bidang ini ( 59 persen ), disusul oleh rumitnya mengelola aturan hukum yang ada (45 persen). Penolakan berbasis politik dan ideologi juga menjadi isu yang terus berulang, khususnya bagi peserta dari Amerika Utara.

Para peserta menilai komitmen perusahaan mereka terhadap isu keberlanjutan berada di angka rata-rata 7,3 dari 10. Namun, tingkat keyakinan bahwa perusahaan mampu mewujudkan janji-janji publik tersebut lebih rendah, yaitu di angka 6,8. Laporan ini menyebutkan hal itu menunjukkan masih adanya celah nyata antara janji manis dan tindakan di lapangan.

Profesi keberlanjutan berkembang pesat

Paul Burke, direktur teknis di SLR, menyampaikan bahwa profesi di bidang ini telah berkembang jauh lebih besar, lebih beragam, dan diisi oleh posisi-posisi yang lebih senior dibanding saat survei pertama kali dibuat. Meski begitu, prioritas utamanya relatif tetap sama.

Baca juga: Kurangi Macet dan Polusi, Astra Ajak Karyawan Gunakan Transportasi Umum

"Lonjakan jumlah peserta hingga delapan kali lipat menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan sektor ini," ujar Burke dalam laporan tersebut.

Keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan senior telah meningkat pesat selama dua dekade terakhir. Selain itu, perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan secara global menyempit menjadi 8,6 persen dari yang sebelumnya 14,9 persen pada survei lalu.

Meski begitu, Burke mengingatkan bahwa bidang profesi ini masih harus melangkah lebih jauh.

"Masih banyak yang harus dilakukan dan langkahnya perlu dipercepat. Jika tidak, janji-janji kita tentang kesetaraan di tempat kerja (DEI) akan dianggap cuma omong kosong dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujarnya.

Survei ini juga menemukan bahwa para pekerja di bidang keberlanjutan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat tinggi, di mana 64 persen di antaranya memegang gelar Magister.

Burke mencatat angka tersebut melonjak dibanding tahun 2007, dan bisa mencapai sekitar 70 persen jika menghitung mereka yang berpendidikan di atas S2. Namun, ia mempertanyakan apakah syarat pendidikan yang makin tinggi ini justru bisa menyulitkan orang baru untuk masuk ke bidang ini.

"Jika gelar S2 mulai jadi syarat wajib, apakah ini tidak berbahaya karena bisa menyulitkan orang untuk masuk dan membatasi pilihan orang-orang berbakat yang ada?" katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah tenaga kerja yang makin terspesialisasi ini justru berisiko terlalu fokus pada keahlian teknis keberlanjutan, sampai-sampai melupakan pemahaman bisnis secara umum.

Meskipun aturan dan tata kelola perusahaan telah berubah drastis selama dua dekade terakhir, survei menemukan bahwa para pekerja masih menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengurusi masalah yang sama seperti pada studi tahun 2007 lalu. Masalah tersebut meliputi pengurangan emisi karbon, perubahan iklim, dampak sosial, dan pembuatan laporan.

Investasi jangka panjang

Burke menyampaikan bahwa fokus yang terus menerus pada aksi iklim ini mencerminkan kesadaran perusahaan bahwa pengurangan emisi memang membutuhkan investasi jangka panjang yang konsisten.

Namun, ia juga menyebutkan bahwa pesatnya kewajiban pelaporan keberlanjutan makin sering dianggap hanya sekadar formalitas untuk memenuhi aturan, bukan sebagai pendorong perubahan yang nyata.

Baca juga: Survei Deloitte: Kesehatan Mental Jadi Prioritas Utama Pekerja Muda

"Aturan pelaporan yang terus bertambah dan berubah ini, meski membuka banyak lapangan kerja, makin dianggap sebagai beban biaya bisnis semata daripada pemicu perubahan," terangnya.

Survei ini juga menunjukkan bahwa posisi profesi keberlanjutan makin kuat dan diakui di dalam struktur perusahaan.

Jumlah pimpinan tingkat atas (C-suite) yang menggunakan gelar keberlanjutan naik hampir dua kali lipat antara tahun 2024 dan 2026, dari 2,6 persen menjadi 4,4 persen. Sebaliknya, porsi peran di tingkat analis justru menurun dibandingkan dua tahun lalu.

Sementara itu, penggunaan istilah "ESG" terus menurun. Secara global, istilah ESG hanya muncul di 12,5 persen nama jabatan tahun ini, turun dari 15 persen pada tahun 2024.

Istilah "sustainability" kini makin populer dan lebih disukai sebagai istilah umum. Perubahan ini paling terlihat di Amerika Serikat, di mana istilah ESG hanya muncul di 5,6 persen nama jabatan akibat adanya penolakan politik terhadap program-program ESG.

Keinginan untuk berpindah kerja juga tetap tinggi. Hampir 47 persen peserta merencanakan untuk pindah ke perusahaan lain dalam satu tahun ke depan, terutama demi mengejar kemajuan karier dan gaji yang lebih tinggi.