BRWA Soroti Potensi Tumpang Tindih Areal Preservasi dengan Wilayah Adat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyoroti potensi tumpang tindih antara penetapan Areal Preservasi dan wilayah adat dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) di Mahkamah Konstitusi (MK).

BRWA menyampaikan Amicus Curiae atau Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan dalam perkara Nomor 262/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 1 angka 16 UU 32/2024.

Dalam dokumen tersebut, BRWA bersama akademisi Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia menyoroti potensi dampak kebijakan konservasi terhadap hubungan masyarakat adat dengan wilayah hidupnya.

Baca juga: Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

BRWA berpandangan, persoalan konservasi dan perlindungan hak masyarakat adat tidak semestinya diposisikan sebagai dua kepentingan yang bertentangan.

Menurut BRWA, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konservasi dijalankan dan bagaimana posisi masyarakat adat dalam tata kelola wilayah tersebut.

Kepala Divisi Advokasi, Riset, dan Kerja Sama BRWA Aria Sakti Handoko mengatakan, data wilayah adat yang telah diregistrasi menunjukkan adanya wilayah adat yang berpotensi bersinggungan dengan Areal Preservasi.

“Di Kalimantan Barat kami menemukan 27 wilayah adat dengan luas 78.224,68 hektar yang berada dalam bentang wilayah potensi Areal Preservasi. Di Sumatera Utara, terdapat 10 wilayah adat dengan luas 34.441,70 hektar yang bersinggungan dengan rencana Areal Preservasi,” ujar Aria dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).

BRWA juga mencatat sekitar 6,44 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan berada dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi per Agustus 2026.

Konservasi berbasis hak

BRWA mengusulkan agar penetapan Areal Preservasi yang berkaitan dengan wilayah adat dilihat melalui pendekatan rights-based conservation atau konservasi berbasis hak.

Dalam pendekatan tersebut, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti kebijakan konservasi, tetapi juga sebagai pemegang hak serta pihak yang memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan lingkungan.

BRWA mengatakan praktik konservasi masyarakat adat dapat berlangsung melalui hukum adat, pembagian ruang, pembatasan pemanfaatan sumber daya, ritual, pengetahuan ekologis, dan kelembagaan masyarakat.

Karena itu, menurut BRWA, konservasi tidak selalu harus dimulai melalui penetapan kawasan oleh negara.

BRWA juga menggunakan konsep perlindungan hak biokultural yang melihat hubungan masyarakat, wilayah hidup, keanekaragaman hayati, pengetahuan, dan praktik budaya sebagai satu kesatuan.

Baca juga: Apa Perbedaan Tanah Adat vs Tanah Negara?

Menurut BRWA, perubahan akses terhadap wilayah dapat berdampak bukan hanya terhadap kemampuan masyarakat memperoleh sumber daya, tetapi juga terhadap ruang untuk menjalankan pengetahuan ekologis dan praktik budaya.

Minta FPIC diperjelas

BRWA menyoroti belum adanya mekanisme yang secara eksplisit menjamin *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam penetapan Areal Preservasi yang bersinggungan dengan wilayah adat.

Menurut BRWA, keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya melalui konsultasi administratif setelah kebijakan dirumuskan.

BRWA mendorong agar penetapan Areal Preservasi yang berkaitan dengan wilayah adat setidaknya mencakup identifikasi keberadaan dan karakteristik masyarakat adat, pengakuan terhadap wilayah dan tata kelola adat, pemberian informasi mengenai dampak kebijakan konservasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam perkara yang sama, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa Areal Preservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) memiliki tujuan konservasi yang sejalan, tetapi mekanisme pengakuannya berbeda.

Baca juga: Menteri Nusron Tegaskan Tanah Adat Tak Bisa Diambil Alih Negara Walau Tak Dikelola

Pemerintah menyebut Areal Preservasi dapat diusulkan masyarakat maupun pemerintah, sedangkan OECM menggunakan mekanisme sukarela atau inisiatif masyarakat.

Sementara itu, dalam sidang 28 September 2026, DPR menyatakan ketentuan Areal Preservasi dalam UU 32/2024 tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR juga menyatakan pelibatan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam konservasi melalui pengetahuan tradisional dan tata kelola masyarakat.

Dengan demikian, posisi BRWA dalam Amicus Curiae merupakan salah satu pandangan dalam proses pengujian UU 32/2024 yang masih berlangsung di MK. MK belum memberikan putusan akhir atas perkara tersebut.