FPCI Desak Indonesia Percepat Target Net Zero Emission Jadi 2050

JAKARTA, KOMPAS.com – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendorong pemerintah mempercepat target Net Zero Emission (NZE) menjadi 2050 dengan mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca dan memperkuat implementasi transisi energi.

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengatakan dekade 2020–2030 merupakan periode paling menentukan untuk menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celsius sebagaimana target Perjanjian Paris.

"Kesempatan kita untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat hanya pada periode 2020–2030. Kalau kita baru mulai serius pada 2040 atau 2045, sudah tidak akan terkejar," ujar Dino dalam press briefing "Indonesia Net Zero Summit 2026", Rabu (29/7/2026).

Baca juga: Demi NZE 2060, RI Tak Boleh Korbankan Hutan dan Gambut untuk Transisi Energi

Menurut Dino, Indonesia perlu menetapkan target dekarbonisasi yang lebih ambisius. Ia berharap target NZE dapat dipercepat menjadi 2050, bahkan 2045 jika memungkinkan.

Saat ini Indonesia menargetkan pencapaian NZE pada 2060 atau lebih cepat, setelah sebelumnya menetapkan target pada 2070.

"Kami akan terus mendorong pemerintah untuk bergerak lebih cepat, lebih serius, memperkuat aksi, serta memperbaiki kebijakan dan regulasi," katanya.

Implementasi dinilai menjadi tantangan

Selain menetapkan target yang ambisius, Dino menilai pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan transisi energi berjalan konsisten.

Ia menyoroti bauran energi terbarukan Indonesia yang hingga kini masih berada di kisaran 11-12 persen, sementara target pemerintah mencapai 23 persen pada 2025.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat mempercepat transisi energi adalah merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

Namun, Dino mengingatkan bahwa berbagai program transisi energi sebelumnya kerap terhenti pada tahap perencanaan.

"Programnya bagus, targetnya juga bagus, tetapi sering kali tidak diikuti implementasi yang memadai," ujarnya.

Baca juga: Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT

Ia menambahkan, target pembangunan PLTS 100 GW memang tergolong besar, tetapi masih realistis apabila didukung komitmen kebijakan yang kuat.

Sebagai perbandingan, China mampu menambah kapasitas pembangkit surya sekitar 200 GW hanya dalam waktu enam bulan.

Indonesia didorong aktif dalam diplomasi iklim

Selain mempercepat transisi energi di dalam negeri, FPCI juga mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam diplomasi iklim internasional.

Menurut Dino, perubahan situasi geopolitik membuat banyak negara maju mengalihkan anggaran dari pendanaan iklim ke sektor pertahanan sehingga kepemimpinan baru dalam agenda iklim global menjadi semakin dibutuhkan.

"Negara-negara Barat saat ini lebih fokus pada persaingan geopolitik. Anggaran pertahanan mereka meningkat signifikan sehingga perhatian terhadap pendanaan iklim ikut bergeser," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut membuka peluang bagi negara-negara berkekuatan menengah (middle powers), termasuk Indonesia, untuk memperkuat kepemimpinan dalam menjaga kerja sama global di bidang iklim.

Menurut Dino, Indonesia memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Brasil, Australia, Jerman, dan Kanada dalam menjaga agenda aksi iklim tetap menjadi prioritas internasional.

"Perlu ada kelompok negara middle power yang mengambil alih kemudi. Indonesia mempunyai kapasitas untuk menjaga kerja sama global ini tetap berada pada jalurnya," ujarnya.

‎