KOMPAS.com - Pengelolaan susut dan sisa pangan (food loss and waste/FLW) tidak hanya berkaitan dengan pengurangan sampah, tetapi juga memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, perbaikan gizi, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga pemanfaatan kembali pangan dalam kegiatan ekonomi.
Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto mengatakan, pengelolaan susut dan sisa pangan perlu dilihat dalam kerangka *triple win* atau tiga manfaat yang saling berkaitan.
"Seberapa besar kandungan gizi yang bisa tetap diberikan kepada masyarakat. Karena di dalam pangan yang tersusut atau tersisa, kita bicara masalah kandungan gizi yang ada," ujar Jarot dalam Peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW), Selasa (29/9/2026).
Baca juga: BTN Siapkan Rp 3 Triliun untuk ID FOOD, Perkuat Bisnis Pangan
Menurut dia, manfaat pertama berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Manfaat kedua berupa kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Adapun manfaat ketiga adalah membuka peluang agar pangan yang tersisa dapat kembali memiliki nilai melalui kegiatan ekonomi sirkular.
Jarot mencontohkan potensi pengurangan susut dan sisa pangan pada komoditas strategis seperti padi-padian atau beras.
Berdasarkan perkiraan data telaah awal pemerintah, susut dan sisa pangan pada komoditas tersebut mencapai 12,21 juta ton per tahun.
Menurut Jarot, apabila sebagian pangan yang hilang tersebut dapat diselamatkan, dampaknya tidak hanya berupa berkurangnya pangan yang terbuang.
Dari sisi produksi, pengurangan susut pangan dapat menghemat berbagai input, termasuk pupuk. Sementara dari sisi sisa pangan, efisiensi tersebut berpotensi menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
"Kita sudah bisa membayangkan seberapa banyak populasi, individu yang bisa kita penuhi kebutuhan pangannya dengan mereduksi, mengurangi SSP itu sendiri," kata Jarot.
Ia juga menilai data menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai besarnya persoalan susut dan sisa pangan.
Menurut Jarot, angka statistik dapat membantu menerjemahkan persoalan yang kompleks menjadi gambaran yang lebih konkret mengenai skala dan urgensinya.
Baca juga: Umbi Kimpul Berpotensi Jadi Komoditas Pangan Gluten Free Bernilai Ekonomi Tinggi
"Angka-angka seperti ini sangat penting untuk mempermudah pemahaman kita seberapa penting suatu isu. Karena kalau tidak ada angka nampaknya kita ngawang-ngawang, tapi kalau ada angka paling tidak ada gambaran yang lebih jelas terhadap urgensi dari suatu isu," ujarnya.
Untuk mendorong pengurangan SSP, pemerintah perlu memetakan titik-titik rawan terjadinya kehilangan pangan di sepanjang rantai pasok.
Jarot mengatakan, persoalan SSP tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan akibat tingginya volume sisa konsumsi. Persoalan tersebut juga terjadi di wilayah perdesaan, terutama pada tahap pascapanen.
Dengan pemetaan tersebut, intervensi dapat diarahkan pada tahapan rantai pasok yang mengalami kehilangan pangan paling besar.
Bappenas juga telah memasukkan target pengurangan SSP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan penurunan SSP sebesar 3-5 persen per tahun.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya