Merancang Transisi Mulus Pasokan Listrik Hijau

KOMPAS.com - Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan strategis yang akan menentukan kedaulatan ekonominya di masa depan.

Ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8 persen tahun 2029 bukan sekadar target di atas kertas, melainkan sebuah keharusan untuk membawa bangsa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Namun, lompatan ekonomi masif ini membutuhkan fondasi yang tak hanya kuat, tetapi juga tak boleh terputus: pasokan listrik.

Dalam tatanan dunia modern, listrik telah bertransformasi menjadi "chip politik" yang sangat krusial.

Ketika pasokan listrik terganggu dan masyarakat tak mampu mengisi daya ponsel mereka bahkan untuk satu jam saja, kepanikan publik dapat terpelantik dan stabilitas sosial berisiko terancam.

Di tengah urgensi pasokan yang sangat mendesak ini, sektor kelistrikan nasional dihadapkan pada tantangan ganda yang cukup berat: memenuhi lonjakan kapasitas baru secara agresif sembari tetap menepati komitmen dekarbonisasi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Pengalaman berbagai negara di tingkat global membuktikan bahwa menggantungkan nasib sistem kelistrikan pada satu jenis teknologi tunggal adalah resep paling ampuh menuju kegagalan sistemik.

Indonesia membutuhkan portofolio energi yang beragam agar ambisi keberlanjutan tidak sampai mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Pemeliharaan Jaringan, PLN Padamkan Listrik di Parepare Hari Ini

Gas bumi, "tangga" keluar perangkap trilema energi 

President Director Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri mengungatkan kerangka tiga dilema (trilema) energi menuntut keseimbangan presisi pada tiga pilar utama:

• Ketahanan Energi: Menjamin ketersediaan pasokan beban puncak secara andal selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Fokus utama terletak pada mitigasi risiko pemadaman listrik total (blackout) serta penguatan ketahanan rantai pasok bahan bakar domestik agar roda industri tetap berputar.
• Keterjangkauan: Menjaga agar tarif listrik memiliki daya saing bagi sektor industri dan terjangkau bagi daya beli masyarakat luas.
• Keberlanjutan: Mendorong penurunan emisi karbon secara terukur demi memenuhi komitmen Paris Agreement dan mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP), sekaligus melindungi komoditas ekspor nasional dari dampak skema pajak karbon global.

DOK. NOTEBOOKLM Ilustrasi Gas Bumi dan Peta Jalan Dekarbonisasi

Fazil menjelaskan, gas bumi (PLTG/PLTGU) dapat menjadi teknologi yang mampu menjawab ketiga tantangan tersebut secara simultan.

"Gas memberikan keamanan melalui stabilitas, keterjangkauan melalui efisiensi, dan keberlanjutan melalui profil emisi yang jauh lebih rendah daripada batu bara," jelasnya.

Menurutnya, gas bumi adalah mitra strategis paling ideal bagi penggenjotan EBT. Fleksibilitas operasional pembangkit gas menjadi kunci utama untuk menyeimbangkan pasokan listrik dari target pembangunan 100 GW tenaga surya yang karakternya sangat bergantung pada cuaca.

Dari sisi keberlanjutan, PLTG/PLTGU PLTU memancarkan emisi sekitar 400 gram CO2 per kWh jika dibandingkan batu bara yang menghasilkan emisi sekitar 1.000 gram CO2 per kWh. Hal ini memberikan dampak penurunan emisi secara instan hingga 50 sampai 60 persen.

Peta jalan dekarbonisasi tiga tahap

Fazil memaparkan, proses transisi energi di Indonesia memerlukan peta jalan dekarbonisasi yang logis, terukur, dan terbagi ke dalam tiga fase bertahap:

• Fase 1 (2025–2030): Fokus dialokasikan pembangunan instalasi PLTGU baru yang sejak awal sudah berstatus siap hidrogen (hydrogen-ready), serta melakukan konversi besar-besaran dari pembangkit open-cycle yang boros menjadi sistem combined-cycle yang jauh lebih efisien.
• Fase 2 (2030–2040): Menerapkan teknologi pencampuran bahan bakar (co-firing) Hidrogen atau Amonia pada aset-aset pembangkit eksisting. Pada tahap ini, uji coba teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) mulai diimplementasikan lewat kolaborasi internasional, meskipun secara komersial teknologi ini masih terus dikembangkan.
• Fase 3 (2040–2060): Mengakselerasi transisi penuh menuju penggunaan 100 persen Hidrogen atau Amonia hijau, guna memastikan seluruh armada pembangkit listrik termal nasional dapat beroperasi dengan emisi bersih nol (net-zero emission).

