Ekonomi Biru Indonesia Butuh Pembiayaan Inovatif, Hilirisasi Rumput Laut Jadi Peluang

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu tantangan pengembangan ekonomi biru (blue economy) di Indonesia.

Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong pengembangan proyek kelautan yang layak dibiayai perbankan (bankable) serta memiliki potensi imbal hasil ekonomi dan dampak sosial-lingkungan yang terukur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, proyek-proyek tersebut perlu dipersiapkan agar dapat mengakses berbagai sumber pembiayaan, mulai dari blended finance, pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), hingga kemitraan pemerintah dan swasta.

Baca juga: Pentingnya Transisi Teknologi EBT di Sektor Perikanan dan Kelautan

“Modal tersedia secara global. Tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa peluang-peluang ekonomi biru tersebut siap untuk diinvestasikan dan dapat ditingkatkan skalanya,” ujar Trenggono dalam forum Unlocking Indonesia’s Blue Economy through Financing, Industry-Led Innovation, and Scalable Partnerships, Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, salah satu peluang pengembangan ekonomi biru berada pada hilirisasi rumput laut. Indonesia perlu meningkatkan pengolahan komoditas kelautan di dalam negeri agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.

Upaya tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan, infrastruktur rantai pasok dingin, sistem penjaminan mutu, serta pelacakan produk.

Dengan demikian, nilai tambah dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

“Rumput laut mengilustrasikan peluang ini dengan sangat sempurna. Rumput laut memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali,” kata Trenggono.

Sehari sebelumnya, Selasa (6/10/2026), Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perindustrian meluncurkan *Integrated Seaweed Development Action Plan* (ISDAP) 2026–2030.

Trenggono mengatakan, peta jalan tersebut diarahkan untuk mendorong rumput laut menjadi komoditas industri bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Selain untuk bahan baku makanan, rumput laut berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku nutraseutikal, farmasi, kosmetik, bioplastik, dan biostimulan pertanian.

Baca juga: KKP Bidik Produksi 52.000 Ton Udang per Tahun dari Waingapu

Karena itu, pengembangan industri rumput laut tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi budi daya. Pengolahan, teknologi, inovasi, dan manufaktur juga diperlukan untuk memperbesar nilai ekonomi komoditas tersebut. Di sisi lain, konservasi laut perlu tetap menjadi bagian dari pengembangan ekonomi biru.

Tantangan petani rumput laut skala kecil

Peluang hilirisasi tersebut masih dihadapkan pada tantangan di tingkat hulu. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Konservasi Indonesia bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, dan petani skala kecil untuk memperkuat rantai nilai rumput laut berkelanjutan.

Para petani masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain penurunan produktivitas akibat dampak krisis iklim, penurunan kualitas bibit, serta keterbatasan akses ke pasar global.

Senior Vice President sekaligus Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan, model budi daya rumput laut perlu dirancang agar berkelanjutan secara ekologis, layak secara finansial, inklusif bagi masyarakat, dan dapat direplikasi dalam skala lebih besar.