OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial

KOMPAS.com - Indonesia tengah membangun ekosistem nilai ekonomi karbon (NEK) yang mencakup perdagangan emisi, kredit karbon, dan pajak karbon secara bersamaan.

Direktur Direktorat Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lufaldy Ernanda mengatakan, pembangunan ekosistem tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan proses pembelajaran yang panjang.

Menurut dia, Indonesia memilih mengembangkan seluruh instrumen utama NEK secara bersamaan, yakni Emission Trading System (ETS) atau Sistem Perdagangan Emisi, kredit karbon, dan pajak karbon.

Baca juga: ASEAN Didorong Selaraskan Harga Karbon agar Tak Kehilangan Potensi Pendapatan

"Itu besar dan membutuhkan kurva pembelajaran yang sangat panjang (mengembangkan ETS dan carbon credit). Dan Anda tahu apa? Indonesia mengambil seluruh ekosistem tersebut sekaligus. Seperti, pasar karbon yang paling kompleks dan paling rumit di dunia. Ya, tapi kita sudah ada di sini," ujar Lufaldy, Selasa (6/10/2026).

Dalam arsitektur tersebut, ETS diarahkan terutama pada sektor energi dan industri yang menjadi sumber emisi, sedangkan kredit karbon dikembangkan antara lain melalui sektor kehutanan yang memiliki potensi solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS).

Lufaldy mengatakan, pengembangan ETS dan kredit karbon akan menjadi salah satu tahapan penting dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Menghubungkan pasar primer dan sekunder

Selain membangun instrumen perdagangan karbon, pemerintah juga perlu memastikan keterhubungan antara pasar primer dan pasar sekunder.

Pasar primer terkait dengan pencatatan dan verifikasi kegiatan serta emisi melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sementara itu, perdagangan di pasar sekunder dilakukan melalui Bursa Karbon yang berada dalam pengawasan OJK.

"Pasar tersebut butuh koneksi antara pasar primer dan sekunder, mereka harus bisa berbicara satu sama lain. Itulah sebabnya SRN PPI dihubungkan dengan Bursa Karbon," kata Lufaldy.

Menurut dia, keterhubungan kedua sistem tersebut penting agar aktivitas di hulu dapat terhubung dengan mekanisme perdagangan dan pembiayaan di pasar.

Pembiayaan proyek karbon

Tantangan lain berada pada sisi pembiayaan. Lufaldy mengatakan, pengembangan kredit karbon berkualitas membutuhkan modal sejak tahap awal, mulai dari pengembangan proyek hingga penyusunan metodologi dan proses verifikasi.

"Merestorasi 100 hektare lahan mungkin butuh 1.000 dollar AS. Tapi jika targetnya 1 juta hektare, itu butuh modal yang masif. Kita sangat membutuhkan sektor perbankan untuk menyediakan pendanaan," ujar dia.

Karena itu, menurut Lufaldy, perbankan perlu memiliki metrik untuk menilai kelayakan dan risiko proyek karbon sebelum memberikan pembiayaan.

Pengembangan proyek juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari bank, pengembang proyek, auditor independen hingga perusahaan asuransi.