Keberhasilan seluruh tahapan peta jalan ini sangat bergantung pada keberanian industri dalam mengadopsi inovasi teknologi turbin gas paling mutakhir yang tersedia di pasar global.

Inovasi teknologi bukan lagi sekadar pilihan teknis di atas kertas, melainkan instrumen penentu hidup-matinya transisi energi.

Dalam konteks ini, Mitsubishi Power menjadi mitra strategis infrastruktur energi Indonesia selama lebih dari lima dekade dengan total kapasitas terpasang kini mencapai 19 GW atau menyuplai hampir 30 persen dari total beban jaringan kelistrikan nasional.

"Tren pertumbuhan permintaan serupa juga sedang terjadi di seluruh kawasan Asia Pasifik dan secara global, sehingga banyak negara berinvestasi pada infrastruktur kelistrikan baru yang berdampak pada ketersediaan peralatan dan rantai pasok global," ungkap Managing Director & CEO Mitsubishi Power APAC, Akihiro Ondo.

Baca juga: Konsumsi Listrik Data Center Capai 2.378 GWh, 99 Persen di Jawa dan Bali

Dia menyampaikan, permintaan listrik Indonesia terus meningkat didorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, serta munculnya sumber kebutuhan baru seperti AI dan data centers di tengah-tengah semakin besarnya integrasi energi terbarukan.

DOk. SHUTTERSTOCK/DyahNopita Pembangkit listrik Paiton, Jawa Timur.

Inovasi teknologi dan pentingnya dukungan kebijakan

Meningkatnya kebutuhan gas bumi dan teknologi pemasok listrik berkelanjutan juga disampaikan President Director Mitsubishi Power (MP) Indonesia, Nobuhiro Kawai. 

"Permintaan gas secara global saat ini berada pada tingkat dua kali lipat dari rekor sejarah, dengan pesanan turbin gas global mencapai 100 GW pada tahun 2025, yang diproyeksikan akan terus bertahan selama 4 hingga 5 tahun ke depan," jelas Kawai.

Dia menyampaikan, teknologi turbin MP saat ini sudah memiliki standar bauran hidrogen sebesar 30 persen dengan demo teknis di Amerika Serikat yang sudah mencapai 50 persen menuju target operasional 100 persen pada 2045-2060.

Sisi lain, transisi energi adalah jalan maraton jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi agar setiap proyek memiliki nilai keekonomian yang sehat.

Berdasarkan pemetaan realitas di lapangan, terdapat rekomendasi kebijakan strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah:

• Pemerintah perlu memberikan kemudahan penambahan kapasitas PLTGU di lokasi-lokasi strategis guna memitigasi defisit pasokan listrik.
• Perlunya kepastian dan prioritas alokasi pasokan LNG domestik untuk sektor kelistrikan melalui regulasi harga rasional. Tanpa jaminan pasokan gas jangka panjang, proyek pembangkit tidak akan pernah mencapai kesepakatan pendanaan.
• Dibutuhkan kesamaan persepsi pengadaan turbin gas baru memenuhi kriteria hydrogen-ready sejak tahap lelang. Langkah ini mencegah pemborosan biaya modifikasi yang membengkak di masa depan ketika infrastruktur hidrogen nasional sudah siap digunakan secara komersial.
• Perlunya menetapkan jadwal peralihan PLTU batubara ke PLTU gas secara transparan guna mengantisipasi kekosongan pasokan yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional.

Baca juga: Atasi Krisis Air dan Listrik, Pertamina NRE Pasang PLTS di Sekolah Simalungun

Melalui lompatan inovasi teknologi, kepastian arah kebijakan, serta penempatan gas bumi sebagai jembatan energi kokoh diharapkan Indonesia sanggup mengamankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus melangkah menuju masa depan yang bersih dan berkelanjutan.