Swasembada Energi dan Janji Net Zero Emissions

DALAM perjalanan dari London menuju Edinburgh, kereta yang Saya tumpangi mengalami gangguan listrik. Suasana gerbong langsung berubah.

Banyak penumpang sibuk mencari colokan karena baterai ponsel tinggal sedikit. Ada yang khawatir tiket digital tidak bisa dibuka, ada juga yang kesulitan menghubungi keluarga.

Namun, ada sebagian penumpang tetap tenang. Mereka membawa power bank yang sudah diisi penuh sebelum berangkat.

Power bank memang tidak membuat listrik kembali menyala, tetapi setidaknya membuat orang tidak langsung panik.

Peristiwa kecil itu mengingatkan Saya pada cara kita melihat ketahanan energi. Indonesia tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik di Timur Tengah. Namun, kita bisa kendalikan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi.

Karena itu, bagian paling menarik dari RAPBN 2027, menurut Saya, bukan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, melainkan cara pemerintah mendefinisikan swasembada energi.

Pemerintah menyebut bahwa mulai 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan beralih pada produksi diesel B50. Penghematan devisa diperkirakan mencapai sekitar Rp 170 triliun.

Dari sisi ketahanan energi, ini jelas langkah penting. Indonesia memang terlalu lama rentan terhadap naik turunnya harga minyak dunia.

Namun, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah swasembada energi cukup diukur dari berkurangnya impor BBM?

Atau justru ukuran yang lebih penting adalah apakah ekonomi Indonesia semakin tidak bergantung pada energi fosil?

Pertanyaan ini penting karena target Net Zero Emissions (NZE) 2060 tetap dipertahankan. Dalam dokumen Second NDC, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menuju NZE dan peningkatan porsi energi terbarukan hingga 70-72 persen pada 2060.

Di saat yang sama, dunia sedang berubah cepat. Konflik di Timur Tengah kembali memengaruhi pasar energi.

Harga energi menjadi sulit diprediksi. Banyak negara mulai melihat transisi energi bukan sekadar urusan lingkungan, tetapi juga urusan keamanan ekonomi.

IEA mencatat semakin banyak negara mempercepat efisiensi energi, elektrifikasi, dan investasi energi terbarukan setelah serangkaian krisis energi beberapa tahun terakhir.

Mereka tidak ingin terlalu bergantung pada komoditas yang harganya bisa berubah karena perang atau gangguan pasokan.

Indonesia sebenarnya punya logika yang sama. Hanya saja arah kebijakannya kadang terlihat campur aduk.

RAPBN 2027 masih mengalokasikan subsidi BBM tertentu sekitar 20 juta kiloliter. Pada saat yang sama, pemerintah juga berbicara tentang reformasi subsidi dan penguatan belanja produktif.

Menurut Saya, persoalannya bukan apakah subsidi harus dihapus mendadak. Itu tidak realistis. Persoalannya adalah ke mana arah subsidi tersebut bergerak.

Apakah kita terus memakai ruang fiskal untuk menahan harga energi fosil, atau mulai menggunakannya untuk membuat masyarakat lebih tahan terhadap gejolak energi?

Contohnya sederhana. Anggaran besar bisa dipakai untuk terus menahan harga BBM ketika harga minyak naik. 

Namun, sebagian anggaran itu juga bisa dipakai untuk mempercepat transportasi publik listrik, jaringan pengisian kendaraan listrik, efisiensi energi rumah tangga, atau pengembangan energi surya dan penyimpanan energi.

Hasilnya memang tidak langsung terasa dalam satu tahun anggaran. Namun, ketika krisis energi berikutnya datang, ketergantungan terhadap minyak akan lebih kecil.

Di sinilah hubungan RAPBN 2027 dan NZE 2060 menjadi penting.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan energi yang cukup, stabil, dan terjangkau. Pemerintah juga memasukkan pengembangan 100 GW energi surya sebagai salah satu transformasi besar nasional.

Arah ini menjanjikan, tetapi pembangkit bersih saja tidak cukup. Kalau transportasi, industri, dan rumah tangga masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, emisi dan kerentanan energi akan tetap tinggi.

Karena itu, ukuran keberhasilan transisi energi seharusnya tidak berhenti pada berapa gigawatt pembangkit terpasang. Yang lebih penting adalah apakah konsumsi energi fosil dalam aktivitas ekonomi sehari-hari mulai turun secara nyata.

B50 punya manfaat dari sisi pengurangan impor solar. Namun, B50 tidak otomatis sama dengan NZE. Manfaat iklimnya bergantung pada keseluruhan rantai produksinya, termasuk penggunaan lahan dan proses produksinya.

Saya melihat ada tiga hal yang sering tercampur dalam diskusi energi: swasembada energi, ketahanan energi, dan transisi energi.

Swasembada berarti mampu memenuhi kebutuhan energi dari dalam negeri. Ketahanan berarti mampu bertahan saat terjadi guncangan pasokan atau harga. Transisi berarti bergerak menuju sistem energi rendah emisi. Ketiganya bisa saling mendukung, tetapi tidak selalu otomatis sejalan.

Indonesia punya peluang besar. Potensi surya, panas bumi, hidro, dan pasar domestik kita sangat besar.

Namun, peluang itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Investor akan melihat apakah arah kebijakan energi tetap sama dalam jangka panjang, bukan hanya dalam satu periode anggaran.

RAPBN 2027, menurut Saya, sudah menunjukkan kesadaran terhadap tantangan global. Pemerintah mencoba menghubungkan pertumbuhan, ketahanan energi, dan transformasi ekonomi dalam satu paket.

Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ketahanan energi yang dibangun hari ini justru menciptakan ketergantungan baru pada energi fosil untuk puluhan tahun ke depan.

Indonesia tentu perlu mengurangi impor BBM. Namun, dalam dunia yang semakin tidak pasti, tujuan yang lebih besar seharusnya adalah membuat ekonomi Indonesia semakin sulit diguncang oleh gejolak energi global.

Kalau hanya berhenti pada penghematan devisa, kita mungkin berhasil mengurangi impor hari ini.

Kalau berhasil mempercepat elektrifikasi, efisiensi, dan energi terbarukan, dampaknya bisa jauh lebih besar: pertumbuhan tetap berjalan, ruang fiskal lebih sehat, dan target NZE tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Bagi Saya, di situlah perbedaan antara sekadar mengisi tangki bahan bakar dan benar-benar membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap krisis.