Kemenkes: Gejala Cemas dan Depresi Anak Meningkat Seiring Usia, Tertinggi di Jenjang SMA

Guru didorong jadi pertolongan pertama psikologis

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tingginya persentase gejala kecemasan dan depresi pada peserta didik SMP dan SMA perlu menjadi perhatian dalam penguatan layanan kesehatan jiwa.

Menurut Budi, hasil CKG menunjukkan pentingnya memperkuat deteksi dini kesehatan mental anak dan remaja, termasuk melalui lingkungan sekolah.

"Masalah mental tinggi di SMA ya Bu, SMP SMA. Kalau SD enggak. Sekarang kelihatan anak-anak sekarang tuh mental health-nya lebih aware," ujar Budi.

Indikasi masalah kejiwaan tersebut diperoleh melalui instrumen skrining Self Reporting Questionnaire (SRQ-20).

Namun, Budi menilai penggunaan istilah medis dalam instrumen skrining masih dapat menjadi kendala bagi anak ketika mengungkapkan kondisi psikologis mereka.

Karena itu, Kemenkes akan menyederhanakan instrumen skrining dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Pertanyaan, misalnya, dapat diarahkan pada pengalaman yang lebih dekat dengan keseharian anak, seperti kesulitan tidur atau rasa cemas dalam beberapa minggu terakhir.

Budi juga menyoroti keterbatasan jumlah psikolog klinis di Puskesmas. Pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut dinilai membutuhkan waktu yang panjang.

Sebagai alternatif, ia mendorong penguatan kapasitas guru, khususnya wali kelas, agar mampu memberikan pertolongan pertama psikologis kepada siswa.

Baca juga: Tanoto Foundation: Employability Mahasiswa Harus Diasah sejak Menempuh Pendidikan Tinggi

"Guru walinya yang diajarkan. Nah nanti kami bisa konsultasi. Guru walinya dikasih P3K Psikologis (Pertolongan Pertama pada Kesehatan Psikologis). Nah itu dibikin modulnya, diajarin aja ke guru-guru wali agar cepat langsung bisa jalan," ucapnya.

Menurut Budi, wali kelas dapat menjadi salah satu pintu pertama bagi siswa untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Dengan pembekalan kemampuan dasar, guru diharapkan dapat mengenali gejala awal dan memberikan pendampingan sebelum siswa memperoleh penanganan lebih lanjut.

Selain melalui sekolah, Kemenkes juga mempertimbangkan layanan konsultasi kesehatan jiwa secara daring. Layanan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi remaja yang lebih nyaman berkomunikasi melalui platform digital atau merasa enggan datang langsung ke fasilitas kesehatan.

"Bikin yang online-online saja agar anak-anak muda ini bisa konsultasi online. Karena mereka lebih suka online daripada kita nyiapin psikolog klinis di Puskesmas bisa 20 tahun itu 10 tahun," ujar Budi.

Stigma hambat tindak lanjut

Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rini Handayani mengatakan, persoalan kesehatan jiwa anak juga berkaitan dengan penggunaan gawai dan interaksi di media sosial.

Namun, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tindak lanjut setelah anak menjalani skrining.

Menurut Rini, meskipun CKG telah membantu menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa sejak dini, tidak semua hasil skrining kemudian dilanjutkan dengan konsultasi atau penanganan oleh tenaga profesional.

Salah satu hambatan utamanya adalah stigma di lingkungan keluarga.

"Kadang-kadang orang tua itu malu untuk menyampaikan kondisi anaknya. Seakan-akan kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu identik dengan 'gila', padahal tidak seperti itu," tutur Rini.

Karena itu, hasil CKG tidak semestinya berhenti pada angka skrining. Temuan gejala kecemasan dan depresi perlu menjadi pintu masuk untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, pendampingan di sekolah, serta akses terhadap layanan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja.

‎