Rasio SPKLU dan Kendaraan Listrik 1:47, Pemerintah Relaksasi Aturan Investasi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melonggarkan aturan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Kebijakan tersebut ditempuh karena pertumbuhan kendaraan listrik belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Apriandi mengatakan rasio antara SPKLU dan kendaraan listrik saat ini telah mencapai 1 berbanding 47.

"Penggunaan SPKLU itu perbandingannya sudah tidak masuk akal, 1 banding 47 antriannya. Artinya fasilitas ini masih kurang," ujar Dendy dalam diskusi di Bisnis Indonesia Group Strategic Forum 2026, Selasa (8/9/2026).

Menurut Dendy, pemerintah tidak cukup hanya mendorong investasi manufaktur dan perakitan kendaraan listrik. Pembangunan infrastruktur pendukung, terutama SPKLU, perlu dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan kendaraan listrik tidak terkonsentrasi di kota-kota besar.

"Akan menjadi bom waktu ketika ekosistemnya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Kita harus memikirkan bagaimana pemerataannya ke daerah-daerah yang lain," tuturnya.

Aturan investasi dilonggarkan

Untuk mempercepat pemerataan SPKLU, BKPM mengubah fleksibilitas penggunaan nilai investasi minimum bagi PMA.

Sebelumnya, PMA diwajibkan menanamkan investasi minimal Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan untuk satu titik proyek kegiatan dalam satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Menurut Dendy, ketentuan tersebut membuat investor infrastruktur harus memenuhi nilai investasi minimum untuk setiap titik proyek. Padahal, pembangunan jaringan SPKLU membutuhkan banyak lokasi dalam satu wilayah.

Melalui kebijakan baru, nilai investasi minimal Rp10 miliar untuk SPKLU dapat digunakan untuk membangun beberapa titik dalam satu provinsi.

"Untuk SPKLU, boleh PMA masuk silakan. Permodalan investasi Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan itu kini bisa digunakan untuk beberapa titik di dalam satu provinsi, jadi tidak hanya terbatas di satu titik," kata Dendy.

Pemerintah berharap perubahan tersebut dapat mempercepat pembangunan jaringan SPKLU oleh investor swasta, termasuk investor asing.

Dendy mengatakan pembangunan SPKLU juga tetap menghadapi persoalan lain dalam rantai energi. Pasokan listrik yang digunakan untuk pengisian kendaraan listrik saat ini masih banyak berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.

"Tetap saja listriknya masih dari fosil saat ini, artinya kita belum bicara *end-to-end*. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Sedikit demi sedikit itulah yang kita coba atur," ujarnya.

Pengguna masih menyoroti SPKLU

Persoalan keterbatasan SPKLU sebelumnya juga terlihat dari survei pengguna kendaraan listrik yang dilakukan Praxis pada 2025.