RI Didorong Perkuat Daur Hidup Mineral Kritis

KOMPAS.com - Indonesia perlu memperkuat ketersediaan data penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) mineral kritis sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus mendukung pengembangan industri baterai yang berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan transparansi jejak karbon dalam perdagangan global, termasuk melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Regulasi Baterai Uni Eropa (EU Battery Regulation).

Regulasi tersebut mendorong transparansi mengenai jejak karbon produk, termasuk melalui skema battery passport.

Baca juga: Daerah Penghasil Nikel Tanggung Kerugian Ekologi yang Besar

Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan (PR SIMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nugroho Adi Sasongko mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya mineral besar memiliki peluang menjadi pemain utama dalam industri baterai.

Namun, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membangun ekosistem industri yang kompetitif, rendah karbon, dan bertanggung jawab. Salah satu fondasinya adalah ketersediaan data dan sistem pengukuran yang kredibel.

"Kita tidak dapat mengelola apa yang tidak kita teliti dan kita tidak dapat mengklaim keberlanjutan tanpa memahami seluruh daur hidupnya," ujar Nugroho, dilansir dari laman resmi BRIN, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Nugroho, label hijau yang melekat pada suatu produk atau teknologi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh rantai pasoknya telah berkelanjutan.

Hal ini terutama penting pada industri baterai kendaraan listrik yang memiliki rantai nilai panjang, mulai dari penambangan dan pengolahan mineral, pemurnian, produksi material, manufaktur baterai, penggunaan, hingga proses daur ulang.

Karena itu, setiap tahapan dalam rantai nilai tersebut perlu diperhitungkan untuk mengetahui besarnya emisi maupun dampak lingkungan yang dihasilkan.

Indonesia butuh data sendiri

Nugroho mengatakan, kebutuhan terhadap data yang merepresentasikan kondisi Indonesia menjadi semakin penting. Pasalnya, industri dalam negeri masih banyak bergantung pada basis data sekunder global atau *global generic databases*.

Basis data tersebut belum tentu menggambarkan kondisi produksi di Indonesia, termasuk karakteristik teknologi, tingkat efisiensi energi, serta bauran kelistrikan yang digunakan.

Padahal, perbedaan teknologi dan sumber energi dapat menghasilkan profil emisi yang berbeda meski menghasilkan produk yang sama.

Karena itu, Indonesia perlu memiliki basis data LCA yang mencerminkan karakteristik industri dan kondisi domestik.

Dalam pengembangannya, BRIN bersama Minviro mengembangkan pendekatan yang mengombinasikan LCA konvensional dengan big data dan kecerdasan artifisial (AI).

Integrasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan data daur hidup yang lebih representatif sekaligus memperkuat kedaulatan data Indonesia dalam pengambilan keputusan di sektor mineral kritis dan energi transisi.

Baca juga: Emisi NOx Industri Nikel di Sulawesi-Maluku Lampaui Sumber Polusi Jabodetabek

"LCA konvensional harus kita kombinasikan dengan big data, supercomputing, dan AI," tutur Nugroho.

Meski demikian, Nugroho menegaskan penggunaan AI tidak berarti seluruh proses penilaian dapat diserahkan kepada teknologi.

Sejumlah aspek mendasar dalam LCA, seperti penentuan batas sistem, alokasi, verifikasi, serta pertanggungjawaban terhadap hasil penilaian, tetap membutuhkan keahlian dan tanggung jawab manusia.

Tuntutan pasar semakin terukur

Menurut Nugroho, penguatan kemampuan pengukuran juga diperlukan karena arah regulasi global semakin menuntut informasi keberlanjutan yang berbasis angka, menggunakan metodologi yang konsisten, serta dapat diverifikasi.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan klaim bahwa produk mereka ramah lingkungan atau rendah karbon.

Indonesia perlu membangun sistem pengukuran dan basis data yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki peluang untuk diakui dan distandardisasi secara internasional.

"Pesannya sangat jelas, bukan hanya janji hijau, tetapi juga angka yang terkuantifikasi, metodologi, dan verifikator," ucapnya.

Senior Sustainability Scientist Minviro, Irdanto Saputra Lase mengatakan, transparansi profil emisi perlu dilakukan dari sektor hulu hingga hilir dalam rantai pasok mineral kritis.

Hal tersebut mencakup berbagai komoditas strategis, seperti nikel dan bahan baku baterai lithium-ion.

Menurut Irdanto, penghitungan jejak lingkungan mineral kritis memiliki kompleksitas tinggi karena setiap komoditas memiliki jalur produksi dan karakteristik emisi yang berbeda.

Baca juga: Saatnya Manfaat Hilirisasi Nikel di Morowali Dibagi Lebih Adil bagi Daerah

"Setiap mineral kritis memiliki rute produksi yang berbeda dan juga profil emisi karbon yang berbeda," ucapnya.

Ia mencontohkan, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam rantai produksi baja, stainless steel, nikel, hingga baterai lithium-ion.

Karena itu, penguatan LCA dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pengembangan industri mineral kritis dan baterai Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan keberlanjutan dan transparansi pasar global.