JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) resmi meluncurkan Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026–2030 untuk mendorong hilirisasi komoditas rumput laut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, rencana aksi tersebut dirancang untuk mengubah rumput laut dari sekadar komoditas ekspor mentah, menjadi basis industrialisasi bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan di masa depan.
"Untuk itulah kami berharap Kementerian Perindustrian mendorong diversifikasi hilirisasi agar olahan rumput laut tidak berhenti pada agar-agar atau karagenan, tetapi berkembang menuju nilai produk yang bernilai tambah tinggi mengejar kepemimpinan pasar dari negara-negara lain," ujar Rachmat dalam National Seaweed Forum 2026: Peluncuran ISDAP 2026-2030 dan Konsolidasi Implementasi Terpadu, Rabu (7/10/2026).
Ia menganggap, sektor budi daya rumput laut krusial seiring keterbatasan lahan daratan Indonesia. Potensi maritim yang melimpah menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi, pangan, hingga energi masa depan.
Ini mengingat, wilayah daratan Indonesia seluas 191 juta hektar semakin terbatas untuk menampung kebutuhan lebih dari 290 juta penduduk, sehingga pemanfaatan wilayah laut menjadi prioritas jangka panjang. Daratan yang mencakup pegunungan, lembah, sampai sungai tidak dapat diperluas lagi tanpa adanya reklamasi.
Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah menyiapkan titik-titik kawasan pusat budi daya dan pengolahan rumput laut terpadu dari Aceh hingga Papua. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Ekonomi Biru Indonesia Butuh Pembiayaan Inovatif, Hilirisasi Rumput Laut Jadi Peluang
"Daratan kita sudah mengalami keterbatasan. Luas darat kita tidak bisa bertambah lagi kecuali dengan reklamasi... Jadi sekarang, budidaya kita menuju laut. Dan rumput laut menjadi bagian utama untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan bangsa dan negara kita," ucapnya.
Indonesia memiliki keunggulan komparatif maritim yang tak tertandingi, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Namun, kontribusi nilai ekspor rumput laut nasional saat ini tercatat baru menyumbang sekitar 11,4 persen dari total perdagangan rumput laut dunia, di mana lebih dari separuhnya masih diekspor dalam bentuk rumput laut kering.
Meski saat ini menempati urutan kedua produsen rumput laut dunia, kata dia, Indonesia memiliki modal geografis yang memadai untuk menjadi pemain utama.
"Saya mendapat penjelasan bahwa rumput laut kita produksinya nomor dua di dunia. Tetapi dari luasan laut kita, dari panjangnya pantai kita, dari jumlahnya pulau-pulau kita, maka seharusnya Indonesia nomor satu," tutur Rachmat.
Untuk merealisasikannya, Indonesia perlu menyinergikan antara sektor hulu dan hilir komoditas rumput laut. Sektor hulu berfokus pada budi daya dan peningkatan produktivitas rumput laut yang berada di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan sektor hilir ditangani oleh Kementerian Perindustrian untuk menciptakan nilai tambah produk olahan dari rumput laut.
Keterkaitan erat antar-sektor ini menjadi kunci utama keberhasilan hilirisasi di dalam negeri.
Baca juga: Limbah Cairan Perasan Rumput Laut Diolah Jadi Kemasan Pintar Dukung Keamanan Pangan
"Tetapi hilirisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau hulunya tidak tertata. Oleh karena itu, saya merasa bersyukur sekali saya duduk didampingi oleh orang yang paling bertanggung jawab dalam produksi dan produktivitas rumput laut (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan di sebelah kiri saya orang yang paling bertanggung jawab meningkatkan nilai tambah daripada rumput laut (Menteri Perindustrian)," ucapnya.
Ia berharap, Kementerian Perindustrian dapat mendorong diversifikasi produk agar hasil olahan tidak hanya berhenti pada agar-agar atau karagenan. Rumput laut ditargetkan bisa berkembang menjadi bahan baku industri pangan, pakan, farmasi, kosmetik, biostimulan, biomaterial seperti plastik ramah lingkungan, hingga sumber energi terbarukan.
Berdasarkan peta jalan ISDAP 2026–2030, terdapat tiga pilar utama dalam aksi untuk transformasi rumput laut dari komoditas ekspor dalam kondisi mentah, menjadi industri terintegrasi. Pertama, dari volume menuju ke nilai, dengan berfokus pada peningkatan kualitas bibit, produktivitas hulu, penanganan pascapanen, dan standardisasi mutu produk.
Kedua, dari komoditas menuju ke industri, dengan mengembangkan pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku berbagai sektor industri strategis dan energi terbarukan.
Ketiga, dari fragmentasi menuju ke integrasi. Jadi, mengintegrasikan seluruh rantai nilai, mulai dari pembudidaya, industri pengolahan, riset, pembiayaan, hingga akses pasar — ke dalam satu ekosistem yang utuh.
Baca juga: 25 Juta Hektar Hutan Rumput Laut Global Terancam Lenyap akibat Krisis Iklim
Peta jalan ISDAP 2026–2030 selaras dengan arah rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan rumput laut sebagai komoditas prioritas, dengan menargetkan peningkatan produksi hingga 21 persen dan lonjakan nilai ekspor hampir 51 persen.
"Dan di sinilah maka Integrated Seaweed Development Action Plan menjadi sangat penting. Dan ISDAP akan hadir menerjemahkan target tersebut," ujar Rachmat.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya