Eksploitasi Air Tanah Persulit Mangrove Bantu Selamatkan Kawasan Pesisir

KOMPAS.com - Pendekatan berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS), seperti penanaman mangrove, dinilai tidak selalu mampu menyelamatkan kawasan pesisir yang mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) secara ekstrem.

Di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, laju amblesan tanah yang tinggi membuat mangrove gagal tumbuh sehingga diperlukan kombinasi antara solusi alami dan rekayasa teknik.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Heru Santosa, mengatakan keberhasilan solusi berbasis alam sangat bergantung pada kondisi fisik wilayah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pengelolaan Mangrove Nasional hingga 2055

Mangrove, misalnya, hanya dapat tumbuh optimal pada kawasan dengan siklus pasang surut yang masih normal.

"Kalau kita berbicara tentang green measures atau Nature-based Solutions, ada mangrove dan lamun. Namun, keduanya memerlukan kondisi lingkungan yang mendukung untuk tumbuh secara optimal. Dalam banyak kasus, mangrove tidak lagi dapat tumbuh ketika laju land subsidence sangat tinggi seperti di Sayung," ujar Budi dalam webinar, Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, kegagalan rehabilitasi mangrove di Sayung terjadi karena kawasan tersebut telah mengalami genangan air laut permanen akibat penurunan muka tanah.

Wilayah yang sebelumnya merupakan zona pasang surut berubah menjadi perairan yang terus tergenang sehingga syarat tumbuh mangrove tidak lagi terpenuhi.

Akibatnya, penanaman mangrove tanpa diikuti upaya memperbaiki kondisi fisik kawasan hanya akan berakhir gagal.

Budi menjelaskan, sebelum melakukan rehabilitasi pesisir, diperlukan intervensi teknis untuk menstabilkan elevasi daratan atau menangkap sedimen agar terbentuk kembali habitat yang sesuai bagi mangrove.

Solusi disesuaikan kondisi wilayah

Dalam pengamanan kawasan pesisir, Budi menilai tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk seluruh wilayah. Pilihan antara solusi berbasis alam, rekayasa lunak (soft measures), maupun infrastruktur keras harus disesuaikan dengan karakteristik geologi dan tingkat kerusakan masing-masing kawasan.

Pada wilayah dengan penurunan muka tanah yang masih rendah, rehabilitasi mangrove masih dapat menjadi pilihan utama.

Baca juga: Perkuat Nilai Tambah Ekonomi Mangrove, Perempuan Pesisir di Kaltara Dilatih Olah Hasil Tambak

Namun, di kawasan yang selisih elevasi daratan dan permukaan air laut sudah mencapai kondisi kritis, seperti Ancol hingga Pantai Mutiara di Jakarta, pendekatan berbasis alam tidak lagi memadai jika diterapkan sendiri.

Di kawasan seperti itu, pembangunan tanggul pantai, sheet pile, pintu air, hingga stasiun pompa menjadi kebutuhan untuk melindungi permukiman, kawasan industri, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi lainnya dari ancaman banjir rob.

Sebagai alternatif, BRIN mendorong penerapan pendekatan hibrida yang menggabungkan infrastruktur teknik dengan solusi berbasis alam.

Dalam skema ini, pemecah gelombang dibangun di bagian depan pantai untuk memperlambat arus dan menangkap sedimen. Sedimen yang terakumulasi secara bertahap membentuk daratan baru sehingga mangrove dapat ditanam pada area yang kembali memenuhi syarat tumbuh.

"Pendekatan ini memungkinkan struktur keras dan ekosistem mangrove saling melengkapi," kata Budi.

Dari sisi ekonomi, penanaman mangrove membutuhkan biaya investasi yang jauh lebih rendah dibandingkan pembangunan tanggul beton. Namun, manfaat perlindungan pesisir baru akan dirasakan setelah ekosistem berkembang selama bertahun-tahun.

Sebaliknya, infrastruktur keras membutuhkan investasi besar, tetapi mampu memberikan perlindungan dalam waktu relatif singkat. Konsekuensinya, manfaat ekologis yang dihasilkan sangat terbatas.

"Wilayah metropolitan, kawasan industri, pelabuhan, atau kawasan ekonomi khusus memang membutuhkan perlindungan melalui rekayasa teknik karena aktivitas ekonominya sangat tinggi," ujarnya.