WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi

KOMPAS.com - Sektor kesehatan global menyumbang sekitar 5 persen dari total emisi gas rumah kaca di bumi. Produk obat-obatan menyumbang porsi yang cukup besar melalui proses pembuatan, penyaluran, penggunaan, hingga pembuangannya.

Menurut WHO, emisi dari sektor farmasi melonjak hingga 77 persen antara tahun 1995 dan 2019.

Pada periode yang sama, emisi yang dihasilkan dari tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat dunia juga naik sebesar 49 persen.

Hal ini membuat industri obat-obatan menghadapi dua tekanan sekaligus yakni jejak karbon mereka yang terus membengkak dan kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya, dan gangguan rantai pasokan dapat mengancam produksi obat serta akses pasien untuk membelinya.

Melansir Sustainability Magazine, Sabtu (8/8/2026) itu mengapa kemudian WHO menerbitkan panduan industri global ini pada tahun 2026.

Dokumen yang diberi judul "Towards a greener pharmaceuticals' regulatory highway: a framework for regulators as enablers of decarbonisation" ini merupakan hasil akhir dari proses penyusunan yang sudah dimulai sejak tahun 2024.

Baca juga: Peringatan WHO: 92 Persen Populasi Global Akan Terdampak Kanker

Panduan ini disusun berdasarkan berbagai data dari penelitian ilmiah, diskusi dengan pihak-pihak terkait, pemantauan tren ke depan, serta hasil musyawarah di KTT Pengawas Global WHO pada bulan Juni 2026.

Bantu lembaga pengawas

Kerangka kerja farmasi baru dari WHO tersebut bertujuan untuk membantu lembaga pengawas mengurangi emisi industri obat-obatan, sekaligus memperkuat inovasi, ketahanan pasokan, dan akses obat bagi pasien.

Dr. Rogério Gaspar, Direktur Departemen Regulasi dan Prakualifikasi WHO, sangat yakin bahwa perubahan menuju industri obat yang ramah lingkungan ini sangat mungkin untuk diwujudkan.

"Pertanyaannya bukan lagi apakah penurunan emisi karbon di industri obat itu memungkinkan atau tidak. Tantangan sebenarnya adalah seberapa cepat dan adil kita bisa mewujudkannya," ujar Rogério.

Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana lembaga pengawas obat dapat menciptakan ruang bagi lahirnya inovasi baru, tanpa sedikit pun menurunkan standar kualitas, keamanan, dan keampuhan obat.

"Dengan memaksimalkan aturan yang sudah ada, lembaga pengawas dapat membantu menciptakan sistem farmasi yang lebih ramah lingkungan demi kebaikan manusia dan bumi," kata Rogério.

Kerangka kerja ini berjalan melalui tiga pilar utama, yaitu edukasi, standar aturan, dan inovasi regulasi.

Pilar pertama berfokus pada peningkatan pemahaman tentang isu iklim di kalangan lembaga pengawas obat.

Prinsip ramah lingkungan akan dimasukkan ke dalam program pelatihan regulasi yang sudah ada. Langkah ini bertujuan untuk membantu lembaga pengawas mengenali sumber emisi terbesar dari produk obat-obatan dan rantai pasokannya.

Pilar kedua berfokus pada penyelarasan standar internasional dalam mengukur, melaporkan, dan membandingkan tingkat emisi di industri obat-obatan.

WHO menilai bahwa standar data yang dipakai bersama, pemetaan titik penyumbang emisi terbesar, serta sistem laporan emisi secara sukarela dapat menciptakan keseragaman aturan. Hal ini sekaligus dapat mengurangi beban administratif bagi industri maupun lembaga pengawas.

Pilar ketiga mendorong lembaga pengawas untuk memanfaatkan aturan yang sudah ada agar bisa berdiskusi lebih awal dengan produsen yang sedang mengembangkan inovasi ramah lingkungan.

Kerangka kerja ini menekankan penggunaan aturan yang sudah ada untuk mempercepat hadirnya teknologi ramah lingkungan, tanpa mengurangi standar kualitas, keamanan, dan keampuhan obat sedikit pun.

Pendekatan digital dan berkelanjutan

WHO menyoroti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu contoh sukses. Antara tahun 2023 hingga 2025, BPOM menjalankan proyek percontohan informasi produk elektronik, yaitu mengganti kertas petunjuk obat cetak dengan label digital yang bisa diakses melalui kode QR.

Inisiatif ini memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah ada sebelumnya.

Hasilnya, penggunaan kertas, pencetakan, dan kebutuhan distribusi berhasil dikurangi. Ini membuktikan bahwa modernisasi aturan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses informasi produk.

Kerangka kerja ini mengutamakan pemulihan dan transisi menuju bebas emisi yang adil. Setiap negara anggota WHO harus dapat berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.

Baca juga: Emisi Sektor Farmasi Meningkat Dua Kali Lipat dalam 24 Tahun

WHO menegaskan bahwa upaya penurunan emisi ini tidak boleh sampai merusak keterjangkauan harga obat, ketahanan pasokan, maupun keadilan akses obat bagi masyarakat.

Transisi ini harus mendukung para produsen dan lembaga pengawas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga syarat-syarat ramah lingkungan tidak menjadi penghambat inovasi atau batasan untuk masuk ke pasar.

Dr. Delese Mimi Darko, Direktur Jenderal African Medicines Agency, menggambarkan lembaga pengawas sebagai perancang sistem.

"Dengan memasukkan prinsip ramah lingkungan ke dalam aturan kita, kita dapat mendukung inovasi, memperkuat produksi lokal, dan membangun sistem kesehatan yang lebih tahan krisis sehingga pasien tetap bisa mendapatkan produk medis yang berkualitas, aman, dan ampuh," kata Delese.

WHO menyimpulkan bahwa perubahan menuju industri obat yang lebih ramah lingkungan harus dilakukan secara adil dan merata. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan teknologi, pembiayaan yang berkelanjutan, serta kerja sama antarnegara akan menjadi fondasi agar setiap negara dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari masa depan industri farmasi yang lebih hijau.