Harga Minyak Naik, APBN Tertekan, Saatnya Indonesia Percepat Energi Bersih

KOMPAS.com – Krisis geopolitik di Timur Tengah kian menunjukkan betapa besar ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor.

Ketika harga minyak dunia melonjak, anggaran negara ikut tertekan karena subsidi energi membengkak. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

Sepanjang semester I 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) bergejolak hingga di level tertinggi 117,31 dollar AS per barrel pada April 2026.

Meski kembali turun menjadi 83,45 dollar AS per barrel pada Juni 2026, lonjakan ICP tetap membebani APBN. Pemerintah sendiri menetapkan asumsi ICP sebesar 70 dollar AS per barrel dalam APBN 2026.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, setiap kenaikan 1 dollar AS per barrel berpotensi memperlebar defisit APBN hingga Rp 6,8 triliun.

Tekanan fiskal pun semakin besar ketika pelemahan rupiah terjadi secara bersamaan. Setiap depresiasi Rp 100 terhadap dollar AS diperkirakan menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun.

Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF Green Transition Initiative Andry Satrio Nugroho mengatakan, kenaikan ICP dan pelemahan rupiah secara bersamaan menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi meningkat.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi kembali sudah mencapai Rp 233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun. Realisasinya naik 44,4 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Kalau kita kurangi antara apa yang kita terima dan apa yang kita belanjakan, tetap saja sebetulnya boncos. Ini jadi salah satu titik krusial dari sisi fiskal,” ujar Andry di Kompas.com Talks bertajuk “Urgensi Reformasi Subsidi Energi demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi” yang digelar Kompas Institute, Selasa (21/7/2026).

Percepat transisi energi bersih

Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi dunia tidak terlepas dari tingginya impor minyak dan LPG.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (kl) per tahun, sementara produksi minyak domestik berada di kisaran 600.000 barrel per hari.

Untuk LPG, kebutuhan nasional sekitar 8,3 juta ton per tahun, sedangkan produksi nasional baru mencapai 1,6 juta ton.

Selama kebutuhan BBM dan LPG masih dipenuhi dari luar negeri, gejolak geopolitik akan selalu berdampak terhadap kondisi ekonomi domestik.

Ketergantungan impor tersebut, lanjut Eddy, membuat ketahanan energi tidak cukup hanya dinilai berdasarkan ketersediaan pasokan. Keandalan pasokan ketika rantai distribusi internasional terganggu juga perlu menjadi perhatian.

“Sekarang hari ini bicaranya bukan availability of supply, melainkan reliability of supply. Tersedia atau tidak, bisa diandalkan atau tidak impornya,” ujar Eddy pada acara sama.

Oleh karena itu, ia pun mendorong percepatan peningkatan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Eddy mengatakan, penggunaan energi hijau kini menjadi salah satu pertimbangan utama investor global ketika menanamkan modal.