Indonesia Bidik 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Pangan dan Biofuel

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpeluang memanfaatkan lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan dan bahan bakar nabati (biofuel), tanpa harus memperluas lahan melalui deforestasi.

Pemanfaatan lahan tersebut juga diarahkan untuk membuka peluang investasi hijau melalui program reboisasi, aforestasi, dan revegetasi.

Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, telah menyepakati integrasi pemanfaatan lahan terdegradasi dengan program pemulihan vegetasi.

Baca juga: Konflik Bersenjata Hancurkan Lahan Pertanian Global, Ancam Potensi Pangan Dunia

“Ada banyak peluang investasi di dalamnya, dan saya berharap ke depannya kita bisa lebih tepat dalam menjelaskan di mana peluang investasi tersebut berada, serta kerja sama internasional di bidang ini,” ujar Mari dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).

Menurut Mari, pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi perlu diiringi peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada. Upaya ini penting agar peningkatan produksi pangan tidak mengorbankan kualitas tanah dan air.

Salah satu caranya adalah menggunakan benih unggul hasil riset dan pengembangan (research and development/R&D), termasuk melalui teknologi pengurutan genom.

Pengembangan benih diarahkan untuk meningkatkan hasil panen sekaligus membuat tanaman lebih adaptif terhadap keterbatasan air dan kenaikan suhu akibat perubahan iklim.

“Bagaimana kita dapat menghasilkan pangan atau tanaman untuk biofuel dengan lebih sedikit air, lebih sedikit pupuk, benih yang lebih baik—benih yang memikirkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga R&D yang dibutuhkan, kerja sama internasional yang diperlukan dalam hal ini,” tutur Mari.

Intensifikasi dan standar keberlanjutan

Mari mencontohkan pengembangan metode budi daya padi yang disebut green rice. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan hasil panen pada luasan lahan yang sama sekaligus menekan emisi metana melalui efisiensi penggunaan air dan pupuk.

Sisa jerami setelah panen juga dapat diolah menjadi kompos untuk membantu menyuburkan tanah. Menurut Mari, pengelolaan tersebut berpotensi membuka peluang bagi petani untuk memperoleh kredit karbon, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Pendekatan serupa, lanjut dia, perlu diterapkan pada komoditas perkebunan utama, seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao.

Pemenuhan standar keberlanjutan nasional maupun internasional dapat membantu komoditas tersebut memenuhi persyaratan pasar dan membuka peluang memperoleh nilai tambah.

Baca juga: Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi

Mari menyinggung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta penerapan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) sebagai bagian dari perkembangan standar keberlanjutan yang perlu diperhatikan pelaku usaha.

“Ini adalah hal-hal yang juga akan memberikan premi hijau,” ujarnya.

Pengurangan susut pangan

Selain meningkatkan produksi, Mari menilai pengurangan susut dan sisa pangan (food loss and waste/FLW) perlu menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan. Produksi yang lebih tinggi tidak akan optimal jika banyak pangan hilang sebelum sampai kepada konsumen.

Berdasarkan perkiraan Kementerian PPN/Bappenas untuk periode 2000–2019, Indonesia mengalami susut dan sisa pangan sekitar 23 juta hingga 48 juta ton per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan kebutuhan pangan bagi 61 juta hingga 100 juta orang.

“Ini adalah masalah besar. Jadi, itu adalah jumlah susut yang sangat besar. Oke, Anda memiliki produktivitas yang lebih tinggi saat panen, apa yang terjadi pasca-panen untuk mengurangi susut makanan, mulai dari cara Anda memprosesnya, cara didistribusikan, hingga sampai ke konsumen?” kata Mari.

Menurut dia, pengurangan susut pangan membutuhkan perbaikan infrastruktur dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Meski Menjanjikan bagi Petani, Ekspor Sawit ke Eropa Masih Dibayangi Isu Deforestasi

Upaya tersebut mencakup penyediaan fasilitas pengeringan dan penyimpanan pascapanen, peningkatan infrastruktur logistik dan transportasi, serta perbaikan sistem distribusi hingga ke konsumen.

Mari juga menyebut pemerintah telah memetakan kondisi infrastruktur irigasi di berbagai wilayah Indonesia untuk direhabilitasi dalam beberapa tahun ke depan.

Perbaikan irigasi diharapkan mendukung efisiensi produksi pertanian, sedangkan pembenahan fasilitas pascapanen dan distribusi diperlukan untuk mengurangi kehilangan pangan sebelum sampai ke masyarakat.